by: Moh. Ibrohim
Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Penantian panjang keluarga korban penembakan laskar FPI lambat laun telah menemukan titik terang. Setelah komnas HAM pada jum’at 9 Januari menyebut bahwa kasus tersebut tergolong dalam pelanggaran hak asasi manusia. Serta tergolong dalam unlawfull killing.
Sebelumnya, tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 Jakarta-Cikampek telah banyak menyita perthatian publik, pasalnya setelah kejadian penembakan tersebut terdapat dua perspektif yang membingungkan dari kedua belah pihak. Pihak kepolisian menganggap bahwa pihak FPI yang membawa senjata api dan berusaha menyerang kepolisian, sedangkan dari pihak FPI mengatakan sebaliknya.
Sebagaimana kita tahu baru-baru ini, semenjak kedatangan Habib Riziek Shihab (HRS) berbagai agenda dilakukan oleh FPI sehingga mengakibatkan kerumunan yang berlebih. Hal tersebut memicu keresahan pada masyarakat akan penularan covid-19, terlebih dari kelompok-kelompok yang bersebrangan dengan ormas ini.
Jauh sebelum itu, FPI sebagai organisasi masyarakat memanglah dikenal sebagai kelompok setia dalam mengkritik pemerintahan. Bahkan dalm memuluskan aksi-aksinya, FPI tidak segan-segan mengunakan cara-cara kekerasan. Tindak-tanduknya terkesan anarkis, tidak kenal kompromi bahkan berani menerobos koridor hukum yang berlaku.
Terlepas dari catatan kelam FPI yang merugikan banyak pihak, tindakan menghilangkan nyawa warga Negara Indonesia tentu tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak warga negaranya dalam hal : hak kewarganegaraan, hak untuk hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan serta hak kepastian hukum dan keadilan.
Hal tersebut juga selaras dengan deklarasi universal PBB 1948 yang di dalamnya menjelaskan tentang perlindungan martabat manusia, mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan dll. Deklarasi PBB ini awalnya ditujukan untuk meminimalisir pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada masa perang dunia.
Namun dewasa ini, setelah Negara tidak lagi berperang masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM bahkan di Negara paling demokratis sekalipun. Masih jelas di ingatan, pada Mei 2020 di Amerika Serikat, George Floyd tewas di tangan aparat kepolisian. Setelah lehernya ditindih selama beberapa menit. PBB menyatkan kasus ini sebagai tindakan refresif aparat penegak hukum yang melanggar ham.
Kejadian tersebut memicu demonstrasi besar-besaran di amerika serikat dengan judul black lives matter. Tidak hanya dari kalangan orang kulit hitam saja namun berbagai kalangan ikut berbaur menyuarakan keadilan. Tidak hanya dalam negeri, Negara di berbagai belahan dunia pun mengecam tindakan tersebut. Mereka ikut serta menyuarakan black lives matter.
Bagaimana Amerika Serikat menangani kasus tersebut? Amerika Serikat dengan tegas menonaktifkan aparat yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga Negara Amerika Serikat. Selain itu pemerintah dan dewan legislatif Amerika Serikat melakukan perubahan peraturan kepolisian yang membahas tentang detail-detail penanganan kasus agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Lalu apa dampak yang timbul dari kejadian tersebut? Tentu hal tersebut berdampak luar biasa terhadap penilaian Negara lain yang selama ini menilai Amerika Serikat sebagai Negara yang menjungjung tinggi HAM (Human Right Champions). Kemudian kejadian tersebut pula mempengaruhi perolehan suara electoral dalam pemilu 2020. Terbukti Donald trump kalah tipis dari pesaingnya Joe Biden.
Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah perlu memprioritaskan persoalan HAM ini di atas persoalan lainnya karena jaminan dan perlindungan pemenuhan HAM merupakan amanah konstitusi. Selain itu pemerintah perlu sesegera mungkin mengambil langkah strategis dan sistematis. Termasuk langkah-langkah peradilan (hukum) yang transparan dan adil.
Seberapa urgen persoalan HAM ini? Hilangnya 6 laskar FPI ini telah menjadi sorotan media internasional bahkan amnesty internasional. Jika tidak sesegera mungkin dan tidak kunjung mendapat kepastian hukum dari pemerintah. Boleh jadi persoalan ini diambil alih oleh amnesty internasional bidang HAM. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia.
Jika diliat dari kacamata historis, Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut John Lock setiap individu memiliki hak alamiah (hak kodrati) yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak tersebut melekat pada setiap individu.
Pembentukan Negara merupakan perjanjian antara penguasa dengan pihak yang dikuasai/rakyat. Hal ini tertuang dalam pemikiran John Lock sosial contract. Dimana ia menjelaskan tidak semua hak diserahkan pada penguasa. Ada hak-hak dasar yang melekat pada individu yang tidak boleh diserahkan pada penguasa. Hak hidup, kebebasan dan hak milik. Jika penguasa melanggar perjanjian tersebut masyarakat berhak untuk mengganti secara paksa penguasa Negara tersebut.
Namun kondisi kita tidak sampai se ekstrem itu, setidaknya persoalan HAM ini dapat diselesaikan dengan transparansi hukum yang adil tanpa ada diskriminasi. Penulis melihat terdapat nuansa politis dalam persoalan ini. Hal ini merujuk pada tindak tanduk FPI dalam hal mengkritik pemerintahan. Serta rentetan pelanggaran hukum yang terjadi dalam beberapa tahun.
Apapun alasannya pelanggaran HAM ini harus diusut sampai keakar-akarnya dan pelaku dapat hukuman yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika tidak kejadian serupa akan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan aksinya di masa yang akan datang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here