Adriansyah (Alumni Pascasarjana UIN Jakarta)

Cukup banyak tulisan tentang Nahdhatul Ulama (NU), namun bagi Gus Dur belum ada yang berhasil secara tuntas menyoroti NU melalui pendekatan yang berkaitan. Para peneliti tersebut hanya melihat NU dalam satu aspek saja. Mitsuo Nakamura menulis tentang Muktamar NU XXVI di Semarang pada tahun 1979. Nakamura mengatakan bahwa hirarki NU bersifat horizontal, dimana KH. Idham Chalid sangat tunduk dengan ulama daerah yang datang ke Muktamar. Menurut Nakamura, Idham Chalid menerima kritikan tajam para ulama daerah dan menerima kritikan tersebut, disnilah yang membuat KH. Idham Chalid lebih banyak mendapatkan simpatik.

Dalam Musyawarah Alim Ulama di Situbondo pada penghujung tahun 1983, dimana NU menyelesaikan masalah Islam sebagai jalan hidup dan Pancasila sebagai landasan bernegara. Namun, KH. Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU bukanlah tokoh nasional yang mewakili NU dalam menyelesaikan masalah sikap NU pada acara Musyawarah tersebut, tapi justru KH. As’ad Syamsul Arifin seorang ulama Desa yang secara mutlak mewakili NU. Hal ini bagi Gus Dur terkesan membenarkan Nakamura bahwa hirarki NU berwatak horizontal. Gus Dur menyanggah pernyataan Nakamura dengan mengatakan bahwa Idham Chalid memiliki hubungan dekat dengan pejabat Negara, dan mampu membuat aliansi besar yang mengangkat isu kuatnya Dinasti Jombang di NU.

Sidney Jones dalam Disertasinya tentang NU di Kediri, ia menemukan bahwa Kyai sebagai pemimpin tertinggi jaringan yang memasukan aspirasi warga NU tingkat bawah ke tingkat pusat. Penelitian ini dilakukan saat NU masih menjadi partai politik. Gus Dur melihat Sidney menganggap kharisma Kyai berdampak pada lapisan kepemimpinan organisasi. Namun, ternyata Sidney tidak melihat bahwa kepentingan ekonomis menjadi aspek yang turut mewarnai jaringan tersebut.
Gus Dur membantah para peneliti tersebut yang hanya melihat NU dari satu aspek saja, padahal ada aspek-aspek seperti tradisi ilmu keagamaan, cara mengambil keputusan organisasi, dan proses rekonsiliasi internal NU. Seluruh aspek tersebut berfungsi dan saling menunjang.

Dalam aspek ilmu keagamaan, NU bertumpu pada aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti Asyariah dan Maturidiah dalam teologi, mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali), dalam tasawuf mengikuti Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. NU memiliki tradisi keilmuan Islam yang bersifat paripurna dan sudah baku. Keilmuan keagamaan ini adalah keterpautan antara tauhid, fikih, dan tasawuf. NU menjadi memiliki pandangan tentang keterpautan antara duniawi dan ukhrawi, sehingga secara kejiwaan NU mampu menghadapi tantangan sekularisasi yang timbul dari proses modernisasi.

Dalam proses pengambilan keputusan organisasi, NU seringkali dituduh bersikap opportunis. Adapun contohnya seperti fatwa resolusi jihad, menolak kehadiran NII, Presiden Soekarno diterima sebagai pemimpin Negara sementara dengan kekuasaan penuh, dan penerimaan terhadap asas Pancasila. Gus Dur membantah tuduhan opportunis tersebut, karena NU mengambil keputusan tentang permasalahan Negara disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan fikih. Untuk mengukur sebuah pemerintah masih memiliki legitimasi diukur dari sebuah kaidah fikih tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah manutun bi al-maslahah (Kebijaksanaan kepala pemerintah harus mengikuti kesejahteraan rakyat). Jadi, bagi Gus Dur, NU tidak pernah mempermasalahkan bentuk formal Negara selama tidak bertentangan dengan hukum fikih. Apabila ada penyimpangan pada pemetintah, lihatlah kasus penyimpangannya, bukan dengan mengubah bentuk pemerintahannya.

Rekonsiliasi internal NU tentang masalah perbedaan pendapat bersifat fleksibel, sehingga walaupun ada perbedaan pendapat tetap saja keutuhan organisasi terjaga. Proses untuk mencapai konsensus ulama dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi membuat NU tetap kokoh, dan konsensus tersebut secara tuntas diterima oleh semua kalangan di NU. Bagi Gus Dur, NU harus mampu memanfaatkan pengalaman politik yang panjang dan kekayaan kulturalnya agar NU tidak lagi berada dalam pinggiran sejarah.

Pengajaran kitab kuning di Pesantren NU pernah mendapat kritikan pedas dari Harun Nasution (Rektor IAIN Syarif Hidayatullah), dimana kitab kuning Pesantren dianggap sebagai penghambat pembaharuan pemikiran Islam, menghambat proses kreatif, dan membuat Muslim menjadi statis. Gus Dur menanggapi Harun Nasution dengan bijak, dimana Gus Dur mengakui pengajaran kitab kuning hanyalah bersifat pengulangan saja. Tapi, Gus Dur mengatakan bahwa kitab kuning bisa menjadi metodologi berpikir dalam pembaharuan Islam, dan penyegaran pemikiran Islam tidak bisa dilakukan tanpa titik tolak dari tradisi lama yang sudah ada.

Pemahaman Gus Dur terhadap aspek-aspek penting dalam organiasi NU dan kekayaan literatur membuat dirinya menjadi juru bicara terbaik NU di forum nasional maupun Internasional. Gus Dur juga mampu membuat bantahan terhadap tuduhan kalau NU itu bersifat opportunistik. Hal inilah yang kurang dimiliki oleh pengganti Gus Dur, dimana pernyataan-pernyataan elit NU seringkali blunder dan kebijakannya seringkali terkesan pragmatis dan politis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here