TARAKAN – Aksi pelaporan yang dilakukan tim pasangan calon (paslon) Walikota Tarakan, Khairul – Ibnu Saud (Kharisma) dan pihak PDAM Tarakan beberapa waktu lalu dianggap terlalu mendramatisir.
Hal tersebut, disampaikan salah satu Koordinator Gerakan Menangkan Kotak Kosong untuk Demokrasi Kota Tarakan, Yudhi, Jumat (11/10/2024) kepada awak media.
Untuk diketahui, belum lama ini tim paslon Kharisma melaporkan dua orang pemilik akun media sosial, yakni JL dan HD terkait video dugaan nepotisme yang dilakukan Khairul semasa, menjabat sebagai Walikota.
Dalam laporan tersebut, tim Kharisma menilai video yang disebar luaskan oleh JL dan HD itu mengandung unsur kampanye hitam atau black campaign.
Masih terkait video itu, selang beberapa hari pihak PDAM Tarakan ikut melaporkan akun penyebar video bernarasi nepotisme itu ke Polres Tarakan.
Di mana, PDAM Tarakan menilai, video yang beredar luas di media sosial itu merupakan informasi hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian.
Yudhi menjelaskan, laporan yang dibuat tim Kharisma itu terlalu mendramatisir, sedangkan video yang beredar sesuai fakta dari pemberitaan sejumlah media online, yang kebenarannya bisa cek.
“Kan dari cuplikan video itu bisa kita cek faktanya di lapangan, karena semua data yang ada di video itu hasil peliputan teman-teman jurnalis,” tegas Yudhi.
Sama halnya dengan PDAM Tarakan, Yudhi menyebutkan, apa yang dilakukannya di Polres Tarakan terlalu lebay hingga menurunkan puluhan karyawannya ke kantor polisi.
“Harusnya PDAM pahami dulu video itu, kan yang disebut itu Perusahaan Daerah (Perumda) bukan individunya PDAM, tapi kenapa PDAM yang seperti kebakaran jenggot,” sebutnya
“Kita kan bisa cek juga di Tarakan ini ada beberapa Perumda yang merugi, semestinya kalau PDAM mengklaim tidak merugi, tidak perlu kebakaran jenggot,” tambahnya.
Yudhi menilai, semestinya laporan yang dibuat tim Kharisma dan PDAM Tarakan itu tidak perlu terjadi, karena apa yang dilaporkan semuanya sesuai dengan fakta.
Lanjut Yudhi, terlebih lagi di masa kampanye ini seluruh elemen masyarakat Tarakan harus bisa menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di kota Tarakan, bukan sebaliknya sedikit-sedikit melapor.
“Dalam proses pelaporan hukum pelanggaran pilkada, tidak perlu melakukan tindakan berlebihan atau gerakan tambahan untuk menjaga kondusifitas dana keamanan selama perhelatan pilkada di gelar,” tuturnya.
Yudhi menuturkan, jika memang harus membuat laporan, seharusnya laporan yang dibuat betul-betul yang menjurus ke pelanggaran atau tindak pidana.
“Mari kita sama-sama jaga kondusifitas kota Tarakan ini, kan kasihan aparat kita kalau yang dilaporkan itu-itu saja, sedangkan aparat kita ini harus mengurus laporan masyarakat lainnya juga,” pungkasnya. (*/Im)
