Hukum Besi Oligarki berfungsi dimana sedikit orang dalam organisasi yang benar-benar membuat keputusan. Menjadi masalah jika organisasi itu besar dan sangat bisa untuk dibayar oleh para pejabat, pengurus menerima uang, kekuasaan, prestise dari posisi mereka, dan seringkali kesempatan untuk masuk ke wilayah elit yang lebih tinggi. Para pemimpin seperti itu menjadi rusak secara tidak langsung. Pemimpin menjadi kurang peduli dengan kepentingan pangkat dan ideologi organisasi. Pemimpin tersebut menjadi konservatif, dalam arti bahwa mereka hanya ingin mempertahankan organisasi mereka dan tidak pada usaha mewujudkan cita-cita organisasinya. Inilah korupsi para pemimpin yang membawa mereka ke dalam konflik dengan pengikut mereka. Mereka hanya ingin mengendalikan sumber daya administrasi, dan keputusan ada di tangan mereka.

Masyarakat oligarkis adalah dimana kekuasaan politik ada di tangan dari pemilik modal yang cenderung melindungi hak kepemilikan mereka, tetapi dengan cara ini mereka menciptakan hambatan dan menghancurkan hak kepatutan produsen potensial di masa depan.

Plato menggambarkan orang-orang oligarkis adalah orang yang tamak akan uang. Mereka yang hidup dalam oligarki akan memiliki ambisi pada emas dan perak yang akan mereka timbun di tempat-tempat gelap. Mereka akan menghabiskan dalam jumlah yang besar untuk istri mereka, atau pada orang lain yang mereka inginkan. Aristoteles menggaungkan pandangan Plato bahwa keterikatan pada kekayaan ekonomi merupakan bagian integral dari mentalitas kelas oligarkis dan budaya publik oligarkis. Dengan demikian Aristoteles memperlakukan oligarki sebagai rezim politik yang merosot, bukan hanya karena segelintir orang yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga karena mereka membatasi kepentingan-kepentingan itu dengan cara ekonomi yang sempit. Baik Plato maupun Aristoteles melabeli rezim oligarkis pada kecenderungan untuk memperburuk antagonisme antara si kaya dan si miskin. Mereka berargumen bahwa elit oligarki sangat menikmati status dan hak istimewa mereka dengan mengorbankan rakyat atau banyak orang.

Hukum besi oligarki mengacu pada teori provokatif yang dikemukakan oleh ahli teori sosial Jerman, Robert Michels. Dalam analisisnya terhadap Partai Sosial Demokrat Jerman pada tahun 1911, Michels berpendapat bahwa semua organisasi tidak peduli seberapa demokratis niat awalnya, pada akhirnya akan dikuasai oleh minoritas kuat yang mengakar, dan bila perlu akan bertindak secara tidak sah untuk memadamkan oposisi internal dan mengalihkan tujuan organisasi untuk mempertahankan kekuatannya.

Jeffrey A. Witers meneliti dampak kekuatan oligarkis terhadap ekonomi politik Indonesia. Ia mendefinisikan oligarki secara material adalah ketidaksetaraan ekstrim dalam kekayaan diantara warga negara yang harus mengarah pada ketidaksetaraan politik yang ekstrem juga. Inti dari pendekatan ini adalah perubahan politik pertahanan kekayaan oleh oligarki yang mencakup era Sukarno, Orde Baru, dan era reformasi sejak tahun 1998. Ia menekankan bahwa kekuatan oligarki di Indonesia sangat dominan dan menyimpang karena infrastruktur hukum negara dilemahkan, dan karena organisasi dan mobilisasi di antara aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil lemah. Perhatian khusus diberikan pada pengaruh oligarkis di media massa Indonesia.

Adam Smith mengatakan, pelaku bisnis cenderung bersekutu untuk menyingkirkan pesaing lain dari pasar (penciptaan kartel). Melalui fakta ini kita dapat memunculkan gagasan arus baru yaitu hubungan timbal balik, dimana pemberdayaan dan pemeliharaan kepentingan diri sendiri tetapi tetap menghormati kepentingan orang lain. Kapitalisme masa depan harus menopang pengurangan sikap individualisme yang egois dengan mempertimbangkan tujuan yang lebih tinggi yaitu kesadaran akan ide interkonektivitas global antara semua “pemain ekonomi”. Dengan begitu, kapitalisme masa depan akan dipahami sebagai “wajah yang manusiawi”.

Para oligarki dan elit yang diberdayakan dengan hebat untuk menggantikan revolusi dengan reformasi, dan mengarahkan kembali transisi demokrasi menuju politik pemilu yang dapat mereka dominasi. Pengumpulan Kekayaan dan kekuatan selalu penting dalam politik. Dalam banyak hal saling mempengaruhi antara oligarki, kekayaan, media massa, dan partai. Demokrasi di Indonesia menunjukkan peningkatan kekuatan oligarki dalam demokrasi seperti Amerika Serikat (konsentrasi dalam kepemilikan media massa). Rezim hukum yang kuat menjadi standar ganda dalam membatasi oligarki individu tapi sambil memberikan pertahanan harta benda dan kekayaan. Kedua fungsi ini terkait erat dalam politik oligarki, dan tidak adanya elemen-elemen yang saling berhubungan ini menjelaskan mengapa Indonesia paling baik digambarkan sebagai oligarki penguasa pemilu (dimana menjadi oligarki terkait erat dengan pemerintahan) daripada tipe sipil seperti pada Amerika Serikat atau Singapura. Trennya jelas. Ketika demokrasi Indonesia berkonsolidasi, oligarki semakin diposisikan sebagai penengah utama kehidupan politik negara. Cengkeraman mereka sangat jelas dalam struktur dan operasi partai-partai politik — termasuk kontrol oligarkis atas siapa yang dapat naik sebagai pesaing untuk kepemimpinan partai, yang dapat mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan utama, dan bagaimana aparat politik digunakan untuk tujuan pertahanan kekayaan. Sejauh media sangat didominasi oleh aktor dan kekuatan politik yang sama, kecil kemungkinan bahwa pers atau partai bebas untuk kritis menantang bentuk dominasi oligarkis tersebut.

Media massa telah meningkatkan potensi informasi politik untuk menjangkau warga yang paling tidak berkepentingan dalam politik. Mereka memungkinkan pembuatan opini bisa secara terbuka. Mereka telah menciptakan jalan baru keterlibatan publik untuk terhubung dengan pemerintah, dan untuk berkontribusi dalam informasi politik. Pada saat yang sama, media massa telah membuat situasi genting pada peningkatan informasi hoax. Jurnalisme telah melemahkan peran pengawas pers. Posisi ambigu dari media sebagai corong politisi dan konglomerat telah membuat wartawan terlibat dalam penyebaran informasi yang buruk dan fakta yang salah.

Sebuah masyarakat “oligarkis”, dimana kekuasaan politik berada di tangan produsen utama, melindungi hak properti mereka tetapi juga cenderung untuk membangun hambatan terhadap pengusaha baru. Demokrasi dimana kekuatan politik lebih tersebar luas dan cenderung menghindari hambatan. Keunggulan dalam kewirausahaan dibuat tidak efisien karena adanya hambatan masuk dari oligarki yang semakin memburuk. Suatu masyarakat oligarki mungkin menjadi lebih kaya, tetapi kemudian bisa jatuh di belakang masyarakat demokratis yang mengedepankan kesetaraan. Konflik dalam-elit oligarki dapat menyebabkan transisi menuju demokrasi, dan distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menjadi penyebab lembaga oligarki dianggap tidak efisien.

Konsolidasi demokrasi yang mengedepankan kesetaraan dan persamaan hak harus terus dilakukan. Masyarakat harus terus diasadarkan bahwa politik milik siapapun, politik bukan properti yang bisa diwariskan atas dasar hubungan keluarga atau kerabat. Pembangunan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan akses ekonomi, juga pentingnya ekonomi kemitraan antara rakyat biasa dengan pengusaha dan pemerintah.

Adriansyah
Penulis adalah Founder Dialektik.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here