Jakarta, 22 November 2020

Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi, merasa prihatin dengan terjadinya simpang siur informasi yang dapat membingungkan rakyat sehubungan dengan kepulangan Habib Rizieq Syihab dari Saudi Arabia.

Pada satu sisi, bagi FPI dan teman-temannya kepulangan HRS harus disambut sebagai pahlawan setara dengan kepulangan Ayatullah Khomeini dari pengasingannya di Prancis. Dan terbukti ratusan ribu anggota dan simpatisan FPI memberikan sambutan meriah bagi pemimpin mereka.

Sementara dari sisi Pemerintah, kepulangan dan sambutan tersebut, terlepas dari risiko terciptanya cluster baru Covid-19, merupakan ancaman politik yang tidak dapat disepelekan dari kelompok yang mengatasnamakan Islam. Sementara pada saat yang sama hubungan Presiden Joko Widodo dengan dua pimpinan ormas Islam terbesar yang moderat, NU dan Muhammadiyah, terus mengalami dinamika pasang-surut terutama setelah penyusunan Kabinet dan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Oposisi dan apati kelompok Islam dapat berdampak buruk bagi Pemerintahan Joko Widodo – KH. Maruf Amin.

Hery merasa perlu untuk mengusulkan dialog nasional di kalangan ormas-ormas yang memiliki komitmen terhadap NKRI dan keberagaman, apapun latar belakang agama dan kelompoknya. Sebab, jika ketegangan sosial tetap dipertahankan, akan mengakibatkan social distrust yang serius dan dapat mengancam keutuhan Bangsa dan Negara.

“Jangan sampai wibawa Pemerintah dijatuhkan oleh tekanan massa atau kelompok kepentingan apapun”.

Dialog Nasional akan mengungkap ganjalan-ganjalan komunikasi maupun substansi yang mengakibatkan kebuntuan politik sehingga TNI dan Polri harus turun tangan secara langsung.

Menurut Hery, turunnya TNI dan Polri ke dalam situasi ini menunjukkan besarnya dimensi ancaman bagi Bangsa dan Negara. TNI dan Polri pasti memiliki informasi akurat tentang kemungkinan kekisruhan situasi ini bisa ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. TNI dan Polri harus membuka kepada publik tentang dimensi-dimensi ancaman tersebut dengan cara-cara yang sesuai.

Selanjutnya, Hery meminta agar FPI menahan diri untuk tidak bertindak lebih jauh dengan ujaran-ujaran yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Demikian pula, hujatan-hujatan kepada HRS sebaiknya juga dihentikan karena sudah melebar keluar dari substansi permasalahan.

Selain itu, Hery juga meminta agar status hukum HRS segera diputuskan agar tidak bercampur-aduk antara hukum dan politik. Hukum tidak boleh digunakan secara semena-mena untuk kepentingan politik, dan sebaliknya tekanan massa jangan sampai mengubah status hukum seseorang.
“Hukum harus ditegakkan agar wibawa pemerintah dan negara terjaga.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here