Dialektik.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan lembaga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui kunjungan kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung (MA) RI ke Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/7).
Rombongan Ditjen Badilmiltun dipimpin Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. dan diterima langsung Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga peradilan, terutama dalam mendukung pelaksanaan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer di wilayah Kaltara.
Gubernur Zainal A. Paliwang menyambut baik kunjungan jajaran Ditjen Badilmiltun MA RI. Menurutnya, hubungan kelembagaan yang terjalin dengan baik menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai koordinasi lintas lembaga juga diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara efektif, adil, dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Kolaborasi dan koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting, terutama di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara, agar pelayanan hukum maupun administrasi pemerintahan dapat berjalan secara adil, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Zainal menjelaskan, posisi Kaltara sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat penyelenggaraan pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai sektor, termasuk dalam menghadapi persoalan hukum maupun administrasi pemerintahan.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antarlembaga dapat membantu pemerintah daerah merespons berbagai persoalan secara lebih cepat dan tepat, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Pemprov Kaltara dan Mahkamah Agung RI. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan tata usaha negara maupun peradilan militer di wilayah Kalimantan Utara.
Pemprov Kaltara berharap sinergi yang terbangun bersama Ditjen Badilmiltun MA RI dapat terus dikembangkan. Kolaborasi tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum, memperkuat kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berkeadilan.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan, penyelenggaraan pemerintahan di Kaltara diharapkan semakin mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat di wilayah perbatasan. (*)
