Advertorial

DPRD Bulungan Tegaskan Komitmen Bersama Masyarakat, Sengketa Lahan Makupadi Tetap Jadi Perhatian

3

TANJUNG SELOR – Persoalan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat Kampung Baru, Makupadi, dengan perusahaan di kawasan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bulungan. Lembaga legislatif tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan yang menyangkut hak dan kepentingan masyarakat.

Komitmen itu disampaikan menyusul aksi warga yang mendatangi Kantor DPRD Bulungan pada Kamis (5/11/2026). Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan tuntutan terkait kejelasan penyelesaian sengketa lahan dengan perusahaan, termasuk PT KIPI dan PT BCAP. Mereka juga meminta dokumen hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang diperlukan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, menjelaskan bahwa pada saat warga datang, seluruh anggota DPRD sedang menjalankan agenda reses sesuai jadwal Badan Musyawarah (Bamus). Kondisi tersebut membuat anggota dewan tidak dapat menemui warga secara langsung saat aksi berlangsung.

Ia menyebutkan, DPRD tidak menerima pemberitahuan maupun surat sebelumnya terkait rencana kedatangan masyarakat Makupadi. “Tidak ada jadwal kami untuk RDP dengan masyarakat Makupadi waktu kemarin itu,” ujarnya.

Meski belum sempat bertemu langsung dengan warga pada hari tersebut, Dwi menegaskan bahwa persoalan sengketa lahan Makupadi bukan hal yang diabaikan DPRD. Sebelumnya, DPRD telah membentuk Pansus untuk menelusuri persoalan tersebut, termasuk melakukan pengumpulan data dan turun langsung ke lokasi. “Kami sudah membentuk Tim Pansus. Kami juga sudah turun ke lapangan, ke lokasi langsung berkaitan dengan itu,” jelasnya.

Menurut Dwi, proses penelusuran membutuhkan kecermatan karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat dan melibatkan perusahaan berskala nasional. DPRD perlu menghimpun informasi serta data dari berbagai pihak agar persoalan dapat dipahami secara utuh. (adv/dd)