TANJUNG SELOR – Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bulungan. Namun, peningkatan pendapatan daerah tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian angka penerimaan, melainkan harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, menekankan bahwa optimalisasi PAD perlu dilakukan melalui pengelolaan potensi daerah secara terencana, transparan, dan berkelanjutan. Potensi sektor perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, serta aktivitas investasi perlu dikelola agar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada warga. Pendapatan yang dihimpun pemerintah daerah pada akhirnya perlu dikembalikan dalam bentuk program dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM.
Dwi juga menekankan pentingnya menggali sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Optimalisasi pajak dan retribusi harus memperhatikan kemampuan warga, kepastian aturan, kemudahan pelayanan, serta iklim usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh.
Di sisi lain, peningkatan PAD harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola penerimaan daerah. Pendataan objek pajak dan retribusi, penguatan pengawasan, pemanfaatan sistem digital, serta penutupan potensi kebocoran menjadi langkah penting agar penerimaan daerah dapat meningkat secara sehat dan akuntabel.
Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. DPRD perlu memastikan kebijakan pendapatan daerah disusun secara terukur, sementara alokasi belanja dalam APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya terserap pada belanja rutin pemerintahan.
Bagi masyarakat, keberhasilan penguatan PAD bukan semata-mata dilihat dari bertambahnya penerimaan kas daerah. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana peningkatan pendapatan tersebut berkontribusi terhadap jalan dan fasilitas publik yang lebih baik, layanan dasar yang mudah dijangkau, kesempatan kerja, serta tumbuhnya usaha masyarakat.
Karena itu, penguatan PAD Kabupaten Bulungan perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Pendapatan daerah harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok, bukan hanya tercermin dalam laporan keuangan pemerintah. (adv/dd)
