Oleh
Ferry Batara (Ketua DPD PSI Depok)

Wacana umum yang mewarnai Indonesia pada tahun 2018 ini adalah masalah politik. Banyak isu negatif yang menjangkiti perpolitikan Indonesia, mulai dari konflik identitas, korupsi, penyebaran hoax, dan lain sebagainya.

Konflik identitas muncul karena bentuk fanatisme golongan yang terlalu berlebihan. Munculnya kelompok sebagian masyarakat yang suka menghardik kelompok yang berbeda dengannya, mulai dari tindakan ujaran kebencian sampai aksi persekusi. Padahal perbedaan adalah sebuah fakta sosial di negeri ini, dan dengan adanya perbedaan maka kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi.

Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan dan kesatuan, maka aset ini jangan sampai kita rusak. Para pahlawan berjuang untuk bangsa dengan darah, keringat, dan air mata. Maka, segala tindakan intoleransi adalah bentuk penghianatan pada perjuangan para pahlawan.

Indonesia adalah Negara berdasarkan konsensus beberapa agama, maka kemajemukan adalah sesuatu yang harus kita rawat, siapapun yang ingin merusak kemajemukan bangsa ini secara otomatis akan tertolak, karena melanggar hasil konsensus. Sikap saling menghargai terhadap perbedaan akan memperkuat integritas bangsa dan stabilisasi nasional.

Kasus korupsi juga menjadi permasalahan kronis di Indonesia. Kita bisa lihat banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, mulai dari praktek mark Up anggaran, gratifikasi, sampai dengan jual beli pasal untuk undang-undang. Perlu dirumuskan undang-undang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Undang-undang E-Bugeting harus diberlakukan secara nasional, karena pemerintahan DKI Jakarta terbukti sukses menghemat APBD melalui E-Bugeting, dan apabila bisa diberlakukan secara nasional maka pembangunan infrastuktur bisa selesai dengan lebih cepat.

Perlu adanya pemeriksaan harta setiap pejabat, mulai dari berapa kekayaannya, darimana sumber penghasilannya, dan apakah penghasilannya sesuai dengan gaya hidupnya, karena perjabat yang bersih akan menghasilkan pemerintahan yang transparan dan profesional.

Program pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesian adalah bentuk upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun program ini membutuhkan dana yang besar, maka solusinya adalah pengelolaan anggaran yang baik dan mencegah terjadinya korupsi, karena selama ada korupsi permasalan negara tidak akan pernah selesai.

Permasalahan Indonesia yang kini sedang marak adalah penyebaran hoax di masyarakat melalui media sosial. Sebagaimana isu bahwa Presiden Jokowi adalah seorang PKI, padahal beliau adalah seorang yang taat beragama dan dekat dengan para tokoh agama. Kita harus kritis dan mau kroscek setiap isu di media sosial, tidak boleh grasa-grusu dalam merespon isu yang belum jelas kebenarannya. Pengawasan pemerintah juga harus diperkuat, jadi bukan hanya menangkap penyebar hoax, tapi juga perlu diusut aktor intelektual atau pendana penyebar hoax tersebut.

Kemudian jumlah generasi millenial kini mengalami lonjakkan, dimana generasi millenial kini sekitar 34,45 persen, lebih dari sepertiga jumlah penduduk negeri ini. Generasi ini harus menjadi perhatian utama, dimana kini ekonomi bergerak ke arah digital, dimana muncul milyarder usia muda dengan memanfaatkan media sosial dan bisnis online. Hal ini yang disebut revolusi industri 4.0. Maka perlu dirumuskan undang-undang yang berpihak pada gerakan ekonomi digital, semua industri manufaktur harus didorong untuk beradaptasi dengan dunia digital.

Kita bisa lihat sekarang, bermunculan transportasi online, belanja online, pembayaran online tanpa harus antri. Perubahan zaman semakin cepat, maka pemerintah juga harus cepat dalam merespon perkembangan zaman khususnya pada revolusi industri 4.0.

Ruang kebebasan dalam berpikir, berkeyakinan, berpendapat, itu semua harus dibuka, asalkan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan dapat memunculkan toleransi dan proses kreatif. Demokrasi harus mewadahi proses kreatif warga Negara, sehingga kreatifitas warga negara dapat mempercepat kemajuan bangsa. Jangan sampai peraturan pemerintah menghambat kreatifitas masyarakatnya.

Penulis kini sedang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI kota dapil Depok dan kota Bekasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here