Dalam politik itu ada pengabdi kekuasaan dan pengganggu kekuasaan. Pengabdi tugasnya membenarkan semua kata penguasa dan pengganggu tugasnya menyalahkan penguasa. Suatu saat posisi keduanya bisa bertukar, karena politik layaknya pertunjukan sirkus. Sebagaimana pada perpolitikan Indonesia, pada panggung depan adalah adu gagasan, tapi pada panggung belakang adalah negoisasi para oligarki. Figur politik dimunculkan oleh aktor belakang panggung, figur-figur ini kemudian dikontrol oleh kekuatan bisnis dan feodalisme.

Demokrasi secara hakikat berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan parpol, maka seharusnya parpol menjadi penyambung lidah rakyat, bukan justru rakyat terbelah karena menjadi penyambung lidah parpol. Kesetaraan hak dan kebebasan warga negara yang dijamin sistem demokrasi akan mempermudah pergantian elit. Namun peraturan ambang batas perolehan suara legislatif membuat politik menjadi arena negoisasi para oligarki untuk menentukan elit-elit baru.

Masyarakat suatu saat akan menjadi cerdas dan muncul kontra terhadap ide mainstream, sebab banyak ide di negara ini yang membusuk akibat oligarki dan feodalisme. Saat ini kita saksikan bahwa gerakan mahasiswa di luar kampus itu lebih radikal, mereka mampu melihat kemunafikan sistemik di ruang politik. Mahasiswa sebagai agen perubahan lebih memiliki integritas dibanding para politisi, sebab mereka memiliki kejujuran berpikir dan kemerdekaan jiwa. Gerakan mahasiswa tidak boleh ada tokoh, karena akan menjadi kacau kalau nanti tokoh tersebut bisa disuap, seketika gerakannya bisa selesai atau menjadi gagap. Mahasiswa hanya boleh dipimpin oleh agenda gerakan yaitu keadilan. Mahasiswa juga harus mampu menggerakkan transformasi intelektual untuk merumuskan agenda dan peta gerakan bersama, sehingga gerakan mahasiswa tidak bersifat reaksioner atau orderan.

Gerakan mahasiswa tahun 1998 berhasil mewujudkan perubahan rezim yang otoriter menjadi demokrasi, hanya saja perubahan itu tidak menggunakan istilah revolusi, tapi diperhalus jadi reformasi, akhirnya istilah reformasi tidak mampu mewujudkan hakikat demokrasi. Kini kita lihat keadilan pada korban pelanggaran HAM cuma tinggal janji, oligarki dan kultur feodal dalam politik makin menguat, kesejahteraan rakyat belum terwujud, bahkan pers yang dulu dikendalikan pemerintah kini dikendalikan oleh konglomerat.

Demokrasi adalah dimana politik menjadi milik siapapun, karena politik bukan properti yang hanya bisa diwariskan atas dasar hubungan darah, maka sistem dinasti sangat tidak dibenarkan dalam nilai demokrasi. Kecerdasan masyarakat sipil terhadap politik akan menyentuh sampai ke sistem negara dan kelak akan membuat oligarki bertekuk lutut.

Adriansyah
Penulis adalah Founder Dialektik.id
Email: Dialektik.id@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here