MALINAU, – Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, menegaskan pentingnya percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang serta pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Perbatasan Kuat, Indonesia Bermartabat” yang digelar di Malinau, Jumat (24/10/2025).
Menurut Ernes, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai batas teritorial, tetapi juga sebagai beranda depan yang mencerminkan wajah Indonesia di mata negara tetangga.
“Perbatasan ini adalah pintu masuk dan wajah Indonesia. Kalau kondisi sosial dan infrastrukturnya masih tertinggal, itu menjadi cermin martabat kita di hadapan dunia,” ujar Ernes dalam paparannya.
PLBN Long Nawang Diharapkan Segera Beroperasi
Ernes mengatakan, meski PLBN Long Nawang sudah diresmikan oleh Presiden, hingga kini pos tersebut belum dioperasionalkan secara penuh.
Padahal, keberadaannya diharapkan dapat membuka akses resmi bagi masyarakat di wilayah perbatasan untuk beraktivitas lintas negara, terutama dengan Malaysia.
“Kalau PLBN Long Nawang segera dioperasionalkan, masyarakat bisa keluar masuk ke Malaysia secara resmi untuk kepentingan ekonomi dan kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak warga di wilayah pedalaman yang lebih dekat ke Malaysia dibandingkan ke pusat pelayanan kesehatan di dalam negeri.
Karena itu, keberadaan PLBN aktif akan memudahkan mobilitas dan memberikan kepastian hukum bagi aktivitas lintas batas yang selama ini dilakukan secara informal.
Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Meskipun menilai PLBN penting, Ernes menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama di wilayah perbatasan. Jalan dan jembatan yang layak, serta bandara yang memadai, menjadi penentu kelancaran distribusi logistik dan pelayanan publik.
“Kalau ditanya mana yang lebih penting antara PLBN dan infrastruktur, dua-duanya penting. Tapi kalau akses jalan masih sulit, PLBN jadi kurang maksimal,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi Bandara Mahak Baru yang kini memprihatinkan. Jika bandara tersebut tidak segera diperbaiki, warga di wilayah Sungai Ibu harus menempuh perjalanan dua hari ke Long Apung hanya untuk bisa terbang ke kota besar seperti Samarinda.
Subsidi Transportasi Capai Rp35 Miliar
Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah, Pemkab Malinau telah mengalokasikan lebih dari Rp35 miliar pada tahun ini untuk subsidi penerbangan dan ongkos angkut ke wilayah perbatasan.
Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
“Subsidi ini salah satu upaya kita untuk mengurangi beban warga di perbatasan. Namun, tanpa dukungan pusat dan provinsi, langkah ini tentu belum cukup,” tutur Ernes.
Selain itu, Pemkab Malinau juga mendorong pembangunan jalan penghubung antarkecamatan serta perbaikan sarana transportasi sungai yang masih menjadi akses utama di beberapa wilayah.
Perbatasan sebagai Tolok Ukur Kemerdekaan
Ernes menilai, perhatian terhadap wilayah perbatasan tidak boleh bersifat simbolik. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus memiliki kesepahaman yang sama bahwa masyarakat di tapal batas juga berhak merasakan manfaat pembangunan sebagaimana daerah lainnya.
“Kita ingin masyarakat perbatasan benar-benar merasakan arti kemerdekaan, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari kesejahteraan dan ketersediaan infrastruktur,” ujarnya.
Menurutnya, seminar nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama lintas pemerintahan agar kebijakan pembangunan perbatasan lebih terarah dan berkeadilan.
Membangun dari Pinggiran
Ernes menutup pesannya dengan refleksi bahwa kemajuan Indonesia tidak bisa hanya diukur dari pusat kota, tetapi dari seberapa sejahtera masyarakat di perbatasan.
“Kalau kita bicara Indonesia kuat dan bermartabat, ukurannya bukan di gedung tinggi Jakarta, tapi di jalan kecil Long Nawang yang menghubungkan warga ke pusat layanan negara,” katanya.
Dengan berbagai keterbatasan anggaran dan kondisi geografis, Pemkab Malinau berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat semakin kuat, agar wilayah perbatasan benar-benar menjadi simbol kedaulatan sekaligus kemakmuran bangsa. (*/Red/Dia/Tim/Im)
