MALINAU – Masalah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menjadi perhatian serius yang harus ditanggapi oleh pemerintah pusat.
Tidak hanya di Kabupaten Malinau, Nunukan turut angkat bicara masih minimnya perhatian pemerintah pusat soal perbatasan khususnya di bidang infrastruktur.
Hal ini, disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, usai menghadiri penutupan Irau ke-11 dalam rangka HUT Kabupaten Malinau ke-26, Minggu (26/10/2025).
Menurut Hermanus, khusus daerah perbatasan yang masuk wilayah Nunukan seperti Krayan, Sebatik dan lainnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan akan terus menggaungkan ke pemerintah pusat.
“Tujuannya, agar pemerintah pusat memiliki narasi soal perbatasan, kalau tidak begitu masalah infrastruktur di perbatasan ini bisa hilang,” ujar Hermanus.
Hermanus menduga, lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan oleh pemerintah pusat mungkin hanya terkendala masalah prioritas.
“Mungkin masih ada program lain yang menjadi prioritas pemerintah pusat, tapi tetap akan kami dorong ke pemerintah pusat soal pembangunan di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Dengan mirisnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan, Hermanus, meminta, pemerintah pusat dapat memberikan alokasi dana khusus di tengah efesiensi yang saat ini dilakukan.
“Kalau alokasi dana dari pemerintah pusat itu ada kita bisa membangun infrastruktur di perbatasan, tapi tetap Pemkab Nunukan terus mendorong masalah perbatasan meski membutuhkan proses dan waktu yang panjang,” tegas Hermanus.
Hermanus berharap, pemerintah pusat tetap dapat memperhatikan wilayah perbatasan dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang merata.
“Kalau infrastruktur kita di perbatasan ini baik, pertumbuhan ekonomi juga jadi baik sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan yang ada,” harapnya. (*/Red/Dia/Im)
