Gubernur Dominggus: 72,4 persen jalan di Papua Barat belum diaspal

Selasa, 26 Maret 2019 20:09 WIB

Illustrasi: Satgas TMMD 104 Kodim 1801/Manokwari bersama warga membangun jalan di Kampung Ukopti Manokwari (foto/Antaranews Papua Barat/Toyiban) (foto/Antaranews Papua Barat/Toyiban/)

"Ruas jalan provinsi sepanjang 2.309 kilometer, namun baru 638 kilometer atau 27,6 persen yang sudah diaspal dan dalam kondisi baikManokwari (ANTARA) – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan 72,4 persen jalan di provinsi tersebut hingga kini belum diaspal.
Pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Manokwari, Papua Barat, Selasa, Dominggus mengungkapkan sebagian besar kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi ini masih berupa tanah.
"Ruas jalan provinsi sepanjang 2.309 kilometer, namun baru 638 kilometer atau 27,6 persen yang sudah diaspal dan dalam kondisi baik. Masih ada 1.671 kilometer yang belum diaspal dan masih berupa tanah," kata Dominggus.
Pada kegiatan yang dihadiri Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XIV, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat Heri serta para kepala dinas pekerjaan umum kabupaten/kota itu, Gubernur Dominggus juga menyoroti sempitnya beberapa ruas jalan di Manokwari.
Menurutnya, kondisi itu mempengaruhi citra dan wajah ibu kota provinsi. Permasalahan lain yang ungkapkan Dominggus yakni belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada 11 wilayah yang menjadi kewenangan provinsi.
‘’Belum optimalnya ketersediaan TPA, jumlah rumah yang dibangun untuk orang asli Papua, rata-rata per tahun baru 200 rumah. Persoalan lain, sering munculnya sengketa hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah,’’ katanya.
Dia mengakui kondisi geografis Papua Barat berupa pegunungan dan kepulauan serta pesisir pantai menjadi salah satu kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Ia mengatakan masih terdapat 13 kawasan pemukiman kumuh tersebar di wilayah kabupaten/kota.
Gubernur Dominggus meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk serius mengatasi permasalahan tersebut.
‘’Saya ingatkan agar semua program dan kegiatan yang disusun harus dan wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Hasil rakornis menjadi masukan bagi tim revisi dalam mengkaji kembali struktur dan tata ruang di Papua Barat serta penetapan kawasan strategis,’’ ujarnya.
Baca juga: Jokowi janji akan lanjutkan pembangunan jalur KA Labuhanbatu-Dumai

Pewarta: Toyiban
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Original Article

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here