Oleh Faruq Arjuna Hendroy

Dalam dua minggu terakhir, ada tiga peristiwa yang menghiasi pemberitaan di tanah air. Yang pertama adalah gempa Lombok yang tentunya membuat kita semua bersedih. Yang kedua adalah pesta akbar olah raga Asian Games dimana Indonesia bertindak selaku tuan rumah dan berhasil menyuguhkan upaca pembukaan yang mengundang decak kagum dunia. Ditambah lagi Asian Games dapat menjadi momentum untuk bersatu padu mendukung para atlet kebanggaan. Adapun yang ketiga adalah kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di tanah air disebabkan oleh deklarasi 2019 ganti presiden. Tiga peristiwa ini terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga secara silih berganti menghiasi pemberitaan tanah air. Yang menjadi sorotan, sekaligus menjadi maksud dari tulisan ini adalah, mengapa di tengah – tengah momentum bersatunya rakyat Indonesia membantu korban gempa Lombok dan kekompakkan mendukung atlet yang berlaga di pentas Asian Games, tetap saja ada pertikaian yang tidak dapat dielakkan. Deklarasi 2019 ganti presiden menjadi sumber dari pertikaian itu.

Deklarasi 2019 ganti presiden adalah sebuah gerakan sosial politis yang dimaksudkan untuk menggalang dukungan untuk menumbangkan petahana di gelanggang pilpres 2019. Gerakan ini sebenarnya sudah cukup lama mencuat ke khalayak publik. Diinisiasi oleh seorang kader kebanggaan PKS, Mardani Ali Sera, gerakan ini pada mulanya hanya berupa seruan/ajakan/kampanye dalam bentuk tagar di media sosial untuk menurunkan presiden Jokowi melalu pemilu yang sah. Tetap ada gesekan pada saat itu antara yang pro dan yang kontra. Namun, gesekan hanya terjadi di media sosial dan tidak meluas hingga menjadi kericuhan fisik seperti yang terjadi baru-baru ini. Saking niatnya, pencetus gerakan ini sampai-sampai membuat sebuah lagu dengan judul yang sama, 2019 ganti presiden, dan sempat viral di media sosial seperti Instagram dan Youtube. Tak tanggung tanggung, sejumlah artis tanah air juga terlibat dalam project tersebut sebagai penyanyi, di antaranya Ahmad Dhani, Neno Warisman, dan Fauzi Badilla.

Kericuan fisik terjadi saat gerakan ini mulai intensif dilakukan dalam bentuk deklarasi publik di keramaian. Sang deklarator, Neno Warisman, bersama timnya wara-wiri ke kota – kota besar di Indonesia untuk memimpin deklarasi ganti presiden. Deklarasi yang dilakukan di Medan dan Batam berlangsung dengan lancar. Tidak ada penolakan dari warga. Neno Warisman, seorang artis merangkap ustadzah, menjalankan tugasnya dengan baik sebagai orator ulung yang berapi-api. Saya pribadi melihat sosok Neno ini sebagai Habib Rizieq versi wanita. Ia seperti mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Habib Rizieq selaku orator. Teriakannya keras, bahasanya terstruktur, dan beberapa kali juga mengutip ayat-ayat untuk membakar semangat audiens dengan diselingi teriakan takbir. Petaka bagi Neno, saat dia harus melanjutkan safari deklarasinya ke Riau, dia dihadang oleh sejumlah warga yang menolak sehingga cukup lama tertahan di bandara. Akibat suasana yang tidak kunjung kondusif, Neno diterbangkan kembali ke Jakarta oleh aparat keamanan. Penolakan ini berbuntut panjang. Saat berada di kabin pesawat ke Jakarta, Neno meminjam mikrofon pesawat untuk mencurhatkan kesedihannya kepada penumpang lain karena telah ditolak di Riau. Kejadian ini berujung pada sanksi yang diberikan kepada seluruh awak kabin pesawat. Dari Riau ini lah bermula penolakan-penolakan lain, seperti di Surabaya, Yogyakarta, dan Solo. Sedangkan di Pontianak dan Aceh, Kapolda setempat tidak memberikan izin.

Lalu apakah deklarasi 2019 ganti presiden ini merupakan suatau gerakan yang inkonstitusional sehingga harus ditolak pelaksanaanya? Tim deklarasi 2019 ganti presiden berulang kali meyakinkan bahwa kegiatan mereka sah sebagai perwujudan dari kebebasan bersuara. Sejumlah politisi dari kalangan oposisi juga beranggapan demikian dan menyayangkan sikap aparat kemanan yang tidak memberi izin. Pihak yang paling netral dalam hal ini, yaitu KPU dan Bawaslu, juga memastikan bahwa deklarasi tersebut tidak melanggar UU pemilu karena tidak masuk dalam definisi kampanye. Menurut undang-undang No 7 tahun 2017, sebuah kegiatan disebut kampanye jika bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, rencana program, dan citra suatu calon. Jika deklarasi 2019 ganti presiden memuat 4 unsur di atas, maka dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran karena belum memasuki masa kampanye. Namun karena deklarasi hanya sekedar upaya untuk menghimpun dukungan, maka KPU dan Bawaslu tidak mengkategorikan sebagai tindak pelanggaran. KPU mengibaratkan deklarasi Neno Warisman dan kawan kawan itu sama halnya dengan deklarasi 2019 tetap Jokowi. Deklarasi 2019 tetap Jokowi sendiri merupakan sebuah gerakan reaktif-kontradiktif terhadap deklarasi 2019 ganti presiden itu.

Pihak yang bernasib seperti memakan buah simalakama dalam hal ini adalah aparat keamanan. Patut diakui, baik itu Polri atau BIN berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka dipuji karena berhasil menjaga ketertiban dan kemanan dengan cara mengamankan pihak yang menjadi sumber konflik atau tidak memberikan izin. Di sisi lain, aparat dinilai telah bermain politik praktis dengan mendukung salah satu calon, yaitu kubu petahana. Hal ini karena hanya deklarasi 2019 ganti presiden yang dibubarkan. Sedangkan deklarasi 2019 tetap Jokowi dibiarkan saja. Padahal menurut KPU dan Bawaslu status kedua deklarasi itu sama, yaitu sah. Dalam menyikapi permasalahan ini, patut digaris-bawahi bahwa aparat itu sebenarnya netral. Tidak memihak salah satu calon. Adapun alasan kenapa hanya deklarasi 2019 ganti presiden yang dibubarkan karena sangat berpotensi menjadi sumber kericuhan yang mungkin meluas dengan cepat. Setidaknya begitu lah hasil analisa dari aparat, baik Polri atapun BIN. Pembubaran oleh aparat ini juga mendapat legitimasi dari undang-undang, yang bisa dilihat dari UU nomor 9 tahun 1998 pasal 15. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan deklarasi itu akan dibiarkan berjalan jika tidak menimbulkan ricuh. Namun fakta adanya penolakan yang besar dari kelompok lain membuat aparat memiliki wewenang untuk menertibkan.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa deklarasi 2019 ganti presiden ini mendapat penolakan besar-besaran di sejumlah kota? Kita bisa mengetahuinya dari melihat isi dari deklarasi itu. Neno Warisman sang deklarator baru beraksi di dua kota, Medan dan Batam, sebelum akhirnya ditolak dimana-mana. Dalam salah satu orasinya di Kota Medan, ia mengawalinya dengan takbir dan pujian kepada Allah. Ia mengklaim bahwa deklarasi ini adalah gerakan rakyat, bukan karena mencari-cari jabatan. Ia lalu membacakan sebuah ayat tentang kekuasaan berada di tangan Allah, dan akan diberikan kepada hamba yang dikehendaki-Nya. Pesan yang ingin dia sampaikan adalah pergantian rezim itu sangat mungkin, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun adalah beberapa kalimat yang terkesan “memprovokasi”. Di antaranya, saat ia mengatakan kekuasaan berada di tangan Allah, umat Islam harus bersatu padu melawan kezaliman yang dialamatkan kepada rezim, bahkan jika harus mengorbankan harta, tenaga, waktu, hingga nyawa sekalipun. Sebuah kalimat yang menurut saya lebih pas dilontarkan saat ingin merebut kekuasaan dari tangan penjajah. Bukan dari petahana yang merupakan pemimpin yang terpilih secara demokratis dan konstitusional.

Neno juga menganalogikan perjuangan ganti presiden nya ini dengan perang Badar, yang jelas-jelas itu adalah perang suci melawan kafir, bukan perang melawan pemimpin sendiri yang berstatus sesama muslim. Bahkan ia mengaitkan maraknya kasus LGBT saat ini dengan rezim petahana, sehingga mengganti presiden otomatis akan melenyapkan LGBT tersebut. Deklarasi ini memang sukses membakar semangat audiens yang sudah kadung anti kepada petahana. Namun, jika didengar oleh pendukung petahana, tentu itu dianggap sebagai provokasi dan fitnah terhadap pemimpin. Terlebih lagi, hal yang perlu diingat adalah bahwa deklarasi 2019 ganti presiden ini ditunggangi oleh berbagai pihak. Ada pihak oposisi yang ingin berkuasa, ada kelompok “emak-emak” yang merasakan harga sembako yang mencekik, ada pekerja serabutan yang kecewa dengan minimnya lapangan pekerjaan, hingga ada muslim konservatif yang selama ini menerima intimidasi dari pemerintah. HTI menjadi contoh dari kelompok yang terakhir. Pentolan HTI memaknai gerakan 2019 ganti presiden ini sebagai awal untuk memuluskan ambisi kekhilafahannya.

Sehingga mereka dengan yakin menambah satu slogan lagi menjadi; 2019 ganti presiden, ganti sistem, ganti semuanya. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi warga dan aparat sehingga sangat wajar memunculkan penolakan. Di saat para deklarator 2019 ganti presiden seperti tidak tahu-menahu dengan adanya ambisi terselubung itu, kelompok muslim konservatif mendapat angin segar. Istilah 2019 ganti presiden ini memang cukup ambigu karena memiliki banyak makna dan interpretasi.

Agar deklarasi tersebut dapat berjalan mulus, sudah saat nya tim inti deklarasi meredifinisi gerakannya. Deklarasi 2019 ganti presiden telah dinilai memprovokasi rakyat untuk semakin membenci dan melawan rezim dan bahkan ditunggangi oleh aktor anti-NKRI. Berita terakhir menyebutkan ada seorang pria asal Kalimantan yang mengancam akan membom kepolisian karena tidak memberi izin kepada Neno untuk melakukan deklarasi. Jika itu terjadi, maka sudah menjurus kepada aksi terorisme. Tentu deklarator 2019 ganti presiden juga tidak mengharapkan ini terjadi.

Logikanya, jika ingin mengganti presiden, maka akan digantikan oleh calon lain yang menjadi lawan dari petahana. Saat ini calon penantang petahana sebenarnya sudah jelas, yaitu Prabowo-Sandi. Sudah saatnya deklarasi 2019 ganti presiden dirubah menjadi deklarasi 2019 Prabowo-Sandi, atau apapun itu slogannya, selama bisa mensosialisasikan dukungan bagi Prabowo-Sandi ke masyarakat. Hal ini diamini langsung oleh komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi. Menurutnya, daripada masing – masing pendukung paslon mendukung dengan provokasi dan isu-isu, alangkah lebih baik jika dilakukan dengan cara yang dapat mengundang simpati. Sehingga akan tercipta iklim demokrasi yang kondusif dan dewasa.