TANJUNG SELOR – Keikutsertaan Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, dalam penilaian Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menilai capaian tersebut perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pemerintahan desa, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada warga.
Dalam konteks pembangunan daerah, DPRD Bulungan memiliki peran penting melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah daerah turut mendukung kemajuan desa, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Menurut sudut pandang kelembagaan DPRD, keberhasilan sebuah desa tidak semata-mata diukur dari penghargaan yang diperoleh. Hal yang lebih penting adalah bagaimana inovasi, program unggulan, dan potensi desa mampu memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Desa Apung mengikuti tahapan klarifikasi lapangan penilaian Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2026 pada Senin (2/11/2026). Tim penilai berasal dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bulungan, Septi Ding, S.E., M.AP., yang mewakili pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Desa Apung mengikuti tahapan penilaian tingkat nasional.
Pemerintah daerah juga mendorong pemerintah Desa Apung untuk memaparkan berbagai inovasi, program unggulan, dan potensi desa secara terbuka serta bertanggung jawab.
Bagi DPRD Bulungan, proses penilaian seperti ini dapat menjadi ruang evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berbagai praktik baik yang ditemukan di lapangan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola desa lainnya di Kabupaten Bulungan.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pembangunan desa berjalan sesuai arah kebijakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara melalui fungsi penganggaran, DPRD bersama pemerintah daerah dapat mendorong dukungan terhadap kebutuhan pembangunan desa berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Penguatan pemerintahan desa perlu diarahkan pada pelayanan yang semakin mudah, transparan, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi juga perlu dikembangkan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing desa agar pembangunan tidak berjalan dengan pendekatan yang seragam.
Keikutsertaan Desa Apung dalam penilaian tingkat nasional diharapkan dapat menjadi pemacu bagi desa-desa lain di Bulungan untuk terus berbenah, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Bulungan memandang kemajuan desa sebagai bagian penting dari kemajuan daerah. Sebab, pembangunan yang baik harus dirasakan hingga tingkat desa, melalui pemerintahan yang terbuka, pelayanan yang berkualitas, dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Dengan demikian, prestasi Desa Apung diharapkan tidak berhenti pada tahapan penilaian, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menghadirkan manfaat pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat. (adv/dd)
