Dialektik.id, Malinau – Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., secara resmi membuka kegiatan Konfirmasi dan Koordinasi Pemutakhiran serta Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di PKSN Long Nawang. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Laga Feratu, Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dalam sambutannya, Wabup Jakaria menegaskan pentingnya kegiatan ini, terutama menyangkut keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang yang telah dibangun namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“PLBN ini sudah berdiri, tapi belum optimal pemanfaatannya. Karena itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk membahas kesiapan dan kolaborasi lintas instansi agar PLBN bisa berfungsi maksimal,” ujar Jakaria.
Ia juga mengapresiasi kehadiran berbagai pihak dari pemerintah pusat seperti BNPP dan Bea Cukai Tarakan, yang turut memberikan sosialisasi serta informasi terkait fungsi dan kesiapan operasional PLBN.
Menurutnya, dari sisi Indonesia, kesiapan PLBN Long Nawang sudah cukup matang, sementara dari pihak Malaysia masih dalam tahap persiapan. Karena itu, komunikasi lintas negara dan antar instansi terus diupayakan agar keberadaan PLBN benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat perbatasan.
“Harapan kita, dengan berfungsinya PLBN ini, masyarakat di wilayah perbatasan bisa lebih terbantu secara ekonomi dan sosial-budaya. Karena kesenjangan antara masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia masih cukup tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.IP., menjelaskan bahwa kegiatan IPKP bertujuan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus mengukur capaian pembangunan di wilayah tersebut.
Ia menyebutkan terdapat tiga variabel utama dalam pengukuran IPKP, yakni lintas batas, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui variabel ini, pemerintah dapat menilai kemajuan pembangunan kawasan perbatasan setiap tahunnya.
“Kita ingin mengetahui isu strategis dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan. Hasil forum dan diskusi nanti akan kita rumuskan menjadi rekomendasi bagi kementerian teknis terkait,” ungkap Topri.
Dari hasil diskusi sementara, lanjutnya, masalah utama yang masih dihadapi di wilayah perbatasan Malinau adalah keterbatasan infrastruktur dan transportasi.
“Konektivitas antara wilayah perbatasan dengan pusat kota masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada logistik dan pembangunan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Ia berharap hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi kementerian terkait dalam menentukan arah intervensi pembangunan agar kawasan perbatasan, khususnya di Apau Kayan, dapat berkembang lebih optimal dan menjadi beranda depan Indonesia yang berdaya saing.
