Dialektik.id, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berada dalam wilayah yang lahannya sekitar 92 persen masuk dalam kawasan, Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, meminta kepada perangkat desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan status aset harus clear.
Tidak hanya itu, Wempi juga menginstruksikan perangkat desa maupun OPD untuk melakukan lokalisir aset yang ada khususnya terkait lahan agar statusnya clear.
“Karena ini berimplikasi pada hukum, jangan sampai fasilitas yang kita bangun menggunakan APBD kedepannya malah digugat,” jelas Wempi saat membuka kegiatan Musrenbang di Kecamatan Malinau Kota.
“Jadi pastikan semua aset yang ada statusnya clear sebelum kita melakukan pembangunan,” tambah orang nomor Satu di Pemkab Malinau itu.
Jika ditemukan adanya pembangunan infrastruktur yang aset lahannya tidak jelas, Wempi, menegaskan, pembangunan tersebut akan dihentikan.
“Tidak cuma saya hentikan, kalau memang aset lahannya bermasalah, pembangunan infrastruktur itu bisa jadi saya tundah bahkan dibatalkan,” tegasnya.
Wempi menerangkan, hal ini penting dilakukan dan menjadi catatan penting bagi para OPD maupun perangkat desa yang ada di Malinau, agar kedepannya untuk lebih hati-hati dalam melakukan pembangunan jika status aset lahannya belum jelas.
“Ini jadi catatan kita bersama, saya ingat pastikan lagi melakukan lokalisir aset apakah statusnya lahannya itu hibah, milik perorangan atau sudah bersertifikat,” pungkasnya. (*/Red/Dia/Im)
