Advertorial

DPRD Bulungan Dorong Penguatan TAKE Bulungan Hijau, Insentif Desa Harus Berdampak pada Kelestarian Lingkungan

3

TANJUNG SELOR – Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE) Bulungan Hijau dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. DPRD Kabupaten Bulungan mendorong agar program tersebut terus diperkuat melalui kebijakan anggaran yang terukur, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi terhadap dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, memandang TAKE Bulungan Hijau sebagai salah satu inovasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui program ini, pemerintah desa memperoleh insentif fiskal berdasarkan kinerja dalam menjaga lingkungan hidup, konservasi, dan pengelolaan ekologi secara berkelanjutan.

Dari sisi fungsi DPRD, keberlanjutan program tersebut berkaitan erat dengan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. DPRD memiliki peran dalam membahas serta menetapkan kebijakan anggaran daerah, memastikan program prioritas memiliki dukungan pembiayaan yang memadai, sekaligus mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

“Program seperti TAKE perlu dilihat bukan hanya dari besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari hasil yang dicapai desa. Indikator keberhasilannya harus jelas, sehingga insentif yang diberikan benar-benar mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas lingkungan,” demikian perspektif yang dapat menjadi perhatian dalam pengawasan DPRD terhadap program tersebut.

Program TAKE Bulungan Hijau sendiri telah dipaparkan Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., dalam tahapan penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Paparan berlangsung di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Bulungan, Kamis (5/11).

Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa TAKE merupakan skema transfer anggaran inovatif untuk menjawab tantangan keterbatasan Dana Desa sekaligus memberikan motivasi kepada pemerintah desa agar menunjukkan kinerja nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Komitmen pembiayaan program tersebut tercermin dari peningkatan alokasi anggaran, yakni Rp4 miliar pada 2023, Rp5 miliar pada 2024, hingga mencapai Rp7 miliar pada 2026. Jumlah desa penerima juga meningkat dari 33 desa pada 2023 menjadi 45 desa pada 2026.

Dwi Sugiarto menilai peningkatan alokasi anggaran tersebut perlu diikuti dengan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana. DPRD memiliki kepentingan untuk memastikan kebijakan fiskal daerah memberikan manfaat yang proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk memastikan desa penerima benar-benar memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan TAKE Bulungan Hijau memiliki landasan hukum Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2022. Program ini juga didukung kelompok kerja lintas perangkat daerah, akademisi, dan media massa, serta sistem pemantauan digital dengan enam kriteria dan 24 indikator penilaian. Indikator tersebut mencakup pengelolaan sampah, tutupan vegetasi, hingga pertanian berkelanjutan.

Bagi DPRD, sistem penilaian tersebut menjadi bagian penting yang perlu terus diawasi agar pemberian insentif tidak sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan mencerminkan kondisi dan hasil kerja nyata di lapangan.

Berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, program ini turut diikuti peningkatan jumlah desa maju dari 21 menjadi 22 desa dan desa mandiri dari 11 menjadi 13 desa. Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten Bulungan juga meningkat dari 78,9 pada 2024 menjadi 86,23 pada 2025.

Capaian tersebut menjadi modal untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis lingkungan. Namun, keberlanjutan program tetap membutuhkan konsistensi kebijakan, ketepatan alokasi anggaran, pendampingan kepada pemerintah desa, serta evaluasi berkala terhadap manfaat yang dirasakan masyarakat.

DPRD Bulungan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan diharapkan dapat terus mengawal agar TAKE Bulungan Hijau berkembang menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, desa tidak hanya memperoleh tambahan insentif fiskal, tetapi juga semakin mampu menjaga sumber daya alam, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. (adv/dd)