Dialektik.id, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang turut ambil bagian dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Serbaguna Kantor GADIS I Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Provinsi Kaltara. Forum ini menjadi wadah sinkronisasi program dan strategi antar daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda dan Litbang Malinau, Yosep, memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Pemaparan tersebut mencakup analisis situasi, evaluasi program, hingga rencana aksi ke depan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat sejumlah faktor determinan penyebab stunting di Kabupaten Malinau. Di antaranya keterbatasan akses air minum layak di wilayah pedesaan, persoalan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola asuh anak, serta tingkat pengetahuan orang tua.
Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi adalah tingginya kasus penyakit penyerta seperti diare dan kecacingan pada balita, rendahnya pemahaman terkait pemberian makan bayi dan anak (PMBA), termasuk pentingnya ASI eksklusif dan imunisasi, serta masih terbatasnya konsumsi protein hewani di sejumlah desa.
“Dari sisi pelaksanaan, kami terus mendorong penguatan konvergensi hingga tingkat kecamatan dan desa, termasuk mengaktifkan peran TPPPS, pemanfaatan dana desa untuk pemberian makanan tambahan lokal, hingga peningkatan sarana dan prasarana posyandu,” jelas Yosep.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Di antaranya keterbatasan kapasitas kader posyandu dalam melakukan pengukuran, belum optimalnya sinkronisasi data antar level pemerintahan, serta belum maksimalnya peran TPPPS di tingkat bawah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Malinau menetapkan sejumlah program prioritas atau quick win yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap penurunan stunting. Program tersebut meliputi optimalisasi pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, seperti pemanfaatan ikan sungai dan hasil pertanian sebagai bahan MP-ASI.
Selain itu, pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) juga diperkuat guna mengidentifikasi risiko secara lebih spesifik, serta digulirkannya Gerakan Serentak Malinau Terpadu (GERTAK MANDAU) melalui penimbangan dan pengukuran balita secara serentak yang disertai edukasi gizi di seluruh posyandu.
Ke depan, Pemkab Malinau akan memfokuskan program pada penguatan keberlanjutan intervensi, peningkatan kualitas layanan, serta kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan stunting secara signifikan di wilayah tersebut. (Adv/JN)
