Video yang menjadi trending pertama di laman Youtube pagi ini adalah video dari Korea Reomit (Mas Han Soel) dengan judul “Berita Trending di Korea yang Bakal Bikin Orang Indonesia Ngamuk!” Sesuai judulnya, komentar video tersebut dipenuhi dengan amarah dan kekesalan warga +62 atas perlakuan ABK China yang membuang jenazah ABK Indonesia ke laut. Perlakuan itu dianggap sebagai tindakan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Reaksi dari masyarakat tersebut adalah wajar, selama melihatnya secara jernih dari sisi kemanusiaan tanpa menuding sepihak kepada pihak-pihak tertentu dan menghubungkannya dengan hal lain.
Setelah melihat video tersebut, ada beberapa hal teknis yang saya fikirkan: mengapa jenazah ABK harus dibuang ke laut?; apakah meminum air laut yang disuling sungguh dapat menyebabkan kematian?; bagaimana bisa mereka bekerja tanpa waktu istirahat yang cukup dengan gaji yang sangat minim (yakni 1,7 juta pertahun)?; apakah pemerintah merupakan penanggung-jawab mutlak dan satu-satunya dalam kasus ini?
Pertama, perihal jenazah yang dibuang ke laut. Saya langsung bertanya kepada Ayah saya, “Ayah, bagaimana pendapat Ayah tentang jenazah dalam kapal yang dibuang ke laut? “Orang haji zaman dulu kalau meninggal di kapal selama perjalanan juga dibuang ke laut, daripada jadi penyakit buat yang lain jika membusuk.” Demikian jawab Ayah. Jadi, jelas sampai sini jika jenazah yang berada di kapal sudah dipermaklumkan untuk dimakamkan di lautan. Saya juga melihat dalam video tersebut, ABK China memberikan penghormatan dan doa sebelum melarung jenazah ABK Indonesia ke lautan.
Kemarahan lain tentang teknis mengurus jenazah ini juga menjadi kekesalan komentator karena tidak sesuai perjanjian. Dalam perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu selama bekerja hingga menyebabkan kematian, maka jenazah akan dikremasi di pulau terdekat, dan abunya akan diserahkan kepada keluarga dengan disertai asuransi jiwa sebesar 150 juta Rupiah tanpa campur tangan polisi dan pemerintah Indonesia. Ya, sampai di sini nampaknya jelas, jika yang menjadi sumber kemarahan terhadap perlakuan jenazah bukan karena dimakamkan di lautannya, tetapi karena adanya pelanggaran perjanjian oleh satu pihak sehingga dirasa mengakibatkan kerugian untuk pihak lainnya.
Kedua, perihal meminum air laut yang disuling. Jika yang diminum adalah air laut yang disuling, seharusnya tidak masalah, namun apabila yang diminumnya adalah air laut yang tidak disuling dengan baik, tentu saja dapat menyebabkan dehidrasi, gagal ginjal, hilang kesadaran juga kejang yang dapat menyebabkan kematian. Karena air mineral layak minum hanya untuk ABK tertentu, mungkin saja konsumsi air sulingan dalam kurun yang cukup lama dan tidak disuling dengan baik dapat menjadi penyebab para ABK Indonesia ini sakit dan kemudian meninggal. Siapapun mengakui, senioritas dan superioritas itu ada di mana-mana, termasuk dalam teknis bekerja para ABK di kapal. Ketidak-wajaran yang dipaksakan menjadi kewajaran.
Ketiga, perihal gaji yang sangat minim dengan waktu bekerja yang tiada henti. Siapapun manusia pasti akan tidak merasa nyaman dengan sistem bekerja yang demikian, seolah-olah para pekerja bukan manusia. Upah yang diterima tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan, Ibn Hajr al-Asqalani berpendapat tentang hal ini, “orang yang mempekerjakan buruh tanpa upah adalah sama dengan menjual manusia dan memakan hasilnya, atau sama dengan tindakan memperbudak manusia merdeka.” Minimnya waktu istirahat yang menjadi resiko para ABK ini tentunya sangat tidak manusiawi, namun itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan dilakoni. Lantas, siapa yang harus bertanggung-jawab atas ketidak-adilan yang dialami oleh para ABK ini? Ketidak-adilan karena wanpretasi rekan kerja, dari segi pengupahan, pemerasan tenaga dan waktu, kebutuhan makan dan minum yang tidak memenuhi kebutuhan dan lainnya. Maka perihal keempat, yakni tentang pihak yang harus bertanggung-jawab, layaknya tidak patut kita menuding pemerintah sebagai satu-satunya penanggung jawab mutlak dari kasus yang terjadi pada para ABK Indonesia yang bekerja tidak hanya untuk kapal China, melainkan juga untuk kapal Jepang dan Korea ini.
Berdasarkan Keputusan Fatwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mengenai Pengharaman Perdagangan Manusia (Trafficking), yang terkena hukum untuk mencegah perdagangan manusia dan melindungi korbannya adalah pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Semuanya dihukumi wajib untuk melakukannya. Kita tidak bisa melihat satu pekara dari akibatnya saja, dari perlakuan para ABK China kepada ABK Indonesia baik selama mereka hidup maupun sudah meninggal, tapi kita juga harus melihat sebabnya pula. Dari sebab inilah kemudian dapat mendatangkan solusi sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Lantas, siapa yang menyebabkan peristiwa ini dapat terjadi? Kata Ayah saya jawabannya adalah Tuhan. Yupz, ini sudah suratan dari-Nya untuk makhluk-Nya, namun makhluknya tetap harus berikhtiar untuk menentukan nasibnya. Yang dapat berikhtiar untuk kasus ini adalah pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.
Saya mengaktegorikan kasus ini sebagai perdagangan manusia karena jelas sebagaimana tertulis dalam buku Fiqh Anti Trafiking yang disusun oleh Yai Marzuki Wahid dan kawan-kawan, bahwasanya trafiking merupakan salah satu kejahatan dengan memperdagangkan manusia untuk diambil manfaatnya dengan merenggut hak asasinya. Dalam kasus ini, sudah tampak bahwa para ABK kehilangan hak asasi dirinya sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena itu peran banyak pihak sangat diharapkan untuk mencegah hal ini tidak terjadi kembali.
Pemerintah menjadi pihak yang paling memiliki kuasa besar untuk menjaga hak asasi warga negaranya. Kemiskinan yang memaksa warga negara kita lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang fantastis. Faktor ekonomi tersebut seharusnya dapat teratasi apabila rakyat telah mendapatkan pendidikan yang layak. Mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang layak dapat memberikan wawasan kepada rakyat untuk dapat mengembangkan potensi diri dan tidak mudah tertipu dengan ketidakberdayaan yang dimiliki. Pembuatan dan penegakkan hukum untuk melindung hak asasi warga negara yang dilakukan dengan baik dan tepat tentunya memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatasi hal ini. Dan ini merupakan pekerjaan rumah yang besar yang harus dikerjakan oleh pemerintah dari semua birokrasi yang ada.
Para tokoh agama juga memiliki andil dalam hal ini. Dalam tradisi masyarakat kita yang mayoritas Muslim, bertanya kepada tokoh agama merupakan jalan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan kehidupan. Jika tokoh agama mampu membimbing dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat di sekitar dia tingal, pemahaman tentang mencari nafkah dan mencari ilmu sesuai kaidah agama, tentu orang tua bersangkutan akan sangat sedikit, bahkan enggan untuk membiarkan anaknya bekerja dengan mempertaruhkan nyawa di negeri orang.
Yang terakhir adalah masyarakat, yakni diri kita masing-masing, apakah kita telah memberikan pemahaman kepada diri sendiri, kepada saudara dan kerabat kita, atau kepada orang-orang yang kita kenal untuk senantiasa menjaga dan melindungi hak asasi yang kita miliki berikut caranya. Jika kita telah melakukan hal tersebut, tentu sahabat kita Ari atau Safri tidak akan menjadi korban dalam peristiwa yang sedang viral saat ini.
Bukan saatnya saling menyalahkan, jangan sampai kasus yang terjadi menjadi hal yang diperseterukan sesama anak bangsa yang berasal dari beragam etnis yang ada. Mari jadikan peristiwa ini sebagai ibrah untuk mengoreksi diri dan mendukung terciptanya kebijakan pemerintah dalam melindungi hak asasi para warganya.[D’WAY]
Waallahu A’lam
Penulis : Aspiyah Kasdini. R. A

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here