by: Nur Amalia Dini Priatmi

Mahasiswa
Pascasarjana Ilmu PolitikUniversitas Indonesia

Hilangnya rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi penyebab dari semakin banyaknya tindakan intoleransi dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Perempuan serta anak-anak adalah dua kelompok yang paling rentan menjadi korban dari tindakan intoleransi dan ekstremisme. Anak-anak dan perempuan bahkan bisa dijadikan pelaku dan terdampak dalam pusaran intoleransi dan ekstremisme.
Seperti hal nya FPI yang tengah populer ditelinga masyarakat sebagai sebuah organisasi masa di Indonesia yang berhaluan islamisme konservatif. FPI awalnya didirikan sebagai suatu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral islam melawan kemungkaran yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintah. Namun ormas tersebut tetap menjalankan segala sesuatu yang mereka anggap benar sekalipun itu bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku di negara Indonesia.
Dan kini tengah kita ketahui kabar mengenai tragedi 6 laskar FPI yang meninggal ditembak polisi di KM50 ruas tol Jakarta-Cikampek pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 yang mana saat itu mereka tengah mengawal pimpinan FPI yaitu Rizieq Shihab.
Pada akhir desember lalu Komnas HAM merilis sejumlah temuan yang diduga alat bukti. Mulai dari selongsong hingga proyektil yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Meski begitu, belum ada kesimpulan yang mereka keluarkan.
Berangkat dari tragedi tersebut, penulis menganalisis ada nya kemiripan dengan tindakan pembunuhan 6 laskar FPI tersebut dengan apa yang tengah terjadi di Amerika serikat pada Mei 2020, George Floyd tewas di tangan aparat kepolisian karen lehernya ditindih dengan lutut seorang anggota polisi selama beberapa menit.
Bedanya di Amerika kasus tersebut langsung ditindak tegas, Pelaku pembunuh Goerge Floyd seorang anggota kepolisian minneapolis itu dijerat dengan pasal berlapis dan dikenakan hukuman 40 tahun penjara.
Sedangkan di Indonesia dengan kasus kematian 6 laskar FPI itu belum ada kejelasan bahkan tindakan tegas dari pemerintah, hingga saat ini hanya melakukan penyelidikan demi penyelidikan, adahal jelas tindakan mereka itu termasuk pelanggaran HAM.
Meski sejatinya kebebasan berpendapat dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. Negara kita juga sudah memiliki UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang kebebasan berpendapat. Namun pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membuka peluang tentang adanya pembatasan terhadap kebebasan tersebut.
Dengan ada nya pasal-pasal tersebut maka tragedi Km50 sejatinya pun memiliki hak untuk hidup sebab hal itu merupakan suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.
Mari kita bernostalgia pada sejarah dari mulai persiapan sampai berdiri serta pelaksanaan pemerintah, negara dewwasa ini menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia menjadi hak yang sangat penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan dengan sistem checks and balances agar pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap HAM.
Namun ketika harus mendefinisikan sasaran analisa ini dalam artian distribusi kekuasaan, kita harus memperhatikan kontroversial nya konsep tentang kekuasaan itu sendiri. Ada dua konsep berbeda tentang kekuasaan : kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif.
Terdapat aspek kekuasaan dalam tragedi tersebut, kuasa pemerintah dan kuasa pemimpin ormas FPI itu sendiri namun kabar nya polisi pelaku penembakan saat itu tidak saling berkoordinasi degan pihak mana pun yang itu artinya mereka melakukan penembakan atas kehendak polisi itu sendiri di lokasi kejadian.
Dari situ dapat kita perhatikan kalangan kelompok yang sangat berkuasa, dalam hal ini harus kita pahami bahwasanya hanya beberapa saja yang secara langsung dapat memutuskan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga kita harus pandai membedakan antara pengaruh langsung dan tidak langsung atas segala keputusan serta kebijaksanaan pemerintah di negara dewasa ini.
Kita sering mengatakan bahwa seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain, itu berarti orang pertama dapat membuat orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama, dan orang kedua tidak bisa memilih tindakan lain. Itu artinya pemerintah pun harus bijak dan bertindak tegas serta adil terhadap segala sesuatu yang terjadi di Indonesia menyangkut persoalan HAM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here