Dalam debat Pilpres ke 4 yang berlangsung di Shang-Rila Hotel Jakarta tadi malam cukup berjalan menarik, meskipun belum mencapai substansi khususnya dalam perspektif keamanan dan pertahanan. Adapun tema pokok yang dibahas ialah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

Dalam penyampaian dari masing masing Paslon belum menemukan formula yang pas dalam menghadapi permasalahan pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini, khususnya di bidang Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit.

Paslon nomor 02, Prabowo Subianto hanya menyebutkan bahwa Pertahanan Indonesia saat ini lemah, terutama dalam urusan alokasi anggaran, masih kalah jauh dengan Singapura dan Malaysia yang sudah di atas 2% dari total GDP.

Sementara Paslon 01, Joko Widodo hanya menyampaikan capaian-capaian keberhasilan selama 4 tahun lebih di bidang pertahanan, seperti meningkatnya Alokasi anggaran di bidang Pertahanan meskipun belum mencapai 2% dari total GDP. Tapi sudah mengalami kemajuan sebesar 1% dengan target 1.5 % persen. Bila berkaca dari Dalam APBN 2019, anggaran Kementerian Pertahanan Rp 108,36 triliun atau sebesar 4,4% dari total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 2.461,1 triliun. Anggaran Kementerian Pertahan tersebut merupakan terbesar kedua setelah anggaran Kementerian PUPR senilai Rp 110,7 triliun.

Hal tersebut menjadi perhatian, Muhammad Sutisna selaku Direktur Maritim Strategic Center, disela-sela diskusi yang diselenggarakan oleh HIMAPOL Universitas Bung Karno, dengan tema tantangan Ideologi Pancasila sebagai Ketahanan Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Sutisna menyerukan sudah saatnya Indonesia memiliki kemandirian dalam membangun industri pertahanan, guna memodernisasi alutsista yang sudah berumur.

Menurut Pria yang merupakan alumni FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, menyampaikan dengan anggaran pertahanan yang telah disebutkan oleh Capres Paslon 01 yang juga pertahana, tentunya sangat kecil bila melihat begitu luasnya wilayah Indonesia. Belum lagi anggaran tersebut dialokasikan lagi dengan anggaran belanja pegawai dan memenuhi kesejahteraan prajurit serta operasional dalam menjaga kedaulatan, seperti patroli di perbatasan dll.

Oleh karena itu disinilah pentingnya membangun industry pertahanan dalam negeri. Memang tidak mudah bagi Indonesia untuk membangun Industri pertahanan yang berstandar internasional, namun hal itu bisa saja terealisasikan asal pemerintah benar benar serius dalam mengelola industri pertahanan. Karena industri pertahanan saat ini selain bisa memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri, juga bisa menjadi penopang ekonomi baru bagi masyarakat.

Sutisna juga tidak sepakat apa yang dikatakan oleh Capres 02, yang menyatakan bahwa TNI kita lemah. Karena itu sama saja meragukan kekuatan militer yang dimiliki bangsa ini. Bila melihat dinamika global, meskipun masih banyak kekurangan, Indonesia berhasil masuk 15 besar kekuatan militer yang ada di dunia, berdasarkan data yang dihimpun oleh Global Firepower Index (GFI).

Sutisna juga menambahkan meskipun saat ini dalam situasi damai, dan Melihat Indonesia menganut system politik bebas aktif yang tidak memiliki permasalahan dengan negara manapun, dimana kebijakan yang dibutuhkan adalah bagaimana Negara ini mampu mengatasi ancaman militer maupun nirmiliter. Dalam sudut pandang teori pertahanan, bagaimana suatu negara memiliki strategi untuk mengatasi ancaman dari luar yang sewaktu-waktu bisa menganggu stabilitas keamanan negara.
Khususnya kondisi ancaman faktual yang dihadapi oleh bangsa saat ini di era global, dimana batas batas negara terlihat samar. Menyebabkan setiap negara memerlukan suatu pertahanan negara yang kuat, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara, dibutuhkan suatu armada yang memadai.

Oleh karena itu selain membangun industri pertahanan, negara juga harus memperhatikan kesejahteraan prajurit supaya meningkatkan daya juang untuk menjaga kedaulatan negara. Ujar Sutisna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here