Oleh: Ganang Tri Brata

Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan contoh terlebih dahulu:
• A dan B mampu menjelaskan pendapatnya terkait sebuah hal, anggap saja kopi.
• A dengan gamblang menilai bahwa kopi tersebut terasa manis di lidah;
• sedang B menilai cita rasa yang dihasilkan dari minuman tersebut hanya pahit dan getir.

Kemudian A memberi tanggapan atas penyataan B bahwa sebetulnya memang kopi tersebut sedikit terasa getir dan pahit namun dominan manisnya masih jelas terasa maka aman dikosumsi tubuh setiap hari. A akan tetap mengkonsumsinya. Sebaliknya, B menilai bahwa kopi yang diminum tadi juga terasa sedikit manis yang kemudian disampaikan bahwa terlalu minum banyak kopi bisa saja berakibat terserang penyakit jantung, diabetus, dan sebagainya karena kandungan manisnya yang dominan dan tidak aman dikonsumsi secara rutin untuk tubuh, sehingga B tidak akan meminumnya setiap hari.

Faktanya adalah, ya seperti itulah kopi bahwa apapun yang ada didalamnya pasti pahit namun juga memiliki efek candu dari kafein yang ada didalamnya, dan sudah tentu bahwa kafein memiliki khasiat yang baik juga buruk untuk tubuh. Maka yang dilakukan A dan B adalah mencoba mencari pembenaran atau memberikan fakta alternatif terkait hal rasa tersebut yang sesuai dengan keinginan dan keyakinan yang mereka rasakan.

Secara sederhana dan mengacu pada definisi yang diberikan oleh Kamus Oxford, post-truth memang menggambarkan keadaan bahwa sebuah fakta cenderung tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Dengan kata lain, keadaan fakta yang sesungguhnya bisa saja di negasikan dan memungkin untuk di negasikan dan tertutupi oleh sesuatu kebenaran atau keyakinan yang seolah-olah benar padahal hal tersebut tidak benar sama sekali. Tidak main-main, bahkan Kamus Oxford menetapkan kata post-truth sebagai Word of The Year tahun 2016 yang juga memunculkan beberapa konsep kata baru seperti alternative facts dan fake news.

Era post-truth juga erat kaitanya dengan arus kecepatan teknologi dan informasi di dunia digital. Sebagai contoh, apa yang dilakukan perusahaan besar seperti Facebook dalam upayanya untuk bertahan dalam gempuran fake news atau hoax atau bahkan alternative facts kiranya bisa dijadikan contoh. Dikutip dari Anthony Goach dalam tulisannya yang berjudul In Persuit of The Truth yang mengutip tulisan dari The Economist yang berjudul Art of Lie pada tahun 2016, dijelaskan bahwa konten-konten pada laman Facebook yang berisi tentang informasi-informasi yang keliru disebarkan dengan jumlah yang sama banyak dengan informasi-informasi yang valid dan ril. Dengan demikian, alogaritma yang muncul dalam tampilan laman Facebook seseorang tentu akan sukar dibedakan, terlebih lagi bila sudah bersinggungan dengan keyakinan, emosi bahkan kepercayaan. Tentu hal ini menjadi sebuah alarm yang berbunyi dengan keras.

Meskipun Mark Zuckerberg sudah menyatakan bahwa “We (Facebook) Are Utility”dan memberikan pernyataan tambahan bahwa Facebook adalah sebuah perusahaan teknologi dan wadah sosial media serta bukan media pemberitaan, hal tersebut nyatanya tidak dapat diterima begitu saja. Menurut para akademisi, Facebook telah lalai dalam mengudarakan informasi terkait permasalahan tentang fake news dan sebagainya akibat adanya fungsi “like” dan “sharing” yang terdapat pada lamannya tersebut. Penggunaan alogaritma dalam membaca fungsi “like” dan “sharing” sangat mengeksploitasi psikologi seseorang yang cenderung akan menerima suatu berita yang selaras dengan cara pandang kita saat ini. Maka, munculnya informasi di laman atau sebuah tampilan Facebook dapat diartikan sebagai alogaritma yang terus berulang dan sesuai dengan apa yang kita kehendaki.

Keadaan post-truth ini sendiri kian memuncak ketika sudah disematkan bersama dengan politik. Seperti katalis pada sebuah reaksi kimia, momen-momen politik yang digerakan secara emosional tentu berimplikasi pada munculnya hoax ketimbang kenyataan atau informasi yang ril atau sesungguhnya itu sendiri. Alhasil, arus informasi yang faktual tidak berbanding lurus kecepatannya dengan produksi hoax yang mengudara.

Carlos de Angelis merupakan tokoh Sociologist dan Political Analyst menyatakan bahwa di era ini, kebenaran universal ditinggalkan, dan gagasan objektivitas ditolak, bahkan ketika didukung oleh fakta nyata sekalipun. Tiap-tiap individu merasa mampu menciptakan kebenaran dan kepercayaan mereka sendiri terlepas dari nilai-nilai yang di waktu lain tampak tidak perlu dipertanyakan kebenarannya. Lebih lanjut dalam tulisannya yang berjudul The Rise of POST-TRUTH And How to Build Customized Godz menambahkan if humanity has spent centuries looking for the “truth”, it now aims to relativize it.

Hoax atau fake news sendiri memiliki tempat di ruang publik ketika sudah bersinggungan dan melibatkan hal-hal yang emosional. Seyogyanya terma hoax harus dihadapi dengan proses klarifikasi (tabayyun) sebelum diyakini oleh khalayak publik yang menikmati. Hal tersebut justru menjadi fakta-fakta yang menyakitkan ketika banyak orang yang terjebak dalam keadaan tidak terverifikasi. Ambil contoh dari salah satu peristiwa hoax paling membekas dalam sejarah akademik yaitu Sokal Hoax.

Paper hoax yang diterbitkan oleh Alan Sokal seorang Prof dibidang fisika dan matematika ternyata menyita perhatian publik. Alan Sokal menggunakan hoax untuk menguji kadar intelektual Menurut Sokal, paper tersebut sengaja dia tulis secara asal-asalan untuk menguji standar intelektual akademisi humaniora Amerika Serikat. Rumusan masalah yang diajukannya cukup sederhana. Sokal merumuskannya begini: “Akankah jurnal kajian budaya ternama di Amerika mempublikasikan sebuah artikel yang penuh omong kosong jika (1) terkesan bagus dan (2) sejalan dengan pra-konsepsi ideologi para editor jurnal?”.Bagaimana hasil akhirnya? Baca selengkapnya di Tirto.id dengan mengklik judul “Belajar Hoax dari Prof. Alan Sokal“.

Lalu, bagaimana hubungan antara post-truth dan fanatisme?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fanatisme adalah keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya).

Karlina Supelli, seorang astronom dan filosof perempuan pertama Indonesia, perlunya seorang agamawan ataupun ilmuwan yang memiliki keyakinan yang teguh, baik keyakinan secara agama maupun keyakinan secara intelektual, tetapi tidak terjebak pada dogmatisme keduanya. Menurutnya dalam buku Fanatisme, Ekstremisme dan Penyingkiran Ciri Antropologis Pengetahuan (2011) sikap dogmatis inilah yang melahirkan fanatisme bahka ekstrimisme yang pada gilirannya akan memunculkan tindakan kekerasan dan kebrutalan, baik atas agama maupun ilmu pengetahuan. Dari hal-hal itulah yang menyebabkan terhalanginya kehidupan yang harmonis di masyarakat yang bhinneka.

Perilaku fanatisme yang kemudian di ejawantahkan dalam bentuk verbal dan dibenturkan dalam ruang publik tentu sangat mengganggu. Fanatisme seolah-olah melihat bahwa hanya objek atau subjek miliknyalah yang paling baik diantara yang lainnya. Padahal, secara faktual tentu hal-hal tersebut dapat diartikan sebagai apa yang penulis yakini sebagai uncovered truth.

Perilaku yang digaungkan ini semakin memekakan telinga ketika sudah memproduksi fake news di era post-truth saat ini. Seperti budak-budak cinta yang tutup mata atas kelalaian, kekurangan, bahkan negativitas pasangannya, dalam hal ini objek atau subjek tertentu, kita seakan dipaksa harus menelan apa yang mereka sajikan tanpa melakukan fact checking.

Membiasakan diri untuk melakukan fact checking agaknya menjadi sebuah antidote yang sangat bermanfaat saat ini. Fact checking adalah tahap pengujian informasi yang tujuannya meminimalisasi kesahalan data dan fakta; biasanya sebelum konten disiarkan ke masyarakat luas. Ambil contoh bagaimana suatu negara memerangi hoaks dengan fact checking, Jerman.

Jerman jadi salah satu negara yang secara tegas melarang peredaran informasi hoaks melalui media sosial. Sejak awal Januari 2018, pemerintah Jerman mensahkan Undang-Undang yang dinamakan Network Enforcement Act (NetzDG). UU tersebut disahkan setelah beberapa petinggi menjadi korban yang terserang berita hoaks dan materi rasis. Undang-Undang tersebut memuat kewajiban bagi perusahaan media sosial untuk menghapus beragam unggahan yang bernada menyinggung.

Regulasi tersebut secara tegas menyasar platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Google, dan YouTube dengan tidak menyertakan LinkedIn dan WhatsApp. Menurut UU NetzDG, platform media sosial diharuskan menghapus unggahan berisi ancaman kekerasan, fitnah, dan konten kebencian dalam waktu maksimal 24 jam setelah keluhan diajukan atau maksimal sepekan jika masalahnya dianggap lebih rumit. Jika terbukti gagal, perusahaan platform media sosial harus menaggung didenda 59 juta euro (sekitar Rp. 798 miliar) (CNN Indonesia, 2018)

Apa yang dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran? Terkait fake news atau hoax tentu akan tetap ada seiring dengan arus informasi dan keadaan politik serta sosial disuatu negara. Perlu ada regulasi yang mengatur dan mengayomi hal tersebut dengan kuat dan jelas serta adanya kesadarany publik untuk melakukan check and re-check terkait sebuah isu yang dapat memantik konflik horzontal. Hal ini tidak lain adalah agar masyarakat tidak gugup dan gagap dalam menanggapi permasalahan atau isu-isu yang merebak, khususnya fanatisme bahkan eksremesme.

Terkait dengan era post-truth saat ini, hal yang menjadi sudut perhatian adalah bila preferensi anda tidak sama dengan saya, berarti anda tidak menyukai saya. Sebuah pengambilan premis yang sangat keliru ketika sebuah preferensi dijadikan sebagai batas ketertarikan seseorang. Dapat dipahami memang, bahwa preferensi ini adalah wujud atau sukma dari diri kita yang mencerminkan dukungan atas suatu hal baik objek maupun subjek tertentu. Namun, agak kerdil rasanya pemikiran kita bila hanya dikotakkan dalam preferensi yang pada akhirnya menciptakan polarisasi yang masif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here