Adriansyah

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang otoritas politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat, baik kelompok konglomerat, keluarga bangsawan, atau militer. Misalnya saja rezim Stalin yang dimana hanya Partai Komunis yang mampu memegang birokrasi pemerintahan, sedangkan kelompok diluar itu akan disingkirkan atau dibunuh.

Indonesia menganut sistem demokrasi dengan tujuan meruntuhkan feodalisme, dimana masyakarat Indonesia yang awalnya menghamba pada kelompok bangsawan,berubah menjadi sistem politik yang memberi kesempatan pada seluruh warga negara untuk mendapatkan hak politiknya, baik menjadi yang dipilih atau yang memilih. Namun, setelah Indonesia menjadi Negara demokrasi, tetap saja mental feodalistik masih ada di masyarakat, dimana masyarakat melakukan penghambaan pada pemilik modal.

Indonesia memiliki Undang-Undang Pemilu dimana Partai Politik menjadi lembaga penentu calon pemimpin bangsa, baik pemimpin kepala daerah, legislatif, dan pemimpin pemerintah pusat. Calon Presiden harus diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, sehingga muncullah irasionalitas politik yang membuat seseorang berpasangan dalam pemilu atau pilkada bukan atas dasar persamaan visi dan misi, tapi karena transaksi antar Partai Politik.

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan, dimana seorang politisi yang menjadi wakil rakyat memperjuangkan aspirasi rakyatnya, mereka mengajak dialog rakyatnya dan membawa hasil dialog untuk diperjuangkan di parlemen. Begitu juga dengan Presiden, seluruh aspirasi masyarakat harus diperjuangkan, tidak tebang pilih dalam penegakkan hukum, dan tidak boleh mengakomodir kepentingan hanya segelintir orang atau kelompok. Tapi faktanya, mereka menjadi wakil para cukong. Sebagaimana yang dikatakan Mahfud MD, bahwa Undang-Undang kita perpasal bisa dibeli oleh pemodal, dan sebagian anggota DPR yang melakukan itu sudah ditangkap KPK.

Masuknya cukong politik karena sistem yang kita pilih, dimana seorang politisi untuk meraih banyak suara memerlukan promosi besar-besaran, dan promosi besar-besaran juga memerlukan uang yang besar pula. Kader Partai Politik yang mengikuti jenjang kaderisasi seringkali tersingkir dengan seseorang yang punya banyak uang atau punya bandar. Bahkan, aktivis idealis yang sering turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat agak kesulitan untuk menjadi seorang kepala daerah atau Presiden, sehingga kalangan pengusaha yang lebih mendominasi pilkada dan pilpres. Para cukong politik tersebut yang nantinya bisa menentukan Undang-Undang, menentukan kebijakan dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Feodalistik dalam perpolitikan di Indonesia juga terlihat dari pertimbangan trah keluarga. Misalnya, ayahnya menjadi Bupati selama 2 periode, lalu anaknya yang baru lulus kuliah diusung untuk menjadi Bupati selanjutnya. Ada juga daerah dimana seorang bangsawan jadi Gubernur, lalu adik iparnya jadi walikota, adiknya jadi Bupati, dan terakhir anaknya jadi wakil Gubernur. Tren istilah Gus (sebutan untuk anak kyai) juga mulai bermunculan, dimana masyarakat yang berlatar belakang santri harus disuguhkan dengan politik citra menjual istilah Gus untuk meraih suara dari kalangan santri. Politik feodal seperti ini sebenarnya sah-sah saja, asalkan seseorang yang diusung memang benar-benar berkompeten. Ambil contoh Gus Dur, beliau seorang anak kyai dan mantan mentri, tapi beliau juga memiliki kapasitas secara intelektual dan pengalaman organisasi untuk bisa diusung menjadi Presiden. Tapi kini justru kita temukan anak mantan Gubernur yang menjadi Gubernur tertangkap tangan melakukan suap, atau anak mantan Bupati yang menjadi Bupati terbukti melakukan skandal dengan foto porno dengan perempuan yang bukan istrinya.

Partai Politik yang menjadi penentu seseorang menjadi legislatif, kepala daerah, dan Presiden, kini terlihat kebobokrannya. Misalnya, mereka membuka pendaftaran caleg secara terbuka, semua caleg yang mendaftar dimintai KTA (Kartu Tanda Anggota), kalau tidak punya akan dibuatkan, dan ini jelas tujuannya adalah untuk mengejar target pemenuhan syarat verifikasi faktual Partai Politik. Seseorang menjadi anggota legislatif melalui Parpol tidak melalui kaderisasi secara masif, tapi cukup punya KTA, KTP, KK, dan Ijazah terakhir. Kembali lagi, yang menang adalah yang punya uang banyak. Target utama semua Partai hanyalah terpenuhinya persyaratan verifikasi faktual dan banyaknya kursi, wajar banyak anggota legislatif yang tidak mengetahui tugasnya apa, bagi mereka yang penting D3 (Duduk, Diam, Duit).

Ketua Umum Partai Politik yang seharusnya memberikan kesempatan kader terbaiknya menjadi calon Presiden, justru malah Ketua Umum tersebut kepedan mengajukan dirinya untuk menjadi Cawapres atau Capres. Sistem konvensi seperti di Amerika Serikat yang dimana para kader Partai bertarung gagasan untuk maju menjadi calon Presiden tidak terjadi di Indonesia. Justru ketum Partai mengajukan dirinya atau menyatakan dukungan sepihak pada seorang tokoh agar maju lagi sebagai Presiden. Jadi, apa bedanya Partai Politik dengan sebuah yayasan? Partai Politik menjadi sebuah lembaga oligarki, dimana kebijakan ditentukan oleh elit Partai,dan kader Partai cuma planga-plongo mendukung apa kata ketum, bahkan mereka berdalil “maha benar ketum dengan segala kebijakannya.” Lalu ketum juga punya dalil, apabila cukong perintah, maka ketua umum “aku dengar lalu aku lakukan.”

Demokratisasi tujuannya adalah kesejahteraan rakyat, tapi para elit yang bobrok menjadikan demokrasi sebagai sebuah kendaraan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Demokrasi kini menjadi sebuah pasar, dimana jabatan bisa diobral dan Undang-Undang bisa dipesan. Fakta inilah yang harus kita lawan, jangan pasrah pada fakta, perlu keberanian dan kerja kolektif. Ingat, reformasi 1998 itu menjatuhkan Pak Harto, dan itu adalah bukti bahwa fakta Pak Harto kuat bisa dikalahkan. Merobohkan oligarki dan feodalistik politik pasti bisa dilakukan, yang penting terus melawan dan tidak berhenti melawan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here