Advertorial

DPRD Bulungan Tegaskan Komitmen Kawal Kepentingan Warga, Dwi Sugiarto: Aspirasi Masyarakat Harus Didengar

3

TANJUNG SELOR – Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penyelesaian persoalan yang menyangkut hak dan kehidupan warga. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, menyikapi persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan di kawasan industri.

Menurut Dwi, persoalan lahan tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan administrasi ataupun hubungan antara masyarakat dan perusahaan. Di dalamnya terdapat hak warga, rasa keadilan, serta kepastian hukum yang harus mendapat perhatian serius.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus mengawal persoalan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, komunikasi antara masyarakat, DPRD, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan perlu terus dibangun. Setiap aspirasi dan informasi harus mendapat ruang agar proses penyelesaian berjalan terbuka, berdasarkan data, serta tidak mengabaikan kepentingan warga.

Dwi menegaskan, kerja DPRD tidak boleh berhenti pada pembentukan panitia khusus (Pansus) maupun kunjungan lapangan. Hasil penelusuran dan perkembangan pembahasan harus memiliki kejelasan sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana persoalan yang mereka hadapi telah dikawal.

Termasuk di dalamnya mengenai dokumen hasil kerja Pansus yang dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan proses hukum. Kejelasan informasi terkait hal tersebut penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara warga dan lembaga legislatif.

Di sisi lain, perbedaan situasi yang terjadi saat penyampaian aspirasi hendaknya tidak menutup ruang komunikasi. DPRD dan masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk duduk bersama, menyampaikan pandangan, serta mencari jalan penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia.

Bagi DPRD, kehadiran sebagai wakil rakyat harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan. Mendengar keluhan, memahami persoalan, mengawal aspirasi, dan memberikan kejelasan merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan.

Persoalan warga Makupadi pun membutuhkan perhatian dan komunikasi yang berkelanjutan. Dengan keterbukaan serta komitmen semua pihak, diharapkan penyelesaian dapat ditempuh secara adil, berkepastian hukum, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. (adv/dd)