Miftah Awaludin Najib

 

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau Omnibus Law telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Pengesahan tersebut dilakukan ditengah suasana krisis pandemi COVID-19 dan di sisi lain pengesahan tersebut juga mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat lewat aksi demonstarasi di berbagai daerah. Hal itu disebabkan UU Cipta Kerja yang dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh dan lingkungan.
Istilah Omnibus Law atau Omnibus Bill bukanlah hal yang baru dalam ketatanegaraan. Omnibus Law Menurut Audrey O” Brien (2009) adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. UU Cipta Kerja mengatur 11 klaster dan melakukan perubahan terhadap 79 undang-undang yang berarti akan terjadi banyak perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain itu, UU Cipta Kerja banyak memuat ketentuan pelaksana dari undang-undang yang terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah.
Dalam pembuatan beleid, pemerintah seharusnya mengacu kepada prinsip-prinsip good governance, yaitu: aspiratif, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Sebab, kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintah selaku representasi dari kepentingan rakyat haruslah membuat peraturan yang menjamin kepentingan si pemilik kedaulatan tersebut dalam hal ini rakyat bukan para oligarki. Meminjam terminologi dari Roger H. Soltau, negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
UU Cipta Kerja tidak hanya bermasalah secara substansi namun juga bermasalah dalam prosedur pembentukan beleid tersebut dengan cara ugal-ugalan dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, minimnya partisipasi dari elemen masyarakat (Stakeholder), tidak adanya sosialisasi dan transparansi dengan tidak diterbitkannya draft beleid tersebut ke publik, juga adanya perubahan substansi dan format pasca pengesahan, mengindikasikan tindakan tersebut inkonstitusional dan akan menjadi preseden yang buruk di masa depan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Untuk siapakah UU Omnibus Law tersebut?
Dikutip dari situs Greenpeace Indonesia, mengindikasikan bahwa ada anasir konflik kepentingan dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut, adalah Satgas Omnibus Law hingga Pimpinan DPR RI yang menjadi penyusun dan pembahas beleid tersebut ditemukan memiliki relasi bisnis yang saling berkelit kelindan secara langsung maupun tidak langsung secara pribadi dengan sejumlah perusahaan, baik sebagai pemilik, komisaris, hingga direksi, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga adalah para pihak yang menyusun dan membahas regulasi tersebut.
Menurut Council of Europe (2000), konflik kepentingan akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik atau korupsi sistemik, dewasa ini, masyarakat luas menyebutnya dengan korupsi oleh oligarki kekuasaan. Korupsi sistemik ini masuk dalam kategori kejahatan serius karena mampu mengubah struktur substansi dari negara demokratik menjadi negara dengan watak oligarkis yang tidak lagi melayani kepentingan publik.
Dengan demikain, agregasi konflik kepentingan menderterminasi permufakatan jahat yang berimplikasi pada pengkhianatan terstruktur dan sistematis melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya, sehingga keduanya berubah menjadi alat untuk menguntungkan kepentingan segelintir orang (oligarki). Jika diperlukan, termasuk dengan mengalihkan beban atau menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat luas.
UU tersebut sebagai obat mujarab yang akan mendatangkan investasi yang besar akan tetapi bukan investasi yang berkualitas, hal tersebut adalah konsekwensi logis dari adanya regulasi yang justru berpotensi membuka eksploitasi terhadap manusia juga eksploitasi terhadap alam, eksploitasi yang dimaksud adalah upah semakin murah dan izin-izin lingkungan yang semakin dipermudah, ini sebuah insentif yang sangat menarik bagi investor-investor nakal yang tidak peduli dengan lingkungan.
Pada kluster ketenagakerjaan
Omnibus Law tersebut berpotensi easy hiring and easy firing, buruh tidak dilindungi, upah rendah, pengabaian hak, potensi pengabaian tanggung jawab pengembangan skills tenaga kerja oleh perusaaan, UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Beleid tersebut jelas tidak berpihak kepada pekerja atau buruh.
Pada kluster lingkungan
Beleid tersebut terdiri dari beberapa klaster, salah satunya klaster tanah, tambang, dan lingkungan. Guru Besar Hukum Lingkungan FH UI, Andri Gunawan, membeberkan dalam beleid tersebut, ada peran masyarakat yang berkurang. Salah satunya, terkait pengambilan keputusan dalam penyusunan analisis dampak lingkungan alias AMDAL. Andri mengatakan, Pasal 26 ayat (2) Omnibus Law di dikatakan bahwa partisipasi masyarakat terkait AMDAL hanya bagi yang terkena dampak langsung. Selain itu, UU Cipta Kerja dinilai membatasi peran masyarakat dalam mengizinkan partisipasi hanya pada proses AMDAL.
Menurut Andri, pada UU sebelumnya kewenangan masyarakat lebih luas. Seperti bisa mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL dan menjadi penilai AMDAL dengan menjadi anggota KPA.Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) dalam UU Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL bisa mengajukan keberatan dihapus di UU Cipta Kerja. Selain itu, Omnibus Law juga menghapus Pasal 38 UU Lingkungan Hidup yang memberikan kemungkinan izin lingkungan dibatalkan melalui gugatan di PTUN.
Menurut Rio Christiawan Dosen Program Studi Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya, Spesialisasi Hukum Lingkungan dan Agraria, Klaster lingkungan UU Cipta Kerja yakni ketika sekadar mengakomodasi paradigma lingkungan sebagai compliance dan tidak mengakomodir paradigma sustainability atau kelestarian lingkungan dalam klaster lingkungan. Mayumi (2009) menjelaskan bahwa meletakkan paradigma compliance dalam hukum lingkungan tidak akan melahirkan kelestarian ekologis karena di dalamnya tidak terdapat keterkaitan antara bisnis dan kelestarian lingkungan sebagaimana terdapat dalam paradigma sustainability.
UU Cipta kerja dalam hal ini harus mengakomodasi paradigma sustainability dengan triple bottom line-nya (people, profit and planet) sehingga akan melahirkan kondisi ketergantungan antara bisnis dan lingkungan, demikian sebaliknya. Konsep sustainability ini akan melahirkan tindakan konkrit berupa restorasi lingkungan hidup sehingga terjadinya degradasi kualitas lingkungan akan dapat diatasi. Ekonomi dan lingkungan selalu berbenturan karena berbeda kepentinga, izin lingkungan adalah konservasi sedangkan izin ekenomi untuk mengeksplorasi.
Agenda neoliberalisme
Apa sebenarnya neoliberalisme? Pertama, dalam bukunya ‘A Brief History of Neoliberalism,’ David Harvey (2005), mengatakan, neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neo-klasik. Para pendukungnya menempatkan idealisme politik tentang martabat manusia dan kemerdekaan individu, sebagai “nilai sentral peradaban”. Mereka menganggap, nilai-nilai itu menghadapi ancaman bukan saja oleh fasisme, komunisme, dan kediktatoran, tetapi oleh segala bentuk campur tangan negara yang memakai idealisme kolektif untuk menekan kebebasan individu. Core value dari neoliberalisme adalah, liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, artinya UU Cipta Kerja tersebut merupakan deregulasi dengan tujuan meminimalisir peran negara terhadap ekonomi.
UU cipta kerja tersebut sarat akan muatan neoliberalisme, hal tersebut mengindikasikan makin masifnya infiltrasi penetrasi neoliberalisme di republik ini, secara eksplisit bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Lebih jauh lagi, dengan adanya beleid UU Cipta Kerja tersebut, peran negara dalam hal ini kedaulatan negara akan semakin terancam.
Melihat negara lain
Omnibus Law lazimnya dipraktekan di negara-negara yang menganut sistem Common Law, berbeda dengan tradisi Civil Law di Indonesia, salah satu konsekuensi dari perbedaankedua tradisi tersebut adalah tidak dikenalnya UU induk (Umbrella Act) dimana UU Omnibus Law biasanya merupakan UU induk yang dapat menegasikan UU lain.
Menurut Pakar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Thontowi, Omnibus Law atau Omnibus Bill bukanlah hal yang baru beberapa negara sudah mempraktekannya, contoh negara-negara yang efektif menjalankan omnibus law, yaitu Kanada dan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, serta Thailand.
Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi negara-negara itu jauh lebih stabil. Sementara itu kondisi Indonesia berbeda jauh. “Kondisi di Indonesia berbeda jauh, sebab pembahasan RUU omnibus law dilakukan di masa genting pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat tidaklah optimal.
Kanada
Di Kanada, Omnibus Law merupakan praktik yang lazim digunakan oleh parlemen , praktik yang dilakukan di Kanada sejak tahun 1888 ini bertujuan mempersingkat proses legislasi dengan menggabungkan beberapa paket kebijakan hukum ke dalam satu peraturan perundangundangan. Layaknya undang-undang lainnya, Omnibus Bill harus mengikuti proses legislasi yang berlaku secara umum. Di Kanada, tidak ada peraturan di tingkat federal yang mengatur persyaratan khusus untuk penyusunan rancangan undang-undang dengan metode Omnibus Law.
Dalam beberapa kasus, seringkali muncul perdebatan antara pihak yang mendukung maupun menolak rancangan Omnibus Law. Alasan utama pihak yang mendukungnya antara lain karena manfaatnya yang dapat melakukan penataan dan penyederhanaan undang-undang. Alasan lainnya, metode omnibus dapat membantu parlemen untuk melihat keterkaitan dari masing-masing ketentuan yang diatur, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Sedangkan alasan pihak yang menolak, antara lain parlemen sulit untuk mengkajinya secara mendalam karena besarnya ukuran rancangan omnibus law dan cepatnya proses legislasi yang dijalankan
Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act atau Bill C-38 merupakan undang-undang pelaksanaan atas anggaran pemerintah. Namun, Bill C-38 tersebut kemudian menuai kontroversi karena muatannya yang tidak hanya mengatur isu fiskal tetapi juga melakukan perubahan substantif terhadap hukum lingkungan di tingkat federal. Undang-undang tersebut sangat luas, dengan lebih dari 400 halaman, dan mengubah/mencabut setidaknya 70 undang-undang. Kontroversi muncul pada saat undang-undang ini diajukan di parlemen tanpa ada pengumuman yang jelas (bahkan tidak ada press release pada sidang pertama). Kontroversi lainnya adalah pembatasan jumlah hari pembahasan di parlemen dan pembahasannya pun melalui jalur fast-track oleh Komite Keuangan (Finance Committee).
Bill C-38 melakukan perubahan signifikan terhadap Environmental Assessment Act, Environmental Protection Act, Fisheries Act, dan Income Tax Act. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, terjadi penurunan standar perlindungan lingkungan, seperti (1) tidak dilakukannya lagi penilaian dampak secara kumulatif, (2) berkurangnya keterlibatan lembaga pemerintah yang membidangi urusan tersebut, (3) berkurangnya peluang untuk dilakukan kajian lebih mendalam atas environmental assessment, dan (4) berkurangnya ruang partisipasi publik.
undang-undang yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan (streamlining), ternyata tidak mampu dilaksanakan secara efektif karena adanya pemberian diskresi yang luas kepada pemerintah pusat (Ministry of Environment) dalam menerbitkan perizinan. Akibatnya, proses perizinan jadi sulit diprediksi sehingga berpotensi untuk diajukannya gugatan administratif kepada pemerintah. Pada saat rancangan undang-undang diajukan ke parlemen, pihak oposisi setidaknya mengajukan 871 mosi amandemen namun usaha tersebut gagal dan pada akhirnya rancangan undangundang tersebut tetap disahkan.
Kesimpulan
Ukuran Omnibus Law yang besar/luas (menyentuh banyak aspek kehidupan dan pembangunan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang diubah atau dicabut) menyulitkan parlemen untuk mengkaji secara mendalam undang-undang tersebut. Lebih sulit lagi bagi masyarakat untuk memahami dan memberikan masukan karena masyarakat tidak memiliki kapasitas dan fasilitas seperti parlemen.
Tujuan penyusunan Omnibus Law untuk mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdampak pada sempitnya ruang partisipasi publik, termasuk pelibatan pakar, pemerhati kebijakan publik dan masyarakat yang berpotensi menjadi korban kebijakan.
Luasnya cakupan pengaturan Omnibus Law menimbulkan maraknya praktik riders (penyelundupan pasal), sebagaimana terjadi di berbagai negara. Praktik rider menyertakan ketentuan yang tidak sesuai dengan tujuan rancana.
Omnibus Law berpotensi membuka eksploitasi terhadap manusia juga eksploitasi terhadap alam, eksploitasi yang dimaksud adalah upah semakin murah dan izin-izin lingkungan yang semakin dipermudah, ini sebuah insentif yang sangat menarik bagi investor-investor nakal yang tidak peduli dengan lingkungan akan mengakibat terjadinya degradasi lingkungan, tentu dalam konteks ini masyarakatlah yang paling dirugikan.
Pada akhirnya penolakan dari berbagai elemen masyarakat lewat aksi demonstarasi di berbagai daerah disebabkan UU Cipta Kerja yang dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh dan lingkungan. Upaya penolakan adalah hak konstitusional, seharusnya negara menjamin hak tersebut jangan sebaliknya merepresi para demonstran. Indonesia bukanlah negara Leviathan, negara harus menjamin dan melindungi hak masyarakat sesuai amanat konstitusi republik ini.

Referensi
Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

Policy Brief 4, Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making, https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/08/Policy-Brief-IV-IOJI-Sistem-dan-Praktik-Omnibus-Law-di-Berbagai-Negara-dan-Analisis-RUU-Cipta-Kerja-dari-Perspektif-Good-Legislation-Making.pdf. Diakses tgl 15/11/2020 Pukul 02:43.

https://tirto.id/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat-f5Du. Diakses tgl 15/11/2020 Pukul 02:43.

https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44060/para-pebisnis-tambang-dan-energi-kotor-di-balik-omnibus-law/. Diakses tgl 15/11/2020 Pukul 04:43.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/09090351/ini-pasal-pasal-kontroversial-dalam-bab-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja?page=all. Diakses tgl 15/11/2020 Pukul 02:43.

https://kumparan.com/kumparannews/omnibus-law-klaster-lingkungan-kurangi-peran-masyarakat-buka-peluang-korupsi-1uWX0L8QLHo. Diakses tgl 15/11/2020 Pukul 02:53.

https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/5f87029bc29dc/sisi-rawan-klaster-lingkungan-uu-cipta-kerja. Diakses tgl 15/11/2020 Pukul 02:59.

https://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1/. Diakses tgl 15/11/2020 Pukul 03:10.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here