Oleh Labib Syarief

Mencuatnya rencana kunjungan Gus Yahya Cholil Tsaquf ke Israel dibarengi datangnya fitnah terhadap NU. NU dituduh memiliki kerjasama dengan Israel. Padahal NU anti terhadap penjajahan dan NU selalu mengutamakan perdamaian, keadilan dan kemanusiaan. Sehingga amat sangat tidak mungkin NU melakukan kerjasama dengan Israel. Dimana pada umumnya sudah diketahui bahwa banyak sikap dan tindakan Israel yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan telah melanggar hukum internasional.

Maka PBNU sudah menepis kabar fitnah ini. Seperti yang dilansir cnnindonesia.com, Helmy Faisal, Sekretaris Jenderal PBNU, menyatakan bahwa
“Kami tegaskan itu bukan kerja sama, tidak pernah ada kerja sama dengan Israel. Intinya kita berjuang untuk Palestina. Berikan perspektif pada Israel kalau konflik di sana bukan melulu masalah agama, tapi kemanusiaan,”

Ia menambahkan bahwa undangan Israel terhadap Gus Yahya murni untuk kajian akademik dan kemanusiaan demi mewujudkan perdamaian bagi warga Palestina. Selain itu, PBNU juga menegaskan bahwa rencana kunjungan Gus Yahya ka Israel adalah atas nama pribadi, bukan atas nama PBNU.

Sebelumnya dikabarkan Gus Yahya mendapatkan undangan dari Universitas Tel Aviv. Acara ini diselenggarakan oleh The Israel Council of Foreign Relation dan diinformasikan bahwa Gus Yahya akan menjadi pembicara untuk tema “Shifting the Geopolitical Calculus: From Conflict to Cooperation” pada Rabu, 13 Juni 2018.

Menurut saya, apa yang akan dilakukan Gus Yahya sangat mirip seperti rencana Gus Dur yang sempat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap ini secara sekilas bertentangan dengan perjuangan Indonesia terhadap Palestina yang telah dilakukan sejak lama. Makanya wajar baik sikap Gus Dur maupun Gus Yahya menimbulkan polemik. Padahal apa yang dilakukan oleh keduanya sejatinya memperjuangkan Palestina. Namun dengan jalan yang berbeda.

Saat rencana Gus Dur ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel sudah tentu mendapatkan kecaman keras oleh berbagai kalangan. Akhirnya rencana itu urung dilakukan. Padahal pembukaan hubungan diplomatik itu bukan berarti Gus Dur menolak Palestina dan mengakui Israel, justru Gus Dur ingin melakukan diplomasi intensif dengan Israel agar Israel mau mengakui Palestina serta sikap Israel yang cenderung represif ke Palestina ini mereda. Sehingga akhirnya terwujudlah perdamaian di Palestina.

Maka menurut saya, kunjungan yang akan dilakukan Gus Yahya itu menjadi bukti bahwa ketangkasan diplomasi beliau ke Israel yang semata-mata hanya ingin ‘menekan’ Israel untuk mengakui Palestina dan terwujudnya perdamaian di negara ini. Sebab sikap kekerasan Israel terhadap Palestina telah cenderung membuat ketidakstabilan Timur Tengah bahkan dunia Islam pada umumnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gus Yahya merupakan strategi diplomasi demi membawa kepentingan. Dalam hal ini kepentingan yang dibawa adalah bernilai value yaitu kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina. Gus Yahya ingin membawa pandangan ini ke Israel, barangkali tindakan diplomasi Gus Yahya tersebut akan diterima oleh Israel. Sehingga bisa saja Israel pun akan mengedepankan dialog perdamaian dengan Palestina dan menurunkan intensitas kekerasannya terhadap Palestina atau bahkan tidak ada lagi.

Sebab dibutuhkan sosok yang melakukan pendekatan diplomasi lembut ke Israel. Perlu ada jembatan dialog ide-ide Indonesia yang selalu megutamakan perdamaian dan membawa kedaulatan Palestina ke Israel. Sebab dalam konflik Israel dan Palestina, sudah banyak elemen di Indonesia yang mengecam Israel. Namun sangat jarang yang melakukan dialog dengan Israel dengan membawa kedaulatan Palestina.

Jadi menurut saya diperlukan dua jalur diplomasi dari Indonesia terhadap Israel. Jalur diplomasi keras seperti dengan kecaman terhadap Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini, serta diplomasi lembut seperti dengan melakukan diplomasi dan dialog supaya Israel itu mau menurunkan sikap ofensifnya terhadap Palestina dan akhirnya menuju perdamaian. Jadi muara dua diplomasi ini sejatinya juga untuk Palestina serta juga telah mengedepankan kemanusiaan dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.