TANJUNG SELOR – Kondisi turap sungai di Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, yang dilaporkan mengalami kerusakan dan telah berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bulungan. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah didorong tetap mencari langkah penanganan agar kerusakan infrastruktur tersebut tidak semakin membahayakan warga.
Wakil Ketua DPRD Bulungan dari Fraksi Hanura, Tasa Gung, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran perlu disikapi dengan penentuan skala prioritas yang tepat. Namun, kondisi turap yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan akses jalan warga Jelarai tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan.
“Kita pahami kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini. Akan tetapi, kita juga tidak bisa membiarkan turap sungai itu dibiarkan terus-menerus karena ini mengancam keselamatan warga dan juga jalan yang menjadi objek vital warga Jelarai,” kata Tasa.
Menurutnya, perbaikan perlu dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penanganan dapat dilakukan secara bertahap maupun melalui skema lain yang memungkinkan, dengan tetap mengutamakan tingkat urgensi dan dampak kerusakan terhadap masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan dan solusi teknis agar persoalan tersebut dapat ditangani tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan lainnya.
Dari sisi tugas dan fungsi DPRD, persoalan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta fungsi anggaran dalam pembahasan APBD. DPRD perlu memastikan kebutuhan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat mendapat perhatian dalam penentuan prioritas belanja daerah.
Selain itu, kondisi di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan begitu, keputusan penganggaran tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan dana, tetapi juga memperhitungkan risiko apabila kerusakan infrastruktur terus dibiarkan.
Sebelumnya, Bupati Bulungan Syarwani menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah Bulungan harus dilakukan secara bertahap karena keterbatasan APBD menuntut penentuan skala prioritas secara cermat. Proyek perbaikan turap beton di Jelarai yang membutuhkan anggaran besar belum dapat direalisasikan sepenuhnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mencari jalan keluar bersama. Harapannya, kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi melalui perencanaan yang realistis, penganggaran yang tepat, serta pengawasan terhadap tindak lanjut penanganannya.
Bagi warga Jelarai, turap bukan sekadar bangunan penahan sungai. Infrastruktur tersebut berkaitan dengan keamanan lingkungan dan perlindungan akses jalan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, penanganannya perlu ditempatkan sebagai perhatian bersama agar masyarakat tidak terus dibayangi kekhawatiran akibat kondisi infrastruktur yang rusak. (adv/dd)
