Oleh Labib Syarief

Pada 12 Juli 2018, pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menandatangani kesepakatan divestasi atau Head of Agreemant (HoA) dengan Freeport McMoran (FCX) selaku pemilik PT Freeport Indonesia (PTFI). Divestasi saham tersebut diperoleh oleh pemerintah Indonesia dengan membeli hak partisipasi Rio Pinto di PTFI (sebuah perusahaan pertambangan Inggris-Australia) sebesar 40 persen dan juga membeli 100 persen saham yang dimiliki oleh PT Indocopper Investasma di PTFI sebesar 9,36 persen. Sehingga secara total, pemerintah telah mengambilalih saham PTFI sebesar 51 persen dengan nilai pembelian saham senilai USD 3,85 miliar atau sekitar Rp. 54 triliun.

Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan divestasi dipilih karena dianggap lebih menguntungkan daripada harus menunggu hingga masa Kontrak Karya (KK) PTFI habis pada tahun 2021. Diungkapkan oleh pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid pada Minggu 15 Juli 2018 seperti yang dilansir dari Viva.co.id. Ia menyatakan bahwa berdasarkan pada KK, tambang Grasberg di Mimika tidak secara otomatis akan menjadi milik Indonesia saat habis kontraknya pada tahun 2021. Maka yang kembali gratis adalah tambangnya, sedangkan asetnya tidak bisa diambil gratis.

Ia menjelaskan pada Pasal 22 ayat 1 Kontrak Karya, bahwa “jika perjanjian tidak diperpanjang, maka kekayaan milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak yang terdapat di wilayah-wilayah proyek harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar tidak lebih rendah dari nilai buku”. Merujuk pada pasal ini, maka pemerintah Indonesia harus menyiapkan dana setidaknya senilai Rp. 86 triliun saat selesai kontrak PTFI. Sebab Nilai buku PTFI yang diaudit mencapai USD 6 miliar atau sebesar Rp. 84 triliun. Kemudian ditambah dengan pembelian pembangkit listrik di lokasi yang nilainya sebesar Rp. 2 triliun. Maka pengambilalihan saham PTFI sebesar Rp. 54 triliun lebih murah dan menguntungkan daripada harus membayar Rp. 86 triliun saat kontraknya habis.

Apalagi dalam Pasal 31 ayat 2 dalam KK terkait perpanjangan kontrak, PTFI dapat menginterpretasi memiliki hak untuk perpanjangan kontrak dua kali 10 tahun perpanjangan tanpa pemerintah Indonesia mampu menahan dan menunda persetujuan perpanjangan tersebut. Jika pemerintah melakukan tafsiran beda soal pasal dan ayat tersebut, maka kemungkinan besar PTFI akan mengajukan sengketa ke Arbitrase Internasional. Dampaknya akan terjadi ketidakpastian operasi pertambangan dan ongkos ekonomi sosial. Demikian yang dijelaskan oleh Hadi.

Pernyataan Hadi tersebut senada dengan Head of Corporate Communication and Government Relations Inalum Rendy A Witoelar. Seperti yang dilansir Liputan6.com, ia menjelaskan berdasar pasal 31 ayat 2 KK, maka akan terjadi perdebatan interpretasi, sebab berakhir atau tidaknya kontrak PTFI pada tahun 2011, bagi tafsiran FCX, mereka berhak melakukan perpanjangan hingga tahun 2041. Kemudian perdebatan ini akan berpeluang besar diselesaikan di Arbitrasi Internasional dan apalagi tidak menjamin Indonesia akan menang 100 persen. Bahkan ia juga menekankan bahwa jika FCX pergi dari Papua pada tahun 2021, maka tetap saja pemerintah Indonesia harus membayar tambang emas di Grasberg tersebut alias tidak gratis. Sedangkan pembelian Freeport pada saat habisnya kontrak pada tahun 2021 akan lebih mahal daripada divestasi saham sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadi sebelumnya.

Beberapa Persoalan Divestasi Saham PTFI

Sejumlah kalangan menyoroti langkah divestasi saham PTFI oleh Pemerintah Indonesia. Dikutip dari Tribunnews.com, antara lain pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Trumanegara, Ahadi Redi, menyatakan bahwa jika Inalum sudah sah memiliki saham PTFI sebesar 51 persen, maka pembangunan fasilitas pengolahan tambang atau smelter yang semula menjadi tanggung jawab PTFI akan berpindah menjadi tanggung jawabnya bagi Inalum. Tanggung jawab ini juga termasuk kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan (BPK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Maka menurut Ahadi, bahwa PTFI lah justru yang akan lebih banyak diuntungkan.

Terkait soal pembangunan Smelter, Head of Corporate Communication and Government Relations Inalum, Rendy A Witoelar menyatakan bahwa kewajiban pembangunan smelter tetap menjadi tanggung jawab PTFI. Namun ia tetap akan mendiskusikan lebih lanjut baik persoalan smelter maupun isu lingkungan dengan elemen terkait.

Keuntungan Divestasi

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid, menyatakan bahwa divestasi saham, selain lebih murah daripada harus membayar saat habis kontrak, maka divestasi saham juga akan mengakhiri rezim KK. Rezim ini akan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya langkah divestasi saham ini merupakan penerapan dari negosiasi win-win solution yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.

Dilansir dari Liputan6.com, terkait kesepakatan divestasi saham PTFI sebesar 51 persen, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwa kepemilikan saham PTFI yang lebih besar, maka kontribusi Freeport untuk negara juga akan lebih besar. “Ini sebuah lompatan. Kita harapkan nanti kita akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royaltinya, dari deviden, dari retribusinya sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua. Kepentingan nasional harus dinomorsatukan,” ucap Jokowi.

Sementara itu, CEO FCX, Richard Adkerson menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan mendapatkan penerimaan hingga puluhan miliar dollar AS atas kepemilikan saham mayoritas. “Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, kami memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi 60 miliar dollar AS,” kata Adkerson saat kesepakatan divestasi di Kementerian Keuangan pada 12 Juli 2018 seperti yang dilansir Tribunkaltim.com.

Sejarah Divestasi Saham Freeport

Seperti yang dilansir merdeka.com, saat masa Soekarno, Freeport diwajibkan untuk menyetor penghasilannya sebesar 60 persen ke negara. Namun kebijakan ini tidak bertahan lama, sejak wafatnya Presiden AS pada masa itu yaitu John F Kennedy dan dilengserkannya Soerkano dari kursi Presiden yang kemudian digantikan oleh Sohearto.

Pada saat pemerintahan Orde Baru, dibentuklah Kontrak Karya I. Kontrak ini disinyalir kuat memberi karpet merah untuk Freeport dalam menambang emas di Papua. Kemudian pada tahun 1991, pemerintah Orde Baru mengeluarkan Kontrak Karya II yang memberikan kesempatan perpanjangan kontrak untuk Freeport hingga mencapai tahun 2041 dan mewajibkan divestasi saham sebesar 51 persen. Meskipun Orde Baru selanjutnya mengeluarkan PP 20/1994, yaitu soal Penyertaan Modal Asing (PMA) untuk divestasi sebesar lima persen. Namun pemerintah justru hanya mendapatkan setoran sebesar lima persen dari Freeport.

Pada masa era reformasi yaitu masa Presiden Megawati, pemerintah mengeluarkan PP 45/2003 yang menjelaskan terkait royalti tambang. Selanjutnya pada masa SBY sempat mengeluarkan sejumlah PP terkait Freeport. Antara lain PP 23/2010 mengenai PMA divestasi saham yang diwajibkan untuk Freeport sebesar 20 persen dan kemudian pada 24/2012 angka divestasi naik menjadi 51 persen untuk dimiliki oleh Indonesia secara bertahap. Tetapi pada PP 77/2014, kewajiban divestasi PMA soal penambangan bawah tanah dan terbuka hanya dikenakan sebesar 30 persen saham.

Akhirnya pada era Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia melalui Inalum mampu mewujudkan divestasi saham PTFI sebesar 51 persen. Sebelumnya padahal Indonesia hanya memiliki saham PTFI sebesar 9,36 persen. Dengan demikian, divestasi saham PTFI yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia di era Jokowi termasuk pencapaian yang luar biasa.

Kebijakan Yang Tepat

Menurut penulis, untuk melihat kebijakan pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi dalam melakukan divestasi saham PTFI sebesar 51 persen, dapat menggunakan kerangka analisis dengan perspektif ekonomi politik internasional (ekopolin). Terdapat sejumlah perspektif dalam ekopolin, di antaranya perspektif Merkantilisme, Liberalisme, Marxisme dan Keynesian.

Bagi Merkantilisme, kebijakan pemerintah Indonesia ini terhadap PTFI ini merupakan realisasi bahwa Indonesia ingin memperkuat keamanan negaranya melalui pemasukan dari keuntungan divestasi saham milik swasta yang dalam hal ini PTFI. Bagi Liberalisme, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap PTFI justru menganggu proses swasta atau pasar dalam rangka menyebarkan kesejahteraan sesuai harapan kapitalisme. Bahkan Liberalisme juga ragu jika Indonesia mampu untuk mengelola Freeport sebagai pemegang saham mayoritas.

Selanjutnya bagi Marxisme, meskipun belum sepenuhnya menguasai PTFI, kebijakan pemerintah Indonesia dalam divestasi saham dari PTFI justru merupakan sebuah kebijakan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dimana PTFI hanya menguntungkan perushaan sendiri termasuk asal negaranya yaitu AS. Apalagi penambangan merupakan pemasukan vital untuk hajat hidup orang banyak.
Sedangkan bagi Keynesian, win-win solution yang telah terjadi antara Indonesia dan PTFI merupakan hal baik untuk mendongkrak kemajuan suatu negara maupun stabilitas pasar. Sebab bagi Keynesian, di satu sisi pemerintah ingin memajukan negaranya. Namun, di sisi lain pemerintah Indonesia juga belum mampu untuk mengelola secara teknis, baik itu SDM maupun teknologinya terkait penambangan di Garsberg dan khawatir akan merusak stabilitas pasar.

Selain itu, menurut penulis jika menggunakan kerangka kebijakan luar negeri, maka Rational Actor Models (RAM) sangat tepat melihat kebijakan pemerintah Indonesia melakukan divestasi saham PTFI yang sebesar 51 persen tersebut. Berdasarkan kemampuan ekonomi dan politik keamanan yang dimiliki Indonesia, maka lebih baik melakukan divestasi saham 51 persen daripada mengambilalih keseluruhan (nasionalisasi) yang akan memerlukan dana lebih besar. Apalagi dampak dari nasionalisasi PTFI juga akan beresiko untuk stablitas politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia. AS sebagai negara asal pemilik Freeport tidak akan diam, apabila tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua tersebut lepas dari Freeport. Sebab emas yang dihasilkan dari Freeport ini menjadi devisa utama bagi kekuatan ekonomi AS dan termasuk menguatkan mata uang dolar AS di dunia. Terkait hal ini, mungkin kita dapat belajar dari Venezuela dan Filipina. Kedua negara ini pernah mengambil sikap yang bertentangan dengan perusahaan AS di kedua negara tersebut.

Dengan demikian, di satu sisi pemerintah ingin mendapatkan pendapatan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang diperoleh dari keuntungan pengolahan emas oleh Freeport yang berada di negara sendiri. Namun di sisi lain terdapat resiko yang lebih besar dan lebih rugi jika memaksa mengambil alih semua perusahaan Freeport. Maka divestasi saham menjadi pilihan yang terbaik. Bravo Bapak Jokowi!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here