JAKARTA – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke DPR RI guna memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan, Kamis (11/6/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T., didampingi anggota DPRD Kaltara H. Ladullah, S.Hi., H. Muhammad Nasir, S.Pi., Komaruddin, S.Kom., M.H., Saleh, S.E., dan H. Mohammad Nafis. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, S.H., M.M.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltara menyampaikan tiga usulan prioritas yang diharapkan mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Salah satu usulan utama adalah keberlanjutan sekaligus perluasan Program Kampung Nelayan. Program tersebut dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para nelayan.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mendorong pembangunan industri pengolahan rumput laut di Kalimantan Utara. Selama ini, rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan daerah masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku ke luar daerah. Kehadiran industri pengolahan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing produk lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan DPRD Kaltara juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas digital di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil. Hingga kini, keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan yang berdampak pada pelayanan publik, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi digital masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kaltara berharap ketiga usulan strategis tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan memperoleh dukungan dalam bentuk program maupun alokasi anggaran. Menurut DPRD, pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan sektor ekonomi masyarakat dan akses teknologi informasi.
DPRD Kaltara menilai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah paling utara Indonesia.
