Advertorial

DPRD Bulungan Dorong Potensi Wisata Jadi Penggerak Ekonomi Daerah, Dwi Sugiarto Tekankan Pembenahan Destinasi

3

TANJUNG SELOR – Kabupaten Bulungan memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, bahari, budaya, sejarah hingga wisata sungai. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah apabila dikembangkan secara terencana, didukung infrastruktur memadai, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, H. Dwi Sugiarto, menilai sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Namun, potensi yang dimiliki belum cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Diperlukan pengelolaan yang serius, promosi berkelanjutan, serta pembenahan fasilitas di setiap destinasi.

“Evaluasi sektor pariwisata daerah ini penting untuk melihat sejauh mana pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata berjalan. Kami mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus dalam meningkatkan daya tarik wisata dan memperbaiki fasilitas pendukungnya,” ujar Dwi Sugiarto.

Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, DPRD memiliki peran untuk mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan destinasi, mengawal alokasi anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap program pemerintah agar berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dwi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Keberadaan objek wisata semestinya tidak hanya mendatangkan kunjungan, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM di sekitar kawasan wisata.

Bulungan memiliki sejumlah destinasi dengan karakteristik berbeda. Dalam pemberitaan mengenai penetapan destinasi unggulan pada 2025, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DKOP) Bulungan menyebut empat kawasan prioritas, yakni wisata alam Batu Tumpuk di Desa Panca Agung, wisata bahari Pantai Tanah Kuning, Desa Wisata Sajau, serta wisata sungai di Tepian Sungai Kayan.

Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Bulungan dapat diarahkan melalui beberapa segmen, mulai dari wisata alam dan bahari hingga wisata berbasis budaya serta pengalaman menyusuri sungai.

Selain itu, kawasan Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada Januari 2026, Pemkab Bulungan merencanakan penataan kawasan tersebut secara bertahap, antara lain melalui pembersihan lingkungan, perbaikan fasilitas, serta pembenahan kawasan agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung.

Pengembangan Gunung Putih juga diarahkan sebagai ruang publik, tempat rekreasi keluarga, serta destinasi wisata edukatif bagi masyarakat dan pelajar.

Sementara itu, pada 2026 DKOP Bulungan mulai memfokuskan pembenahan sejumlah kawasan, termasuk potensi wisata Desa Panca Agung, penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Bunyu, serta rehabilitasi panggung kesenian di Desa Metun Sajau. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan daya tarik budaya.

Dwi menilai pengembangan sektor pariwisata harus didukung perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menentukan prioritas destinasi berdasarkan potensi, kesiapan infrastruktur, aksesibilitas, serta dampak ekonomi yang dapat dihasilkan.

Dalam konteks tersebut, DPRD Bulungan memiliki peran melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi dapat diarahkan untuk mendukung regulasi yang memberikan kepastian bagi pengelolaan pariwisata. Sementara fungsi anggaran menjadi ruang untuk mengawal dukungan pembiayaan bagi fasilitas dasar, akses jalan, sarana keselamatan, kebersihan, dan promosi destinasi.

Adapun melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, termasuk memastikan anggaran pengembangan pariwisata digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Menurut Dwi, promosi juga harus menjadi perhatian. Destinasi yang memiliki daya tarik perlu diperkenalkan secara lebih luas melalui pemanfaatan media digital, penyelenggaraan kegiatan budaya, serta kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata.

Di sisi lain, pengembangan destinasi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan karakter sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi kawasan maupun warga yang tinggal di sekitarnya.

Dwi menegaskan, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak semata-mata diukur dari banyaknya objek wisata yang dipromosikan atau jumlah pengunjung yang datang. Hal yang lebih penting adalah dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Keterlibatan warga dalam penyediaan kuliner, penginapan, transportasi lokal, kerajinan, jasa pemandu, hingga pengelolaan destinasi perlu diperkuat. Dengan cara tersebut, aktivitas pariwisata dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas dan membuka peluang usaha baru.

Ia menambahkan, DPRD Bulungan akan terus mendorong pemerintah daerah agar melakukan inovasi dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata, termasuk promosi dan investasi.
“Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” demikian pandangan Dwi.

Pengembangan pariwisata Bulungan membutuhkan kesinambungan antara perencanaan pemerintah, dukungan anggaran, pengawasan DPRD, dan partisipasi masyarakat. Potensi yang tersebar di berbagai kecamatan perlu dikelola secara bertahap agar tidak hanya menjadi kekayaan alam dan budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat daerah. (adv/dd)