Oleh Faruq Arjuna Hendroy

Sudah tujuh tahun lamanya perang Suriah berlangsung, namun titik terang kapan perang akan berakhir belum juga tampak. Baru-baru ini, tensi konflik kembali memanas disebabkan serangan militar Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS) dan sekutunya yang langsung ditujukan ke fasilitas pemerintahan Suriah. Serangan ini menjadi headline berita dimana-mana. Sebuah hal yang wajar menurut saya. Karena dalam sejarah keterlibatan AS pada perang Suriah, ini adalah pertama kalinya AS menyerang langsung pemerintah Suriah. Rudal-rudal yang diklaim AS “pintar” tersebut menyasar pusat penelitian ilmiah di Damaskus. Memang sejauh ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Namun, dengan hancurnya pusat penelitian ilmiah tersebut menjadi kerugian besar bagi pengembangan teknologi Suriah.

Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan AS, bersama dengan konco setianya Inggris dan Perancis, melancarkan serangan itu? Perang di Ghouta Timur lah yang menjadi penyebabnya. Dalam perang sipil antara pemerintah melawan pemberontak di Ghouta Timur, lebih tepatnya kota Douma, Pemerintah Suriah meraih kemenangan mutlak. Dengan kemenangan ini, pemberontak berhasil diusir dari Douma yang notabene merupakan basis terakhir mereka di Ghouta Timur. Namun ada harga yang harus dibayar. Sekitar 70 orang tewas dalam perang ini. Dan yang paling memprihatinkan, mereka tewas karena diduga terpapar serangan senjata kimia. Dugaan penggunaan senjata kimia ini yang kemudian menjadi alasan kuat AS dan sekutunya memborbardir pemerintah Suriah.

Reaksi paling keras terkait dugaan penggunaan senjata kimia ini datang dari presiden AS, Donald Trump. Ia mengaku hati kecilnya terketuk melihat warga sipil tidak berdosa meregang nyawa karena diserang oleh senjata kimia. Ia menuduh pemerintah Suriah adalah dalang di balik penggunaan senjata kimia tersebut. Ia melontarkan kutukan kepada pemerintah Suriah dan melabeli pemimpinnya, Bashar al Assad, dengan sebutan monster. Atas dasar HAM, ia merasa bertanggung jawab untuk “menghukum” Suriah. Ini menjadi momen yang tepat untuk Trump memperbaiki citra dan reputasinya. Dengan bertindak sebagai “penjaga HAM” di Suriah, ia seolah-olah ingin menutupi skandal yang ia alami akhir-akhir ini.

Namun bukan dukungan yang ia dapat, melainkan penentangan dari kongres AS. Sekitar 88 orang anggota kongres mengirimkan surat ke Gedung Putih untuk mengecam dan mempertanyakan alasan Trump menyerang Suriah. Mungkin kita akan menganggap wajar jika yang menentang adalah anggota kongres dari partai Demokrat, yang notabene adalah oposisi. Namun, sejumlah anggota kongres dari partai Republik pun juga mengajukan keberatan. Salah satunya Justin Amash, yang dengan terang-terangan menyebut serangan itu ilegal dan sembrono. Senada dengan kongres AS, parlemen Inggris juga menyuarakan keberatannya terhadap Theresa May yang mengikuti langkah Trump menyerang Suriah.

Dikaji dari beberapa sisi, serangan itu memang sangat mengundang kritik dan patut dipertanyakan. Pertama, para pemimpin eksekutif negara koalisi AS tidak mengonsultasikan keputusan menyerang itu ke badan legislatifnya. Artinya, ketiga pemimpin eksekutif menyalahi aturan dasar sistem demokrasi yang mengedepankan prinsip check and balance antar lembaga pemerintah. Badan eksekutif dalam hal ini memilih bertindak sendiri yang kemudian memicu respon keras dari badan legislatif. Terlebih lagi, menentukan opsi militer adalah sebuah tindakan yang sangat krusial. Negara harus memastikan apakah dirinya benar-benar terancam sehingga berhak untuk menyerang.

Kedua, serangan itu tidak berlandaskan kepada mandat DK PBB. Sebagai organisasi yang mengatur harmonisasi hubungan antar negara, DK PBB memiliki perang penting untuk menjaga stabilitias dunia. Maka dari itu, untuk memastikan sebuah serangan tidak dicampuri oleh kepentingan negara tertentu, DK PBB berhak melakukan verifikasi atau kajian. Dan jika memang terbukti bersalah, PBB bisa memberikan mandat untuk “menghukum” suatu negara/kelompok dengan aksi militer. Mandat ini yang tidak dikantongi AS dan sekutunya. Dengan segala hormat terhadap hegemoni AS, AS telah mencoreng konsensus negara-negara di dunia melalui serangan tanpa mandat ke Suriah.

Ketiga, serangan dilakukan hanya berlandaskan atas dasar “dugaan sepihak” bahwa pemerintah Suriah lah yang menggunakan senjata kimia dalam perang di Ghouta Timur. Padahal, belum ada bukti resmi bahwa senjata kimia benar-benar digunakan. Ada kemungkinan senjata kimia hanya dijadikan skenario oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula. Bagaimanapun, skenario ini kemungkinannya cukup kecil mengingat hasil visum korban memang menunjukkan cir-ciri paparan senjata kimia. Terkait kemungkinan siapa yang menggunakan senjata kimia tersebut juga masih 50:50, bisa pemerintah atau bisa juga pemberontak. Untuk menverifikasi hal ini secara pasti, PBB sebenarnya sudah mengutus OPCW selaku badan anti-penggunaan senjata kimia dalam perang yang biasa melakukan investigasi terhadap indikasi penggunaan senjata kimia terlarang. Pemerintah Suriah mempersilahkan OPCW untuk menverifikasi tanpa adanya tekanan dan intimidasi. Ironisnya, AS dan sekutu malah sudah terlanjur menyerang Suriah bahkan sebelum OPCW memulai proses verifikasi. Serangan tanpa legalitas dan hanya berdasarkan kehendak sepihak kembali menegaskan unilateralisme AS dalam percaturan politik internasional.

AS dan sekutunya sudah sejak lama menghendaki pergantian rezim Suriah. Berbagai cara telah diupayakan AS mulai dari melatih pemberontak, menyiapkan mereka bantuan dana, serta menfasilitasi mereka dengan perlengkapan militer yang canggih. Sejak munculnya ISIS, AS malah memperbesar pengaruhnya dengan menempatkan ribuan tentara di dalam teritori Suriah, dengan harapan kekuatan militer pemberontak dapat semakin meningkat. Namun semua upaya tersebut belum berhasil. Kelompok pemberontak semakin hari semakin tersudut, sedangkan pihak pemerintah menunjukkan tren kemenangan militer yang besar. Saya sendiri sudah menduga, suatu saat bisa saja AS akan merubah strategi dari perang proxy menjadi konfrontasi terbuka dengan pemerintah Suriah secara langsung. Rupanya skenario itu terjadi sekarang.

Menggunakan isu senjata terlarang sebagai dalih melakukan serangan bukan pertama kalinya bagi AS. Tahun 2003 silam, Irak yang menjadi korban. Pemerintah Irak dituduh menggunakan senjata pemusnah massal. Bersama sekutunya, AS menggempur Irak hingga porak-poranda dan berhasil menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Pasca penggempuran, baru diketahui melalui proses verifikasi lapangan bahwa Irak ternyata tidak pernah sekalipun menggunakan senjata pemusnah massal. Strategi yang sama coba diterapkan AS ke Suriah. Namun sepertinya untuk kali ini AS tidak akan berhasil dengan mudah. Dua kekuatan besar dunia seperti Rusia dan China saat ini berada di belakang pemerintah Suriah. Mereka melakukan upaya perimbangan kekuatan untuk menangkal unilateralisme AS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here