Oktanta Tri Hatmoko – Direktur Hakate Group

“Skema sistem kerja hybrid WFH-WFO solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa”
Di penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan merebaknya wabah Covid-19 di Tiongkok. Penyebaran wabah ini kemudian menigkat pesat karena transmisi virus tersebut yang melalui kontak fisik. WHO kemudian mengambil langkah cepat dengan menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai pandemi tingkat global pada bulan Maret 2020. Pada bulan yang sama, Indonesia juga mengumumkan kasus pertamanya.
Pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan membuat protokol kesehatan khusus demi menekan angka penyebaran wabah di level domestik. Diterapkannya PSBB untuk membatasi kontak fisik berdampak langsung kepada aktivitas masyarakat mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan dan kegiatan perkantoran. Oleh karena itu, instansi pemerintah dan perkantoran swasta mulai menerapkan skema Work From Home (WFH) sebagai upaya untuk tetap mempertahankan produktivitas ditengah batasan dalam kegiatan sosial atau social distancing.
Sebagai alternatif di tengah krisis pandemi, skema WFH mendapatkan beragam respon dari masyarakat, baik respon positif maupun negatif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skema WFH juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Berikut ulasannya

Menurunnya Tingkat Kemacetan dan Polusi

Mengutip dari kumparan.com, Indeks kemacetan di Jakarta mengalami penurunan angka yang drastis selama diterapkannya WFH. Pada minggu pertama penerapannya (3-7 Maret), Indeks Kemacetan di Jakarta memang masih menyentuh angka 62% di jam 8 pagi dan 875 di jam 6 sore. Angka tersebut masih tinggi karena masih banyak instansi pekantoran swasta yang masih belum menerapkan skema tersebut.
Per April 2020, rataan tersebut terjun hingga ke angka 13% di jam 8 pagi dan 19% di jam 6 sore. Berkurangnya volume kendaraan pribadi di kedua jam sibuk tersebut merupakan faktor yang memberikan dampak paling signifikan. Oleh karena itu, menurunnya Indeks Kemacetan di Jakarta juga berbanding lurus dengan penurunan tingkat polusi.
Menurut data dari IQAIR.com, angka polusi di Jakarta turun dari 101-150 ke angka 73 pada bulan April. Bahkan nilai tersebut mampu mencapai angka 17 di jam 7 pagi yang merupakan angka tertinggi selama hampir 28 tahun.

Dampak Pada Dimensi Sosio-Ekonomi

Skema WFH menempatkan para pekerja untuk tetap mampu mempertahankan produktivitas dengan bekerja dari rumah. Jam kerja kantor yang biasa dimulai dari pukul 08.00-16.00 sudah tidak memaksa para pekerja untuk berpindah tempat dari rumah menuju kantor dan juga sebaliknya. Hal tersebut berdampak pada hilangnya waktu serta biaya perjalanan. Waktu di pagi hari bisa dihabiskan lebih banyak bersama di rumah sehingga berbanding lurus dengan meningkatnya interaksi dengan keluarga.
Jam istirahat makan siang yang biasanya dihabiskan di restoran atau tempat makan dekat kantor bisa dilakukan di rumah. Secara tidak langsung, kondisi tersebut mampu meningkatkan keuntungan pemilik usaha kecil di sekitar rumah pekerja. Penguatan UMKM bisa menjadi perisai ekonomi terakhir untuk Indonesia dalam potensi krisis ekonomi baik ketika pandemi berlangsung maupun setelahnya. Harapan ini tentunya dapat menjadi peningkatan baik penghasilan UMKM masyarakat sekitar tempat tinggal dan penghematan para pekerja terhadap biaya transportasi. f

Masa Depan Skema WFH di Indonesia

Pasca pemerintah mengumumkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai solusi untuk restorasi ekonomi pasca pandemi, skema WFH mulai tidak efektif karena banyak kegiatan perkantoran yang kembali dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jalanan kembali ramai dan kegiatan sosial perlahan berjalan normal. Lalu, bagaimana masa depan penerapan skema WFH di Indonesia?
WFH memang menjadi alternatif akibat pandemi yang melanda Indonesia, karena terasa asing, WFH menjadi tidak terlihat efektif, padahal inovasi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, hanya saja mungkin perlu perbaikan agar fungsinya semakin efektif dan maksimal. Namun, pada faktanya di beberapa negara maju skema tersebut sudah lama diterapkan dengan istilah telecommuting. Oswar Mungkasa dalam The Indonesia Journal Development Planning menemukan data bahwa negara-negara seperti AS, Finlandia, Jerman dan Swedia memiliki proporsi pekerja dari rumah yang tinggi dari keseluruhan pekerja. AS ada di angka 20%, Finlandia 28%, Jerman 12%, serta 32% untuk Swedia.
Angka yang tinggi tersebut tentu saja tidak terlepas dari kontribusi pemerintah sebagai regulator. Di Amerika Serikat contohnya, ketentuan mengenai pekerja dari rumah sudah diatur Transportations and Related Agencues Appropriations Act of 2021 (Public Law 106-346). Peraturan tersbut melingkupi gaji, pengembangan teknologi pendukung, serta kontrak antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, adanya regulasi ini juga berdampak pada tingginya persentase pekerja jarak jauh.
Pada kasus Indonesia, penerapan WFH yang hanya sebagai alternatif tidak lain hanya sebatas solusi sementara akibat pandemi. Dampak positif yang dihasilkan dari skema WFH kemarin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mulai membahas regulasi mengenai peraturan tersebut. Perencanaan tersebut bisa dimulai secara perlahan dengan mengkombinasikan WFH dan WFO (Work From Office).
Proses AKB yang saat ini masih berjalan setelah hampir satu tahun pandemi dimulai bisa menjadi waktu yang tepat untuk mencoba menerapkan regulasi. Perusahaan multinasional seperti Microsoft dan Google bisa dijadikan sebagai contoh di mana mereka berhasil mempertahankan produktivitas para pekerjanya sambil menggunakan skema hybrid ini. Sistem pembagian waktu antara WFH dan WFO bisa dibagi menurut hari kerja dalam sepekan, persentase kehadiran, atau departemen tertentu.
Majunya teknologi komunikasi bisa menjadi sarana pendukung dalam mempermudah penerapan skema hybrid WFH-WFO. Dengan adanya sarana tersebut, kini hanya dibutuhkan regulasi tertulis yang mengikat pasca pandemi. Percobaan dalam menerapkan regulasi tersebut bisa dimulai di kawasan padat seperti Jabodetabek. Dengan mempertimbangkan dampak di bidang lingkungan, transportasi dan sosio-ekonomi yang sudah disebutkan sebelumnya, maka skema hybrid ini bisa menjadi peluang dalam menerapkan budaya kerja baru yang positif di Indonesia.
Namun, peluang tersebut tentu saja tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan. Salah satunya adalah budaya kerja di Indonesia di mana pekerja selalu berinteraksi langsung atau bertatap muka selama jam kerja. Hal ini berdampak langsung ketika skema WFH mulai diterapkan yang juga dibarengi dengan banyaknya PHK massal. Tentu saja jika ada ketentuan dan regulasi yang jelas, dampak tersebut bisa dihindari dan memberikan solusi yang lebih baik lagi bagi masyarakat dalam upaya restorasi pasca pandemi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here