Anggota DPD RI yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie mendorong Indonesia untuk mempunyai peradilan etik yang penegakkannya dilangsungkan secara terbuka.

Menurut Jimly, penegakkan kode etik haruslah terbuka, transparan dan akuntabel. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya memang harus tertutup seperti peradilan asusila dan peradilan yang membutuhkan kerahasiaan lainnya. “Ini eranya peradilan etik, penegakkannya harus terbuka, dengan begitu kita akan jadi negara pertama yang bangun teori dan praktek soal peradilan etik,” ujar Jimly.

Maklum, di beberapa negara seperti Amerika dan Eropa, mereka mempunyai peradilan etik, tetapi penegakkannya dilangsungkan secara tertutup, pasalnya soal etika dianggap masalah privat. “Di Jerman penegakkannya ada, tetapi cara kerjanya tertutup,” sebutnya.

Senada dengan Jimly, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Prof. DR. Muhammad mengatakan, Indonesia memang harus punya peradilan etik yang terbuka. Apalagi untuk jabatan publik, karena konsekuensinya pejabat publik itu harus siap diawasi.

“Kita secara sadar ikut seleksi jabatan publik, konsekuensinya kita harus siap diawasi, kita tokoh, figur yang diawasi publik,” tegasnya. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia (UI), Jimly Asshiddiqie, dalam Diskusi Publik Virtual berjudul ‘Urgensi Pelembagaan Peradilan Etika dan Transparansi Persidangan Peradilan Etika’ yang diadakan oleh Jimly School of Law and Government (JSLG)-Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Jakarta, Kamis (13/8/2020).

“Kegiatan Diskusi Publik Virtual ini bertujuan untuk menggali gagasan pelembagaan peradilan etika di Indonesia, mencari format mekanisme, prosedur, atau hukum acara pada peradilan etika, merumuskan policy paper guna mendorong pelembagaan peradilan etika sebagai penopang negara hukum yang demokratis,” begitu ungkap moderator, Muzayyin Machbub, Direktur Jimly School.

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia), menyatakan apresiasi terhadap acara diskusi publik ini, karena penting untuk dunia peradilan, khususnya para hakim dan kalangan akademisi. “Persidangan padilan etika penting untuk demokrasi serta kehidupan berbangsa dan Negara,” imbuhnya.

Di akhir, Prof Jimly menegaskan bahwa diskusi publik virtual diharapkan dapat menstimulus diskusi teroritis dan praktis terkait implemetasi pengembangan lanjut peradilan etika di Indonesia, diskusi prinsip-prinsip prosedur dan hukum acara pada peradilan etika, policy paper guna mendorong pelembagaan peradilan etika guna mendukung sistem negara hukum yang demokratis. “Salah satu stakeholder pentingnya adalah pihak kampus, dimana harus lebih aktif secara akademis serta menyuarakan pentinya etika dalam dunia pendidikan serta peradilan,” pungkas Jimly.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here