Advertorial

Dwi Sugiarto Soroti Kesiapan UMKM Hadapi Ekspansi Industri, Pelaku Usaha Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton

4

TANJUNG SELOR – Pesatnya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bulungan harus menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk berkembang. Kehadiran investasi berskala besar jangan sampai hanya menguntungkan perusahaan dan pemasok dari luar daerah, sementara pengusaha lokal sekadar menyaksikan perputaran ekonomi.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapan UMKM agar mampu mengambil bagian dalam rantai pasok industri, khususnya di kawasan Tanah Kuning–Mangkupadi.

Menurutnya, pertumbuhan investasi perlu diikuti kebijakan yang membuka akses bagi pengusaha lokal. Peluang tersebut dapat mencakup penyediaan barang dan jasa, kebutuhan konsumsi pekerja, transportasi, jasa pendukung, hingga produk unggulan daerah.

Dwi sebelumnya menegaskan bahwa investasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan kemitraan antara perusahaan dan pengusaha lokal. DPRD, kata dia, akan mengawal kebijakan agar pengembangan investasi berjalan seiring dengan pemberdayaan dunia usaha daerah.

Dwi menilai, keterlibatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan ruang berjualan di sekitar kawasan industri. Pelaku usaha perlu memiliki kesempatan menjadi bagian dari sistem pengadaan barang dan jasa perusahaan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu memetakan kemampuan UMKM, mengidentifikasi kebutuhan industri, serta mempertemukan kedua pihak agar peluang kemitraan dapat terbentuk secara konkret.

Pembinaan juga perlu diperkuat, mulai dari peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, standar kebersihan dan keamanan, legalitas usaha, pengemasan, hingga ketepatan waktu penyediaan barang dan jasa.

Dengan persiapan tersebut, UMKM lokal memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan industri dan bersaing dengan pemasok dari luar daerah.

Dwi juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan pengusaha lokal. Dukungan tidak boleh berhenti pada pelatihan atau bantuan modal, tetapi harus dilanjutkan dengan akses pasar, pendampingan, dan kepastian peluang kemitraan.

DPRD Bulungan memiliki peran untuk mengawal kebijakan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, sehingga program pemberdayaan UMKM benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memperkenalkan program SINERGI Kaltara untuk menghubungkan UMKM lokal dengan kebutuhan industri. Pemprov juga telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT KIPI dan PT PKN untuk mendorong keterlibatan usaha lokal dalam ekosistem industri.

Bagi Bulungan, keberhasilan pembangunan industri semestinya tidak hanya dilihat dari nilai investasi atau berdirinya fasilitas produksi. Ukuran lainnya adalah sejauh mana masyarakat sekitar memperoleh kesempatan kerja, pengusaha lokal mendapatkan akses usaha, dan perputaran ekonomi benar-benar dirasakan hingga tingkat rumah tangga.

Dwi mendorong agar pemerintah, perusahaan, dan pelaku UMKM membangun kemitraan yang berkelanjutan. Dengan begitu, ekspansi industri di Bulungan dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan tidak meninggalkan masyarakat lokal di daerahnya sendiri. (adv/dd)