Oleh Labib Syarief, S. Sos

Ketertarikan Iran dalam mengembangkan program nuklirnya memiliki sejarah panjang.
Jauh sebelum Revolusi Iran terjadi, pada tahun 1950an, saat rezim Shah Reza Pahlevi masih berkuasa, Iran menerima bantuan teknis dalam program Perdamaian Atom dari Amerika Serikat (AS). Bantuan ini berupa bantuan uranium dari AS untuk pembangunan tenaga listrik di Iran. Setelah Revolusi Iran terjadi pada tahun 1979 yang dikomandoi oleh Ayatullah Khomaini, bantuan tersebut dicabut. Namun Iran tetap tertarik terhadap pengembangan program nuklirnya hingga dilanjutkan oleh pemimpin Iran selanjutnya, Rafsanjani.

Dalam pemerintahan Rafsanjani tersebut, setelah sempat mengesampingkan program
nuklir, pada tahun 1995 Iran melanjutkan program tersebut melalui kerjasama dengan Rusia dalam pengembangan reaktor nuklir yang diklaim untuk tujuan damai. Hal ini sudah tentu membuat AS cemas. Hingga memasuki pemerintahan Ahmadinejad pada tahun 2005, Iran pun dituduh oleh AS telah mengembangkan senjata nuklir dalam pengembangan program nuklirnya. Tuduhan ini berdasarkan laporan International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menemukan bahwa pengembangan nuklir Iran tidak sesuai dengan studi ilmiah dan kelayakan yang ditentukan oleh IAEA. AS juga semakin khawaatir karena China juga mendukung pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran.

Ahmadinejad yang menjadi pemimpin Iran sejak tahun 2005, membantah tuduhan
Barat terkait program nuklir untuk hal yang tidak baik. Sebab ia menyatakan bahwa program nuklir yang dilakukan Iran adalah untuk tujuan baik. “Memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai adalah tuntutan seluruh rakyat Iran, dan pejabat sebagai wakil rakyat harus berupaya sekuat tenaga untuk merealisasikan tuntutan tersebut,” begitu pernyataan
Ahamdinejad. Ia juga menjelaskan bahwa Iran memiliki alasan untuk memiliki teknologi
nuklir yakni: Pertama, kepemilikan nuklir itu adalah hak Iran, Kedua, nuklir merupakan
teknologi yang canggih, Ketiga, menjadi dorongan semangat bagi warga Iran sejak Revolusi Iran tahun 1979.

Iran pun mendapatkan sanksi internasional karena tetap menjalankan program
nuklirnya. Sanksi tersebut salah satunya didasari oleh temuan IAEA, bahwa pengayaan
uranium Iran telah melebihi batas yaitu sebesar 20 persen, padahal maksimal yang ditentukan hanya berjumlah 5 persen. Maka dimulai pada tahun 2006, Resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk memberikan sanksi terhadap Iran akibat program nuklirnya, antara lain Resolusi 1696, 1747 dan 1929. Resolusi-resolusi yang ditujukan agar Iran menghentikan program nuklirnya tersebut, di antaranya berisikan tentang sanksi ekspor dan impor sejumlah produk Iran dan larangan transaksi oleh negara di seluruh dunia yang terkait program nuklir Iran.

Selain DK PBB, Amerika Serikat (AS) juga memberikan sanksi terhadap Iran.
Sebenarnya sanksi AS terhadap Iran sudah dilakukan sejak Presiden Jimmy Carter
pascarevolusi Iran. Namun sanksi yang terkait program nuklir baru diberlakukan pada masa pemerintahan George W. Bush yang dimulai tahun 2005. Sanksi dari AS ke Iran ini antara lain berupa pembekuan aset individu-individu di Iran yang memiliki keterkaitan langsung dengan program nuklirnya. Selain itu, AS juga memberikan sanksi terhadap sejumlah Bank di Iran, misalnya Bank Sederet.

Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

Hubungan Iran dengan dunia internasional yang selalu memperhatikan program nuklir
Iran melunak pada tahun 2015. Diawali dengan adanya komunikasi pertama antara Presiden AS, Barack Obama dan Presiden Iran, Hassan Rouhani pada tahun 2013, kemudian puncaknya saat ditandatanganinya kesepakatan Joint Comprhensive Plan of Action (JCPOA) atau Rencana Aksi Bersama Komprehensif antara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia dan Jerman serta Uni Eropa (P5+1) dengan Iran di Vienna, Austria pada 14 Juli 2015.

JCPOA merupakan titik temu kesepakatan yang memuaskan Barat dan juga Iran, yakni Barat menginginkan agar Iran tidak lagi mengembangkan program nuklirnya dan Iran juga
menginginkan pencabutan sanksi internasional terhadapnya. Sejak disahkannya JCPOA, selain dunia internasional juga mulai mencabut sanksi minyak dan ekonomi ke Iran, Iran juga harus melaksankan poin-poin dari JCPOA tersebut.

Poin-poinnya yaitu: Pertama, pengayaan uranium Iran maksimal 3,67 persen. Kedua, pengayaan uranium di wilayah Natanz dibatasi dan dilakukan produksi Isotop di wilayah Fordow yang digunakan untuk tujuan damai. Ketiga, stok uranium dibatasi dengan level rendah yaitu 300 kilogram selama 15 tahun. Keempat, tidak memproduksi senjata yang berbasis Plutonium. Kelima, pengawasan di Natanz dan Fordow dilakukan oleh IAEA.

Ultimatum Iran Melanjutkan Kembali Program Nuklirnya

Sejak AS dipimpin oleh Donald Trump, sikap AS berubah drastis. Pada 8 Mei 2018 AS
memutuskan keluar dari perjanjian JCPOA. Menurut Trump, JCPOA adalah perjanjian
terburuk yang dilakukan AS. Maka AS pun kembali menjatuhkan Iran serangkaian sanksi ke Iran. Padahal sejak diberlakukannya JCPOA, dunia internasional telah menangguhkan sanksi terhadap Iran. Dimana Iran dapat melakukan ekspor minyak ke dunia internasional seperti Jepang dan dapat membeli pesawat Boeing dari AS. Namun karena perubahan sikap AS dan dijatuhkannya sanksi dari negeri Paman Sam tersebut, Iran tidak lagi dapat dengan mudah melakukan perdagangan internasional.

Hubungan AS dan Iran pun kembali memanas. Pada Maret 2019, AS kembali
memberikan sanksi kepada sejumlah individu dan entitas di Iran karena tuduhan bahwa Iran melakukan kembali pengembangan program nuklir. Bahkan AS juga memberi sanksi kepada negara-negara yang mengimpor minyak dari Iran. Sehingga pada 8 Mei 2019 Iran pun merespons sikap AS tersebut, saat melakukan rapat kabinet di Teheran, Hassan Rouhani selaku Presiden Iran menyatakan tidak akan lagi mematuhi beberapa poin dalam JCPOA, tapi tidak mengundurkan diri sepenuhnya. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Rouhani setahun setelah AS keluar dari perjanjian nuklir Iran.

Bahkan Rouhani juga mengeluarkan ultimatum kepada negara-negara yang
menandatangani JCPOA, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia dan Uni Eropa.
Ultimatum tersebut yaitu Iran akan melanjutkan pengayaan uranium jika negara-negara
penandatangan JCPOA tidak meringankan sanksi terhadap Iran saat Iran mendapatkan sanksi dari AS. Namun salah satu pihak yang terlibat dalam JCPOA, yakni Uni Eropa, pada 9 Mei 2019 melalui Menteri Luar Negerinya, Federica Mogherini menyatakan penolakan ultimatum Iran dan menilai komitmen Iran hanya berdasarkan kepatuhan dalam JCPOA. Bahkan pada 13 Mei 2019, Mogherini menyatakan akan mendukung penuh perjanjian nuklir Iran. Namun pernyataan salah satu pemimpin Uni Eropa ini terlihat kontras dengan Inggris, Jerman dan Prancis. Dimana pada 14 Mei 2019, negara-negara tersebut menyerukan untuk melahirkan pakta perjanjian terbaru untuk mengekang program senjata nuklir Iran dan juga memperingatkan Amerika untuk tidak membuat ketegangan di Teluk Persia.

Pada akhirnya rencana diberlanjutkannya program nuklir Iran karena sanksi dari AS ke
Iran pasca JCPOA, bergantung pada sikap-sikap negara yang melakukan penandatanganan
JCPOA, selain AS itu sendiri. Jika kecenderungan negara-negara yang ikut dalam JCPOA ini
justru malah menekan Iran dan mengikuti AS, kemungkinan besar Iran akan melanjutkan
program nuklirnya. Namun, jika negara-negara dalam JCPOA mampu tidak sejalan dengan
AS dan justru lebih melunak ke Iran, kemungkinan juga Iran tidak akan melanjutkan program nuklirnya. Sikap Iran terkait apakah program nuklirnya akan dilanjutkan atau tidak, hal itu bergantung pada sikap dunia internasional yang masih berkembang hingga setidaknya pada Mei 2019 ini.

Dikutip dari berbagai sumber dan ditulis pada tanggal 15 Mei 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here