TANJUNG SELOR – Perjuangan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi perlu dikawal agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata. Hal inilah yang menjadi bagian dari peran Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Andhika Masharafi, dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya mencakup penguatan sektor pertanian, dukungan terhadap kelompok tani, hingga penataan ruang di tengah perkembangan kawasan industri. Berbagai isu tersebut berkaitan langsung dengan keberlanjutan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat.
Di sektor pertanian, Andhika turut memperjuangkan kebutuhan kelompok tani melalui dukungan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Salah satu tindak lanjutnya terlihat dalam penyerahan bantuan alsintan kepada kelompok tani di Selimau pada 24 Agustus 2026.
Sebagai Anggota Komisi I DPRD Bulungan, Andhika menyebut bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi petani dan menyampaikannya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti.
“Kita upayakan hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat dan kelompok tani. Bantuan yang kemarin kita serahkan bersama pemerintah ini merupakan wujud kepedulian dan dukungan kepada kelompok tani,” ujar Andhika.
Menurutnya, peran DPRD tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjembatani kebutuhan masyarakat agar dapat masuk dalam program pemerintah sesuai prioritas dan kemampuan daerah. Dukungan terhadap sektor pertanian diharapkan mampu meringankan beban kerja petani, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ekonomi masyarakat.
Selain pertanian, Andhika juga menyoroti persoalan tata ruang di kawasan Tanah Kuning dan Mangkupadi yang berkembang seiring ekspansi industri. Pertumbuhan kawasan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan perencanaan permukiman dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat.
Ia mengingatkan, pembangunan industri harus tetap memperhatikan keberadaan warga yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perikanan. Ketersediaan lahan untuk bermukim, bertani, serta ruang untuk mencari nafkah menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Andhika menegaskan bahwa pembangunan industri semestinya tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat. Ia juga mendorong kebijakan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal agar masyarakat setempat turut memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi kawasan industri.
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan DPRD dalam mengawal perencanaan pembangunan. Penataan ruang tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian kawasan, tetapi juga menyangkut kepastian bagi masyarakat, keberlanjutan mata pencaharian, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD memiliki ruang untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Aspirasi petani perlu diperjuangkan melalui dukungan program yang tepat, sementara persoalan tata ruang harus dikawal agar pembangunan tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun ekonomi.
Bagi Andhika, kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah. Pertumbuhan investasi dan pengembangan industri perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat lokal, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan demikian, kerja-kerja perwakilan rakyat tidak hanya diukur dari kehadiran dalam kegiatan pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti menjadi solusi. (adv/dd)
