Dialektik.id, TANJUNG SELOR – Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki fase kepemimpinan baru. H. Rohadi, S.E., M.AP. resmi dipercaya memimpin Biro Hukum Setdaprov Kaltara, menggantikan Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.M. yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hukum.
Pergantian tersebut ditandai dengan serah terima jabatan yang menjadi bagian dari proses penyegaran sekaligus kesinambungan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Rohadi mengatakan, jabatan yang dipercayakan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan kinerja Biro Hukum dalam memberikan dukungan hukum bagi pemerintah daerah.
“Jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya akan berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk memperkuat fungsi dan pelayanan hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujar Rohadi, Senin (22/6).
Menurutnya, Biro Hukum memiliki peran penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah tugas strategis menjadi tanggung jawab Biro Hukum, di antaranya penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, fasilitasi bantuan hukum, serta memberikan dukungan dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas.
Sementara itu, selama menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Biro Hukum, Iswandi Ibrahimsyah dinilai turut menjaga keberlangsungan program dan kinerja organisasi. Setelah masa tugasnya berakhir, Iswandi kembali menjalankan tugasnya di Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan tidak mengganggu kesinambungan pelayanan dan pelaksanaan tugas Biro Hukum. Sebaliknya, kehadiran Rohadi diharapkan dapat membawa penguatan sekaligus inovasi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan.
Dengan kepemimpinan baru, Biro Hukum Setdaprov Kaltara diharapkan semakin responsif dalam memberikan layanan hukum, baik dalam mendukung kebutuhan internal pemerintah daerah maupun memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan pun menjadi bagian penting yang perlu terus didorong untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Utara. (*)
