TANJUNG SELOR – Perkembangan kawasan industri Tanah Kuning–Mangkupadi di Kabupaten Bulungan harus diimbangi dengan perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Pertumbuhan investasi jangan sampai membuat warga kehilangan tempat tinggal, lahan usaha, maupun akses terhadap sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Andhika Masharafi, menyoroti meningkatnya kebutuhan kawasan permukiman seiring bertambahnya jumlah penduduk dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah akibat ekspansi industri. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut ketersediaan lahan untuk tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kepastian masa depan masyarakat lokal. Warga yang telah lama menetap di Tanah Kuning dan Mangkupadi harus tetap memiliki ruang untuk membangun kehidupan, mengembangkan usaha, serta mempertahankan mata pencaharian.
“Ini bukan hanya soal hari ini, tapi tentang bagaimana daerah ini bertahan dan berkembang ke depan. Kalau kawasan permukiman tidak diperluas, kita sedang menciptakan masalah sosial baru,” tegas Andhika.
Kekhawatiran tersebut memiliki dasar. Dalam aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Tanah Kuning, keterbatasan ruang permukiman menjadi persoalan yang semakin mendesak. Kepala Desa Tanah Kuning, Budi Rahman Pattawari, menyebut dari total wilayah desa seluas 16.655 hektare, sekitar 754 hektare tersisa untuk kawasan permukiman. Sementara jumlah penduduk telah melampaui 1.200 kepala keluarga.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya penataan ruang yang memperhitungkan pertumbuhan penduduk, kebutuhan hunian, fasilitas umum, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Andhika juga mengingatkan bahwa perkembangan industri membawa perubahan terhadap kehidupan warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pertanian dan perikanan. Keterbatasan lahan pertanian dan ruang melaut berpotensi membuat masyarakat kehilangan sumber pendapatan apabila tidak diimbangi kebijakan perlindungan yang jelas.
“Dulu mereka petani dan nelayan. Sekarang lahannya hampir tidak ada, ruang melaut pun terbatas. Ini fakta yang tidak bisa kita abaikan,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan kawasan industri perlu disertai kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat lokal. Penataan kawasan permukiman harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak terkait. Pendataan kondisi lapangan juga penting agar kebijakan yang ditetapkan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat yang telah lebih dahulu tinggal dan menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Selain permukiman, Andhika mendorong agar pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi industri. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pengusaha daerah perlu mendapat ruang untuk terlibat dalam rantai ekonomi kawasan industri, bukan hanya menjadi penonton ketika investasi berkembang.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat dapat langsung terserap sebagai tenaga kerja industri. Oleh sebab itu, perlindungan mata pencaharian lama dan pembukaan peluang usaha baru harus berjalan beriringan.
Dalam hal ini, DPRD Bulungan memiliki peran melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mendorong kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Perencanaan tata ruang, penyediaan fasilitas publik, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan kelompok masyarakat terdampak perlu menjadi bagian dari pembahasan pembangunan daerah.
Andhika menegaskan bahwa pertumbuhan investasi semestinya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar kawasan. Pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan aktivitas industri, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga hak warga, menyediakan ruang hidup yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan demikian, perkembangan industri Tanah Kuning–Mangkupadi harus berjalan seiring dengan kepastian permukiman, perlindungan petani dan nelayan, serta kesempatan ekonomi yang adil bagi warga. Masyarakat setempat harus tetap menjadi bagian dari masa depan pembangunan di tanah tempat mereka tinggal. (adv/dni)
