TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos., menegaskan pentingnya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah, setiap alokasi anggaran harus disusun secara cermat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari pengawalan DPRD Bulungan dalam pembahasan arah kebijakan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, Riyanto memimpin pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA-PPAS APBD 2027 serta perubahan KUA-PPAS APBD 2026 pada 28 Agustus 2026.
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah. Riyanto menekankan bahwa perencanaan anggaran harus berorientasi pada efektivitas, ketepatan sasaran, dan kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan ini merupakan bagian dari proses penyelarasan program dan kebijakan anggaran daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Riyanto.
Bagi DPRD, pengawalan APBD bukan sekadar memastikan proses penyusunan dan penetapan anggaran berjalan sesuai mekanisme. Lebih dari itu, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan belanja pemerintah daerah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi warga.
Tantangan fiskal juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebelumnya menyampaikan adanya penyesuaian proyeksi anggaran akibat perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program, tanpa mengabaikan pelayanan publik dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, Riyanto dan DPRD Bulungan perlu mengawal agar efisiensi anggaran tidak justru mengurangi kualitas pelayanan dasar. Program yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga harus mendapat perhatian, sementara kegiatan yang kurang mendesak perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan urgensinya.
DPRD juga memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak hanya mengejar tingkat serapan, tetapi memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan penerima manfaat, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan, bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah. Masyarakat di wilayah perkotaan maupun pelosok perlu memperoleh perhatian yang proporsional, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Melalui pembahasan bersama pemerintah daerah serta fungsi pengawasan legislatif, Riyanto menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengawalan anggaran. Harapannya, setiap kebijakan belanja daerah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Bulungan. (adv/dd)
