AdvertorialKaltara

Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Belanja Produk UMK Terbesar di Inabuyer Expo 2026

7

Dialektik. Id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 sebagai provinsi dengan persentase transaksi belanja produk Usaha Mikro Kecil (UMK) terbesar tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui sistem pengadaan barang dan jasa.

 

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Harianto, yang mewakili gubernur dalam acara yang digelar di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Selasa (5/5). Momentum ini sekaligus menegaskan peran aktif Kaltara dalam mendukung penguatan ekonomi nasional berbasis produk lokal.

 

Dalam keterangannya, Denny menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemprov Kaltara dalam mendorong penggunaan produk lokal UMKM melalui pengadaan pemerintah, khususnya lewat sistem e-purchasing. Ia menyebutkan, realisasi belanja produk dalam negeri di Kaltara telah mencapai sekitar 85 persen.

 

“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM agar terus berkembang dan mampu bersaing,” ujarnya.

 

Meski demikian, Denny mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pelaku usaha semakin kuat, baik dari sisi pembinaan, akses pembiayaan, maupun perluasan pasar.

 

“Selain kami terus mengembangkan UMKM di daerah, kami juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” tambahnya.

 

Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di Kalimantan Utara untuk terus meningkatkan penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, serta sektor ekonomi kreatif secara transparan dan efisien. Dengan capaian ini, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kaltara.