Ditengah suasana kehilangan totalitas kehidupan dan totalitas jagat ketertiban, oleh karena tergusur jagat perundangan-undangan, kerinduan terhadap suasana keutuhan dan tetap menyertai manusia yang dewasa ini sudah berhukum dengan rezim perundang-undangan itu. Kehidupan dan jagat ketertiban yang utuh sudah tergusur oleh perundang-undangan.
Ditengah-tengah rimba ribuan produk legislasi yang disebut perundang-undangan ini, kita sudah kehilangan orientasi. Segalanya sudah menjadi terkotak-kotakan, terkeping-keping, menjadi undang-undang, kelompok undang-undang, bidang-bidang hukum, yang masing-masing semakin memiliki logikanya sendiri.
Kehilangan orientasi dan kehilangan suasana keutuhan dirasakan cukup menyakitkan, sehingga keinginan untuk kembali kepada totalitas dan keutuhan tidak dapat dicegah.

Prof.Dr. Satjipto Raharjo, S.H.
Sang Guru

Manusia yang merespon perkembangan teori hukum, tidak akan kaget jika kedua kelompok teori hukum memang menghiasi jejak dialektika hukum sepanjang sejarah, kelompok pertama melihat hukum sebagai unit aturan teknis yang tertutup dan formal-legalistik. Sedangkan yang kedua melihat hukum sebagai unit terbuka dan menyentuh mosaic social-kemanusiaan. Meski demikian, dalam polarisasi hukum, keduanya merupakan “dokumen akbar” tentang ketertiban manusia.

Manusia bergulat dengan ketegangan antara dirinya dengan kekuasaaan disekitarnya, kekuasaan itu bisa berasal dari alam raya, lingkungan ilahi, pola social bahkan perasaan batin dapat dirasakan sebagai sesuatu kekuasaan yang menyergap manusia itu sendiri. Itulah sebabnya, tidak kebetulan jika wolfgang Friedman dengan tegasnya berkata, teori hukum bergumul dengan aneka antinomy, misalnya, alam semesta dengan individu, kehendak dan pengetahuan, akal dan intuisi, stabilitas dan perubahan, positivisme dan idealisme, kolektivisme dan individualisme, demokrasi dan otokrasi, universalisme dan nesionalisme. Semua antinomy ini sesungguhnya memperlihatkan sosiologi teori hukum sepanjang sejarah sebagai jawaban terhadap tantangan lingkungan yang dari masa kemasa ditandai dialektika kosmologi zamannya.

Tatkala manusia dihadapkan dengan ketelanjngan alam raya yang dikuasai logika survival dimana tatanan moral belum menjadi acuan utama kehidupan (pada zaman kuno) ia menata ketertiban hidupnya menurut arus kuat-lemah. Hukum pun diteorisasikan sebagai tatanan persaingan dan kekuatan. Keadilan, tidak memihak terhadap kaum lemah, tetapi pada kemampuan survival berdasarkan kekuatan masing-masing manusia. Inilah yang kemudian menjadi inti teori hukum dari para filsuf Ionia, karena basisnya adalah pergerakan survive, maka teori ini bersifar heroic mind. Heroic Mind itu sendiri merujuk kepada puisi hemeros mengenai Ilias dan Odyssea para dewa yang dikisahkan hidup dalam perjuangan dan tidak jarang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan, seperti mencuri, zinah, dan saling menipu satu sama lain.

Strategi berubah ketika tantangan yang dihadapi mewajah dalam bentuk lain. Ketika kehendak dewa-dewi (dalam bentuk logos) menjadi kekuasaan yang menyergap manusia, maka ia menata tertib hidupnya menurut logika logos itu, manusia membangun ketertiban hidup menurut tatanan nomos yang memberi panduan tentang kehidupan berkeadilan. Muncul tatanan keadilan dan moral sebagai inti hukum. Bagi kamu sofis, hukum merupakan aturan hidup (tatanan logos nomos dapat diandalkan menuntun hiudp yang adil dan damai). Para filsuf Athena (Socrates, Plato dan Aristoteles) menyodorkan tesis moral dan keadilan sebagai tatanan tertib manusia karena kekuasaan yang dihadapi adalah keluhuran logos dan nomos dalam religy Olympus. Diabad pertengahan, St, Agustinus dan Thomas Aquinas memunculkan tesis cinta kasih dan hidup damai sebagai jawaban atas campur tangan ilahi dalam hidup manusia.

Pada era renaissance, strategi berubah lagi, kekuasaan yang dihadapi bukan lagi ketelanjangan alam raya, bukan pula kehendak dewa dewi ataupun kehendak tuhan. Bagi zaman renaissance, kekuasaan riil yang dihadapi adalah manusia-manusia duniawi yang memiliki bawaan kebabasan individu. Bagaimana menata tertib hidup ditengah manusia duniawi yang bebas tanpa batas ? inilah pertanyaan yang menjadi pergulatan teori hukum era kompetitif ini. Maka lahirlah teori bahwa hukum merupakan media ketertiban dan keamanan. Hukum dikaitkan dengan gagasan-gagasan kontrak social karena yang dihadapi adalah individu otonom. Demi terciptanya keadilan maka individu-individu harus bersepakat menyerahkan hak-haknya dan kebebasannya pada suatu kekuasaan berdaulat. Kekuasaan itulah yang membuat aturan dan menjamin keamanan dan ketertiban manusia individu tersebut.

Pergeseran terjadi lagi, ketika akal atau rasio manusia menjadi kekuatan utama di era aufklarung, disini tantangannya bukan lagi manusia yang hanya menjinjing hak dan kebebasan berdasarkan naluri bawaan. Manusia era aufklarung adlah indiviu-individu yang rasional dan melek jalan yang baik dalam hidup bersama, oleh karenanya ada keharusan agar hak-hak dasarnya sebagai manusia rasional yang tau mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dijamin penuh, termasuk oleh negara. Maka disitu muncul teori tentang hukum sebagai tatanan perlindungan hak-hak dasar manusia, hukum harus merupakan produk rasional dan objektif yang intersubjektif (tidak menurut selera orang-orang tertentu). Hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat yang diperintah, bukan maunya pemerintah yang berkuasa. Ini tampak jelas dalam beberapa tokoh utama era ini, antara lain locke, Montesquieu, Rousseou, dan kant. Locke membela hak-hak warga negara terhadap pemerintah yang berkuasa, Montesquieu terkenal karena tesis check and balances lewat trias Politikanya. Rousseou mewartakan keunggulan manusia sebagai subjek hukum. Sedangkan Immanuel kant mewartakan fungsi hukum untuk mengembangkan suatu kehidupan bersama yang bermoral.
Penulis Fahmi Nurfathul Alim H, S.H
Kader PMII Kabupaten Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here