Jawaban Utuh Amsar A. Dulmanan!

Sehubungan dengan terpilihnya Ma’ruf Amien sebagai Cawapres pendamping Jokowidodo ada beberapa pertanyaan.

1. Bagaimana pendapat Anda atas keputusan Jokowi memilih Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin sebagai calon pendampingnya?

Cukup strategis bagi Jokowi di pilpres 2019 ini, mengingat sosok Kiai Ma’ruf representasi dari kepentingan politik yang ada di partai pengusungnya, yaitu titik temu ikon atau kompromi atas “Nasionalis-Religius” –tentu saja disamping berbasis NU & bukan NU (dalam struktur NU/MUI), juga titik temu kealiman agama & ekonomi di diri Kiai.

2. Terpilihnya Ma’ruf Amin tentunya bukan hanya keputusan dari seorang Jokowi tetapi dibalik itu semua ada 9 partai pendukung koalisi Kerja yang mempunyai pengaruh besar dalam memutuskan dipilihnya Ma’ruf Amin. Apa pendapat Anda?

Sederhana saja, itulah politik yang berubah setiap saat berdasarkan kepentingan untuk menguasai atau memenangan pertarungan pemilihan umum yang akan digelar mendatang. Maka jelas keberadaan dan pengaruh partai pengusung masih signifikan, realitasnya kentara pada Mahfud MD – juga pada Partai Demokrat di kubu lain, perubahan terjadi atas tarikan syahwat kekuasaan partai pendukungnya.
Disinilah sosok Kiai Ma’ruf dianggap bisa merajut keragaman kepentingan parpol yang ada, dibanding dengan para calon lain. Jika meminjam komunikasi negosiasi, Kiai Ma’ruf adalah “win-win solution”, sebagai upaya kompromi atas kepentingan yang ada di masing-masing partai koalisi tersebut, setidaknya dengan hasil akhir masih memberikan keuntungan yang tidak terlalu merugikan partai pendukung setelah kemenangannya.
Walaupun bagi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) pilihan Jokowi terhadap Kiai Ma’ruf —keterkaitan dengan Pemilihan Umum sebagai proses demokrasi—mesti dipahami bukan yang terbaik, tetapi merupakan upaya mencegah “yang terburuk” berkuasa.

3. Duet Jokowi-Ma’ruf Amin, menurut Anda apakah ini kombinasi yang ideal atau saling melengkapi untuk memenangkan Pilpres 2019, dimana bersatunya kelompok nasionalis dan kelompok religius?

Sebagai simbol Nasionalis-Religius mungkin iya, tetapi seperti pendapat di atas adalah bukan yang “ideal”. Bahkan dalam prespektif kritis perlu diteruskan apakah pilihan terhadap Kiai Ma’ruf sesuatu kesadaran yang “esensial” dalam perubahan keIndonesiaan, yang partisipatif & berbasis “grassroot” sebagai upaya penguatan sekaligus pemberdayaan politik kerakyatan –sebagai peran-fungsi partai politik? Bisa jadi adalah sebatas artifisial atau alat legitimasi “prosedural” politik dari “interest-group” yang ada dibalik rejim berkuasa, siapapun paketnya? Lagi-lagi, jika mendasari pada kaidah NU adalah “jangan tinggalkan seluruhnya jika mampu dilakukan sebagian”. Kaidah inilah yang meletakan Kiai Ma’ruf sebagai Cawapres Jokowi dalam pilpres 2019, bila ada “NU” mengapa memilih yang lain?!

4. Seberapa besar peranan dan pengaruh warga NU dalam kemenangan Pilpres 2019?

Sangat besar dan sangat menentukan, alasannya adalah politik konstitusional dalam demokrasi Indonesia adalah dengan atau melalui “partai” politik dan proses politik yang berlaku, sementara satu prosesnya adalah pemilihan umum yg berelasi terhadap hasil jumlah suara. Disinilah NU dengan jumlah anggota besar, tradisi, asas, kaidah, nilai dan norma yang menyertainya menjadi signifikansi terhadap kepentingan partai politik yang ada. Terlebih bila NU didekati pada “kepatuhan” terstruktur –yang melewati batas plotting mass Orde Baru, tentu saja dengan loyalitas “santri-kiai’ yang terbentuk.

5. Masuknya Ma’ruf Amin, apakah strategi untuk melemahkan gerakan Islam Radikal yang berpihak pada Prabowo Subianto?

Strategis dalam pemenangan Pemilu adalah berbeda dengan pelemahan Islam Radikal (radikalisme Agama), dan merupakan dua hal yang berbeda. Pemenangan Pilpres adalah taktis politik, sedang radikalisme agama merupakan perspektif “ideologis”, yang bisa jadi tidak searah dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berideologi Pancasila.
Bila identifikasi bahwa Prabowo-Sandi atau partai pengusungnya menggunakan taktis pemilu dengan isue radikalisme ideologi — bahkan SARA, hal ini kembali kepada aturan atau UU politiknya. Sebab “naluri” politik akan menggunakan segenap cara untuk berkuasa atau menguasai, tetapi konstitusi yg mengatur tata cara, etika serta moralitas politik di arena bermain yang disepakati bersama.

Sekali lagi “ideologi” radikalisme agama adalah mindset akibat banyak faktor, termasuk faktor kesenjangan ekonomi yang terjadi, termasuk stigmasasi “Pribumi-Nonpribumi” warisan Kolonialisme. Kesemua hal bisa saja menjadi “energi” mobilisasi pemilih di pemilihan umum, termasuk keberadaan Kiai Ma’ruf Amin atas pelemahan radikalisme Islam di Prabowo-Sandi.

6. Anda optimis, sosok Ma’ruf Amien dapat diterima dari kalangan umat Islam di tanah air. Artinya, tidak ada jarak antara NU, Muhamdiyah dan aliran Islam lainnya?

Realitas politik dari kehadiran Gusdur-Mega menjadi presiden dan wakil presiden adalah fakta hukum dari titik kompromi Nasional-Agamis ketika itu, termasuk NU dan tidak NU, atau Islam dan tidak Islam.
Pada Kiai Ma’ruf mengapa tidak?

7. Anda sendiri menilai sosok Ma’ruf Amin siapa?

Beliau De facto & De jure adalah Rois Am Suriyah NU 2015-2020 , pimpinan tertinggi dalam ormas keagamaan dengan jumlah massa besar . Syuriah adalah badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur kepengurusan. Dalam konteks kenegaraan, syuriah bisa dikatakan sebagai dewan legislatif. Sedang Rais Am adalah pemimpin dewan Syuriah.
Disamping itu Kiai Ma’ruf adalah Ketua Umum MUI, sebuah organisasi para ulama, cendekiawan dan zu’ama di Indonesia, yaitu terdiri dari unsur; NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI. Kiai Ma’ruf Amin merupakan representasi “Islam” NU dan Bukan NU di Indonesia.

8. Bagaimana dengan kaum millennia pendukung Jokowi apakah dapat menerima Ma’ruf Amin karena perbedaan usia yang cukup jauh (Ma’ruf Amin berusia 75 tahun)?

Untuk Kaum Millenia/pemilih pemula, menjadi tanggungjawab bersama para partai pengusung serta kelompok penekan yang berafiliasi pada Jokowi-Ma’ruf, tentu saja sebagai pendidikan & penguatan kesadaran politik warganegara dalam menggunakan hak suaranya. Setidaknya dalam NU terdapat beberapa lembaga yang berelasi terhadap pemilih Millenia, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama/Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU/IPPNU).

9. Anda yakin suara kaum millennia tidak akan berpindah kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mengingat Sandiaga Uno mewakili generasi muda?

Di atas 50% + 1 adalah yakin, sebab politik tidak sebatas lahir, tetapi sejauhmana behavior politik, budaya politik dan aktor politik membangun “arena” sebagai tradisi politik yang partisipatif.

10. Bagaimana Peluang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?

Kemungkinan bisa saja terjadi, Menang atau tidak. Namun realitas politik atas potensi yang menyertainya adalah kepastian politik dalam pemilu 2019 mendatang. Bila meminjam Bourdieu, seberapa besar potensi atau “Modal” kapital yang dimilikinya, adalah pemilik peluang sebagai pemenangnya.

11. Apakah Anda melihat Pilpres 2019 sesungguhnya merupakan pertarungan antara kelompok Islam Radikal melawan Islam Nusantara?

Tidak, merupakan pragmatisme politik “prosedural” dari demokratisasi Indonesia.

12. Anda yakin para ulama seluruh Indonesia akan mengeluarkan fatwa mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin?

Bisa yakin, bisa tidak…bagi ulama yang memang mengunakan kepatuhan terstruktur oligarkis akan menggunakan “fatwa” tersebut sebagai alat mobilisasi & intimidasi politik –seperti yang terjadi pada Pilkada DKI lalu. Tetapi hal tersebut tidak akan terjadi pada Ulama yang tercerahkan, bahwa politik adalah proses pendewasaan “kesadaran politik” ummatnya, tidak sebatas memilih pemimpin tetapi untuk menjadi negarawan.

13. Dengan terpilihnya Ma’ruf Amin, boleh dibilang bahwa inilah momentum kebangkitan warga NU dalam panngung politik kekuasaan memilki bargaining besar dan semakin diperhitungkan setelah pasca Gus Dur?

Momentum kebangkitan politik sudah dimulai sejak NU kembali ke Khittah 1926, yaitu ketika melepaskan jerat fusi politik Orde Baru, NU menjadi organisasi jamiyyah diniyah –NU bisa dimana saja tetapi tidak kemana-mana, artinya tetap menjadi NU.
Selanjutnya ketika terjadi Reformasi 1998, lalu NU membidani lahirnya Partai Politik bersamaan dengan ditetapkannya pemilihan presiden secara langsung. Dalam momen ini, sebagaimana diingatkan Gusdur bahwa proses demokrasi adalah proses politik konstitusional maka mekanismenya adalah dengan partai politik. Disinilah ruang kesadaran politik warga NU tumbuh berkembang berbanding lurus dengan situasi politik dan kepartaian yang ada, tentu saja bargaining besar tersebut adalah jumlah warga NU dalam “Daftar Pemilih Tetap” di Pilkada/Pilpres/pemilihan Umum yang memang cukup besar.
Maka bukanlah aneh jika di wilayah tertentu, “NU” menjadi primadona pendulangan jumlah suara buat segenap partai politik di Indonesia.

14. Masuknya Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno, apakah tidak menimbulkan kedepannya akan terjadi pembelahan di kalangan umat Islam? Antara Islam Radikal dan Islam NU?

Hahaha…begitu sophisticated menyamakan Kiai Ma’ruf dengan Sandi, sedangkan Islam Radikal atau radikalisme agama adalah hadir sebagai perhadapan “globalisme” dalam ruang industri teknologi & pasar yang dirasakan tidak adil, termasuk pada tindakan menjadikan “negara’ sebagai alat kapitalisme global.

15. Pilpres 2019 nampaknya berbeda dengan pilpres sebelumnya. Munculnya gerakan Islam Radikal dan semangat mendirikan Negara federal semakin kencang, Apa yang sedang terjadi pada bangsa ini?

Dalam teori sistem, sebuah negara tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal (infrastruktur & suprastruktur) melainkan juga faktor eksternal, yaitu kepentingan negara lain (internasional) atas Indonesia terutama pada eksploirasi Sumber Daya Alam Indonesia.
Faktor eksternal inilah yang meracuni sistem politik, termasuk aktor-aktor politik didalamnya dalam frame transactional political, partai politik serta para politisinya menjadi begitu “pragmatisme”, termasuk pada proses pembentukan Undang-Undangnya, juga upaya mereka menjadikan Indonesia sebagai negara federal, tidak lagi NKRI.
Bila meminjam pemikiran Soekarno, dikenal sebagai upaya –upaya dari NEO-Kolonialisme & imperalisme (NEKOLIM), dengan turunannya pada wujud “Asymmetric Warfare” atau “proxywar”, maka itu bisa jadi Pilpres atau pileg hanya sebatas pintu masuk dalam sistem untuk mempengaruhi kekuasaan yang ada.

16. Menurut Anda, kelompok siapa yang diuntungkan dalam Pilpres 2019 ini?

Pilpres adalah pertempuran “kepentingan” kapitalisme lokal sebagai “proxywar” kapitalisme internasional, merupakan kepanjangan tangan dari suatu “Negara” atau rejim yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya tetapi menghindari keterlibatan langsung.

17. Pada akhirnya, detik-detik terakhir Demokrat ditinggal oleh Gerindra, bagaimana pendapat Anda?

Era Demokrat sebagai rejim sudah selesai, realisme politik Indonesia jelas mengalami pergeseran atas kepentingan-kepentingan yang bermain. Bagi SBY, partai politik adalah instrumen membangun dinasti Yudhoyono dalam mindset oligarki-peodalistik, titik.

18. Bagaimana pendapat Anda bila Jokowi-Ma’ruf menang?

Biasa saja, sebagai tradisi perpolitikan dan demokratisasi di Indonesia. Justru yang mesti dicermati di proses selanjutnya apakah rejim berkuasa konsisten terhadap cita-cita nasional, sebagimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau lalai dan tidak sama sekali?

19. Bagaimana kalau Prabowo-Sandiaga Uno yang menang?

Juga sama, apa yang diharapkan pada Prabowo-Sandi terhadap perubahan Indonesia menjadi lebih baik? Kecuali sebatas mengatur pembagian APBD/APBN pada kelompok kepentingannya, itulah politik terlebih ketika sistem politik yang ada bukan atas “political will” menjadi Indonesia –yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian dalam sosial budaya Nusantara.

Terimakasih.

Jakarta, 10 Agustus 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here