Dialektik.id, TANJUNG SELOR – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada masyarakat terkait dugaan pengeroyokan terhadap seorang buruh tani yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Bulungan.
Ketua DPC Markus Juk menegaskan bahwa partai tidak akan mengintervensi proses hukum dan meminta seluruh pihak menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada kepolisian.
“Kami ingin keputusan final diserahkan kepada penegak hukum. Kami akan menyampaikan fakta yang sebenarnya, apakah kader kami betul-betul terlibat atau tidak,” tegas Markus.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bulungan, Rozana bin Serang, menambahkan bahwa partai tidak pernah memberi perlindungan kepada kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Sanksinya jelas: PAW, pemecatan, hingga pencabutan kartu keanggotaan. PDI Perjuangan tidak pernah main-main,” ujarnya.
Markus juga mengutip arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu mengingatkan kader agar menjaga perilaku di tengah masyarakat.
“Kita ini Partai Wong Cilik. Jangan mempermalukan rakyat kecil—kita harus membela mereka,” ucapnya.
Ia mengakui peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi partai, terutama menjelang konsolidasi menuju Pemilu 2029.
“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa PDI Perjuangan berbahaya hanya karena ulah oknum. Ini bukan salah partai, tetapi kader yang tidak bisa menahan diri,” tambah Markus.
Di era digital yang serba cepat, ia mengingatkan bahwa setiap tindakan kader dapat langsung tersebar luas dan berdampak langsung pada kepercayaan publik.
DPC PDI Perjuangan Bulungan menegaskan komitmen untuk tetap menghormati proses hukum dan menjaga integritas partai di mata masyarakat.
