SAMSUNG CAMERA PICTURES

Oleh Labib Syarief

Sesuai dengan amanah UUD 45 yang merupakan dasar politik luar negeri bebas aktif. Dimana Indonesia untuk terlibat dalam perdamaian dunia.

Maka salah satu implementasinya adalah pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang bernama UNAMID (African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur) yang dimulai pada tahun 2015.

Dimana UNAMID sendiri terbentuk atas dasar Resolusi DK PBB No. 1769 pada 31 Juli 2007 karena konflik sipil di Darfur, Sudan yang dimulai tahun 2003. Tugasnya antara lain adalah menjaga personel dan fasilitas PBB, melindungi warga sipil, memberikan bantuan kemanusiaan, dan memediasi pihak yang bertikai.

Hingga November tahun 2018, berdasarkan catatan di web resmi UNAMID. Indonesia termasuk 10 besar yang mengirim pasukan perdamaian UNAMID yang terdiri dari TNI dan polisi. Jika pasukan perdamaian UNAMID dari TNI berjumlah 802 yang menempati posisi ke-5. Sedangkan pasukan perdamaian UNAMID dari polisi Indonesia berjumlah 149, juga menempati posisi ke-5.

Bahkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari UNAMID karena telah melakukan tugas dengan baik. Penghargaan itu diberikan pada Januari 2017 dan Februari 2018.

Menurut saya, melihat misi yang dibawa UNAMID sangat sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia yaitu terlibat untuk perdamaian dunia, dan kontribusi pasukan perdamaian dari negara kita yang cukup banyak di sana, serta saat ini juga Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Maka saya sangat yakin Indonesia akan terus terlibat dalam pasukan perdamaian PBB di berbagai belahan dunia, dan khususnya UNAMID sendiri di Sudan.

Karena dalam proses resolusi konflik. Maka diperlukan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik kembali, untuk menguatkan proses perdamaian antar pihak yang bertikai, serta untuk memberikan bantuan kemanusiaan agar masyarakatnya juga perlahan dapat mandiri lagi paska selesainya konflik. Jika dirasa capaian resolusi konflik selesai, maka akan selesailah misi pasukan perdamaian tersebut. Namun jika proses resolusi konflik itu belum selesai. Maka pasukan perdamaian akan tetap ada di wilayah konflik tersebut. Proses perpanjangan dan selesainya misi pasukan perdamaian PBB diputuskan dalam Sidang DK PBB.

Sehingga dengan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ke-4 kalinya ini, apalagi Indonesia juga terjun langsung sebagai pasukan perdamaian UNAMID, maka Indonesia dapat memberikan rekomendasi langsung untuk diperpanjang atau tidaknya UNAMID dan memberikan masukan berbagai pendekatan efektif dalam misi yang diemban pasukan perdamaian PBB di Darfur tersebut pada saat sidang DK PBB.

Dengan demikian, anggota tidak tetap DK PBB yang saat ini–periode 2019-2020–dipegang Indonesia menguatkan Indonesia dalam proses perdamaian dunia termasuk dalam misi pasukan perdamaian UNAMID. Dimana misi perdamaian memang selaras dengan cita-cita politik luar negeri bebas aktif yang selalu mendukung perdamaian. Maka selagi ada peluang untuk membantu perdamaian dunia, di situlah Indonesia dapat terlibat menjadi salah satu aktor perdamaian dunia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here