Dialektik.id, NUNUKAN – Dugaan pembalakan hutan dan praktik tambang ilegal galian C di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, terus memantik kegelisahan publik.
Persoalan ini tak lagi berhenti sebagai isu kerusakan lingkungan semata, melainkan telah menjelma menjadi ujian terbuka bagi integritas penegakan hukum di wilayah perbatasan negara.
Sensitivitas kasus Liang Bunyu kian meninggi seiring menguatnya dugaan keterlibatan oknum pejabat dan aparat.
Kecurigaan itu bukan muncul dari ruang hampa. Aktivitas yang diduga berlangsung dalam skala besar mengoperasikan alat berat, mengangkut material secara masif, serta lalu lintas kendaraan keluar-masuk lokasi sulit dinalar jika terjadi tanpa pengawasan, atau setidaknya tanpa sepengetahuan otoritas yang berwenang.
Pertanyaan publik pun mengemuka, bagaimana mungkin aktivitas yang meninggalkan jejak kerusakan ekologis terbuka, bahkan kasat mata, justru seolah luput dari pantauan institusi yang seharusnya berdiri paling depan menjaga hukum dan lingkungan?
Sorotan terhadap Liang Bunyu semakin tajam setelah seorang anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, mengunggah sebuah analogi di media sosial yang diduga menyinggung keberadaan tambang galian C ilegal di Sebatik Barat.
Unggahan tersebut bukan hanya memantik diskusi, tetapi juga membuka ruang tafsir yang lebih luas soal keberpihakan dan posisi wakil rakyat dalam pusaran persoalan ini.
“Anologi sederhana nya begini, 1 ret batu gunung dr liang bunyu harganya 1.500.000 per ret (termasuk sewa truk), 1 ret Batu Gunung dr Nunukan harganya paling murah 4.000.000 per ret (termasuk sewa truk). Kira2 masyarakat akan pilih yang mana??,” tulis Andre melalui akun Facebook pribadinya.
Pernyataan tersebut segera disambut beragam reaksi warganet. Sebagian komentar menyetujui logika harga murah yang disampaikan sang legislator.
“Logika nya masyarakat pasti memilih harga yg terjangkau,” tulis akun Jodi Pratama.
“Pasti pilih yg murah pak dewan. Sy ndk setuju itu ada anggota dewan suruh tutup tambang di liang bunyu menyesal sy pilih dia jd dewan kemaren,” timpal akun Rog Nunukan.
“Kami bersama HAJAR BRO!!!, beri manfaat tidak asal OMON OMON dan tidak MUNAFIK,” tulis AsriAntang Ballili.
Namun, gelombang kritik tak kalah deras. Sejumlah akun justru mempertanyakan analogi yang disampaikan Andre, bahkan menuding adanya pembelaan terselubung terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum.
“Mksdnya pak, BPK mnyetujui pengerukan btu gunung pak?,” tulis salah satu akun.
“Pembabatan hutan yg berdampak banjir besar di Sumatra dan menelan ribuan nyawa alasannya juga soal ekonomi. Logikanya mirip dari pada ambil kayu di hutan Kalimantan yg mungkin biayanya lebih besar mending nebang di sumtra sendiri harganya lebih murah,” tulis akun Iswan Kinsank.
Nada sindiran bahkan mengarah langsung pada peran sang legislator.
“Pertanyaan sy cuma 1, ada urusan apa pak DPRD yg 1 ini sibuk sendiri?, Ada urusan apa dengan perusahaan?, kenapa sibuk pasang badan? Semangat betul pak dewan ini pasang badan. Cie cie, adakah?,” tulis akun Jony Handoko.
“Analogi apa juga kau pakai pak Dewan? Logika atau logila itu? Logika ekonomimu ga nyambung bro dewan. Masa juga gara2 selisih harga, lalu kau membenarkan perkara yg tdk sejalan dengan regulasi. Knpa juga kau sibuk, semangat sekali pasang badan utk perusahaan. Kau dpt apakah dari perusahaan sampai segitunya? (Sy nanya, serius!),” tambahnya.
Di tengah derasnya perdebatan publik, kasus Liang Bunyu kini berdiri sebagai cermin buram apakah hukum benar-benar hadir hingga ke tapal batas negara, atau justru tersingkir oleh kepentingan yang bekerja diam-diam di balik deru alat berat dan tumpukan material tambang. (Red/dial/ilm)
