Presiden keempat RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah melakukan transformasi politik untuk mewujudkan demokrasi. Gus Dur memperjuangkan demokrasi melalui Partai politik (PKB) dan real politik melalui penguatan civil society. Begitu yang dikatakan KH. Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU era Gus Dur) dalam diskusi The Gus Dur Code: Pemikiran dan Tindakan di Kantor Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathan di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).

“Dalam gagasan pluralisme, Gus Dur menganggap semua manusia sama, toleransi terhadap perbedaan, dan ini adalah pengamalan pada Islam sebagai rahmatan lil alamin,” ujar KH. Ahmad Bagdja.

“Gus Dur juga berpesan, perlu pengurus NU yang memikirkan NU, karena banyak pengurus NU tapi tidak memikirkan NU,” tambah Kiai Bagdja.

KH. Ahmad Bagdja juga memberikan kritik terhadap PBNU, dimana banyak ketidakpuasan warga nahdliyin terhadap NU. Pertama, kebanggaan terhadap NU luntur.

Kedua, kesediaan berkorban pada NU berkurang, semua didasarkan pada uang. Ketiga, konflik di NU saat ini susah diselesaikan. Keempat, kharismatik kiai tidak kuat, sehingga pengaruh PBNU berkurang.

Kelima, kebijakan di organisasi lama untuk di sosialisasikan, terutama soal khittah. Dan keenam, grass root NU tidak bisa menjadi titik tolak menjadikan NU besar, seperti ranting, mushola, masjid, dan lain sebagainya.

“Kepemimpinan NU jangan diselesaikan hanya segelintir orang di PBNU, ketum PBNU harus memikirkan Indonesia dan jangan mau diecer,” tegas KH. Ahmad Bagdja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here