TANJUNG SELOR – Pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga wilayah terpencil menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bulungan. Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, menempatkan perluasan jangkauan program tersebut sebagai bagian penting dalam memastikan anak-anak di seluruh kecamatan memperoleh akses pemenuhan gizi yang layak.
Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga menyangkut pemerataan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya perlu dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari sisi kelembagaan, DPRD Bulungan memiliki peran melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi untuk mendukung kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, sedangkan dukungan penganggaran dan kebijakan perlu disesuaikan dengan kewenangan serta kebutuhan daerah.
Saat ini, program MBG di Kabupaten Bulungan baru menjangkau lima kecamatan, yakni Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, dan Tanjung Palas Utara. Sementara lima kecamatan lainnya masih menunggu penyelesaian pembangunan dapur dan kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kondisi tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kalimantan Utara Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Harjito B., S.STP., M.Si., dalam audiensi bersama Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., dan jajaran pemerintah daerah di Ruang Rapat BKAD, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan itu dijelaskan, saat ini terdapat 14 SPPG yang tersebar di Bulungan, masing-masing delapan unit di Tanjung Selor, dua unit di Tanjung Palas, satu unit di Tanjung Palas Barat, dua unit di Tanjung Palas Timur, dan satu unit di Tanjung Palas Utara.
Ke depan, jumlah SPPG di Bulungan diproyeksikan mencapai 68 unit apabila seluruh tahapan pembangunan dan persiapan operasional selesai. Perluasan ini diharapkan dapat mempercepat jangkauan pelayanan, khususnya bagi penerima manfaat yang belum terlayani.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, jumlah calon penerima manfaat MBG di Bulungan mencapai 49.857 orang atau sekitar 64 persen. Kecamatan Tanjung Selor menjadi wilayah dengan penerima manfaat terbanyak, yakni sekitar 20.000 orang, dengan 19.000 orang di antaranya telah terlayani atau sekitar 93 persen.
Selain pemerataan jangkauan, aspek keamanan dan kelayakan pangan juga perlu menjadi perhatian. Dari 14 SPPG yang telah ada, sebanyak 10 unit sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara empat lainnya masih dalam proses. Untuk sertifikat halal, masih terdapat dua unit yang perlu menyelesaikan persyaratan tersebut, masing-masing di wilayah Tanjung Palas Timur dan Tanjung Selor.
DPRD Bulungan memandang pemenuhan standar kebersihan, sanitasi, dan kehalalan merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan MBG. Program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat harus dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan makanan serta standar yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, program MBG juga memiliki peluang untuk menggerakkan perekonomian daerah. Kebutuhan bahan baku bagi setiap SPPG perlu diupayakan melalui rantai pasok lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan penyedia bahan pangan di Bulungan.
Dalam audiensi tersebut, pihak BGN juga mendorong agar kebutuhan bahan baku sebisa mungkin dipenuhi dari potensi lokal sehingga perputaran ekonomi program MBG dapat memberikan manfaat bagi masyarakat daerah.
Bagi DPRD, keterlibatan pelaku usaha dan produsen lokal perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pelaksanaan program. Dengan rantai pasok yang terbangun di daerah, MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
DPRD Bulungan memandang perluasan program MBG harus berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur, tenaga pelayanan, standar keamanan pangan, dan ketersediaan bahan baku. Dengan pengawasan serta koordinasi lintas sektor, program ini diharapkan tidak hanya menjangkau lebih banyak anak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pemerataan pemenuhan gizi merupakan investasi bagi masa depan generasi Bulungan. Karena itu, setiap anak, baik yang tinggal di pusat kecamatan maupun wilayah terpencil, perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan gizi yang berkualitas. (adv/dd)
