TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan mendorong penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Upaya ini dinilai penting untuk membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana sejak dini.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menjadi bagian dari perhatian terhadap pentingnya langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana di daerah. Kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan petugas penanggulangan bencana, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut sejalan dengan kegiatan sosialisasi dan pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas, Rabu (4/11/2026). Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Tanjung Palas dan turut dihadiri Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Ancaman yang perlu diwaspadai di antaranya banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran permukiman, serta kebakaran hutan dan lahan.
Penanggulangan bencana juga tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian. Langkah pencegahan, pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, dan pembentukan budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Keberadaan Destana menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Melalui program ini, masyarakat didorong agar mampu mengenali potensi ancaman, memahami kerentanan wilayah, memetakan sumber daya yang tersedia, serta menyusun langkah antisipasi sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
Bagi DPRD Bulungan, penguatan Destana juga menjadi bagian penting dalam membangun perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini membutuhkan dukungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta perhatian terhadap kebutuhan sarana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Pelaksanaan program tersebut turut menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
DPRD Bulungan memiliki peran untuk mengawal agar upaya pengurangan risiko bencana mendapat perhatian dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan kesiapsiagaan yang dibangun sejak tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang terdampak ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman dan melakukan langkah penyelamatan sejak awal.
Pada akhirnya, membangun daerah tangguh bencana bukan hanya tentang kesiapan pemerintah, melainkan juga tentang melindungi keselamatan warga. Kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, BPBD, pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh menghadapi berbagai kemungkinan bencana. (adv/dd)
