TANJUNG SELOR – Memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi salah satu hal penting dalam penguatan perlindungan sosial di Kabupaten Bulungan. DPRD Bulungan mendorong agar penyaluran bantuan, pendataan penerima manfaat, hingga pelayanan bagi kelompok rentan terus dievaluasi sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara merata.
Anggota DPRD Bulungan, Adli Anshari, menilai penguatan kebijakan sosial membutuhkan data yang akurat, mekanisme penyaluran yang transparan, serta pengawasan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja DPRD Bulungan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda belum lama ini.
Dalam kunjungan tersebut, Adli bersama anggota DPRD lainnya menggali informasi mengenai pelaksanaan sejumlah program perlindungan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga penanganan anak terlantar.
Pembahasan juga mencakup mekanisme penyaluran bantuan, pemutakhiran data penerima manfaat, serta kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keterbatasan akses wilayah.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan program sosial dan mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran. Selain itu, berbagai kendala di lapangan juga menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami untuk diterapkan di Kabupaten Bulungan,” ujar Adli.
Menurut Adli, hasil kunjungan tersebut penting sebagai bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah. DPRD juga memiliki peran melalui fungsi anggaran untuk memastikan kebutuhan perlindungan sosial mendapat perhatian dalam perencanaan dan pembahasan APBD.
Pengawasan tersebut diperlukan agar program bantuan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Akurasi data menjadi salah satu kunci, sehingga warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya akibat persoalan pendataan atau perubahan kondisi keluarga yang belum diperbarui.
Selain bantuan sosial, rombongan DPRD Bulungan juga menggali informasi mengenai pelayanan bagi kelompok rentan serta kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana. Peninjauan turut dilakukan terhadap fasilitas pelayanan sosial, rumah singgah, dan kesiapan penyaluran logistik untuk kondisi darurat.
Adli memandang perlindungan sosial perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada bantuan tunai atau pangan, tetapi juga harus mencakup pendampingan, rehabilitasi sosial, akses pelayanan, dan perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
Dalam konteks penguatan kebijakan daerah, DPRD dapat mendorong koordinasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait agar pendataan serta pelayanan sosial berjalan lebih terintegrasi. Hasil pengawasan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan program dan prioritas anggaran berikutnya.
Kementerian Sosial saat ini menyediakan layanan pengecekan bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui pemerintah desa atau kelurahan serta dinas sosial apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi nyata masyarakat
Dengan demikian, penguatan perlindungan sosial membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. DPRD Bulungan diharapkan terus mengawal kebijakan serta alokasi anggaran agar bantuan dan pelayanan sosial semakin tepat sasaran, terutama bagi warga yang paling membutuhkan. (adv/dd)
